hukumonline
Kamis, 18 Oktober 2007
Kantor Advokat, Antara Firma dan Persekutuan Perdata
Berdasarkan catatan sejarah, minimnya perangkat hukum merupakan salah satu refleksi rendahnya pengakuan negara atas eksistensi profesi advokat.
Rzk
Dibaca: 10351 Tanggapan: 7

Pasca bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, salah satu bisnis yang menjamur adalah bisnis jasa hukum, khususnya dalam bentuk kantor advokat. Bersamaan dengan itu, pilihan profesi hukum tiba-tiba menjadi populer, pendidikan tinggi hukum pun menjadi idaman para lulusan sekolah menengah. Fenomena ini konon muncul karena kesadaran warga negara atas hak-hak hukum pasca reformasi cenderung meningkat. Perselisihan antar individu atau antara individu dengan subyek hukum lainnya, termasuk dengan institusi negara sekalipun, dengan mudahnya bermuara ke pengadilan. Kondisi ini semakin didukung maraknya restrukturisasi perusahaan khususnya perbankan akibat krisis moneter.

 

Sejarah keberadaan kantor advokat di Indonesia dapat dikatakan sama tuanya dengan usia bangsa ini. Sebagai ilustrasi, Yap Thiam Hien, seorang icon di kalangan advokat Indonesia, telah mendirikan kantor pengacara pertamanya bersama-sama dengan John Karuwin, Mochtar Kusumaatmadja dan Komar pada tahun 1950. Jauh sebelum Yap, telah berkiprah sejumlah advokat yang juga dikenal sebagai pejuang nasional seperti Besar Mertokusumo, Sartono, Ishak, Maramis, Soejoedi, dan M. Yamin.

 

Meskipun sudah eksis cukup lama, perangkat hukum yang khusus mengatur tentang bentuk badan hukum sebuah kantor advokat belum ada. Berdasarkan catatan sejarah, minimnya perangkat hukum merupakan salah satu refleksi rendahnya pengakuan negara atas eksistensi profesi advokat. Bahkan UU No. 18 Tahun 2003 yang secara khusus mengatur tentang Advokat sekalipun tidak memuat ketentuan mengenai bentuk badan hukum kantor advokat. Alhasil, rujukannya masih bertumpu pada peraturan warisan kolonial', yakni KUH Perdata dan KUHD.

 

Secara umum, bentuk hukum sebuah kantor advokat berkisar pada dua, yakni persekutuan perdata dan firma. Persekutuan perdata (burgerlijke maatschap) sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Persekutuan Perdata didirikan atas dasar perjanjian saja, dan tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, artinya dapat didirikan dengan lisan saja.

 

Apabila seorang sekutu mengadakan hubungan dengan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya.

 

Persekutuan Perdata berakhir atau bubar diantaranya karena waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, atau seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

 

Firma lebih unggul

Sementara itu, firma sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHD adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Firma harus didirikan dengan akta notaris, namun demikian jika firma tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, pendirian dengan tanpa akte notaris pun telah dianggap berdiri. Kemudian Akta pendirian tersebut harus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui Berita Negara.

 

Firma dianggap bubar diantaranya karena waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai,  atau seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Namun, dalam prakteknya, pengunduran sendiri seorang anggota tidak selalu membuat firma menjadi bubar. Seringkali terjadi seorang anggota firma yang mundur digantikan oleh orang lain dengan tetap mempertahankan firma yang ada.

 

Pasal 31 KUHD mengatur bahwa pembubaran firma sebelum waktu yang ditentukan (karena pengunduran diri atau pemberhentian) harua dilakukan dengan suatu akte otentik, didaftarkan pada Pengadilan Negeri, dan diumumkan dalam Berita Negara. Apabila hal ini tidak dilakukan maka firma tetap dianggap ada terhadap pihak ketiga. Apabila suatu firma jatuh pailit, maka seluruh anggotanya pun jatuh pailit karena hutang-hutang firma sekaligus menjadi hutang mereka yang harus ditanggung sampai dengan kekayaan pribadi.

 

Setiap sekutu firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya. Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan salah satu sekutu firma akan menjadi tanggung jawab sekutu yang lain. Tanggung jawab demikian dinamakan tanggung jawab renteng atau tanggung jawab tanggung-menanggung atau tanggung jawab solider.

 

Kelebihan firma dibandingkan Persekutuan Perdata secara umum adalah firma lebih terbuka atau terang-terangan terhadap pihak ketiga, sehingga akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dibanding Persekutuan Perdata yang dianggap usaha perseorangan oleh pihak ketiga.

 

Dewasa ini, kebutuhan akan jasa hukum cenderung meningkat yang artinya kebutuhan akan profesi advokat juga melambung. Sayangnya, hingga kini pengaturan tentang kantor advokat sangat minim. Untuk itu, UU Advokat yang awalnya hanya diproyeksikan untuk memperjelas status dan kedudukan profesi advokat sudah saatnya direvisi. UU Advokat seyogyanya juga mampu menciptakan kepastian dan ketertiban bagi dunia advokat.

 

Share:
tanggapan
Bisa bilang tidakruslan 02.03.12 03:09
Profesi pengacara tidak seperti yang dibayangkan mennghasilkan keuntungan karena belum sepenuhnya memasyarakat dan menganggap pengacara malah buang uang yg sebenarnya adalah melindungi orang dan terkadang pengacara membantu belum lagi pengacara dibenci oleh pihak lain yg merasa sbg penghalang.
Persekutuan Perdata dengan nama bersama adalah FIRMABrundy arkadia 19.04.11 07:12
Sependek pengetahuan saya, ketika kantor hukum tersebut menggunakan nama bersama, maka bentzuk hukumnya adalah Firma..Firma adalah persekutuan Perdata dengan nama bersama..jadi meskipun mengklaim dengan nama persekutuan perdata, tetap saja ketika menggunakan nama bersama, maka bentuk hukumnya menurut KUHD adalah FIRMA
Payung Hukum FirmaT. Nusi 12.05.09 12:18
Payung Hukum disini yang dimaksud adalah Institusi Pemerintah yang terkait dengan pelayanan. Jika untuk PT ataupun yayasan, sudah jelas Instansi yang terkait adalah Dep Huk & Ham. Sehingga,segala sesuatu mengenai Isi Akta & badan hukum dapat di standarisasi dan apabila masalah atau perlu konsultasi, Notaris bisa konsultasi ke Dep Huk & Ham. Akan tetapi bagaimana dengan Firma. Firma, yang saya tahu, Isi Akta diperoleh dari contoh-contoh akta dari Notaris sebelumnya. Tidak tahu siapa menstandarisasi. Firma didaftarkan & disahkan di Pengadilan Negeri, akan tetapi untuk konsultasi mengenai isi akta tidak tahu mesti ke Instansi yang mana. Apabila ada permasalahan yang tidak umum atau berbeda dari contoh-contoh yang sudah ada, konsultasi biasanya antar sesama Notaris yang pernah mengerjakan perubahan yang dimaksud. Sedangkan masalah/kasus tidak selalu sama. Misal, ada firma yg terdiri dari 2 orang, keduanya berniat mendirikan firma masing-masing. Yang satu melanjutkan namanya, yang lainnya pakai nama baru. Tetapi, mereka berdua tidak mau ada salah satu yang keluar atau mengundurkan diri. Jadi, dari 1 Firma kemudian pecah jadi 2, tanpa ada yang undur diri. Pertanyaannya: 1. Apakah ini dibolehkan secara hukum? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Isi aktanya? 3. Jika harus berkonsultasi resmi, Instansi mana yang terkait? karena Pengesahannya di Pengadilan, diumumkan di Percetakan Negara, perijinan selanjutnya oleh Dep Keu. Terima Kasih.
super ngaco makanya belajarindrawan 22.10.07 10:12
betul ngaco banget lue...advokat tuh taat pajak...makanya belajar dulu di www.geocities.com/ilmuhukum untuk try out soal ujian advokat gratisan
Jadi advokat sekarang harus LENGKAPsuryo 20.10.07 11:34
Prinsipnya persekutuan perdata sebenarnya sama saja dgn firma...persekutuan perdata (saya dan rekan) punya akte notariil, jadi ada "badan hukumnya", trus aktenya di mintakan domisili di kelurahan, trus di daftarkan NPWP nya (persekutuan perdata punya NPWP sendiri terpisah dgn NPWP pribadi pendirinya), termasuk urus PKP biar dapat faktur pajak. Karena setiap dapat kerjaan dari Perusahaan (klien) pasti kita dipotong PPH dan PPN, kalau ngga jaman sekarang pasti susah dapat klien, klien ngga mau kalau cuman dikasih NPWP Pribadi pensiri saja, kecuali ada hubungan khusus. Lanjut...bukti potong PPH 4,5% (dulu 7,5%) dan PPN 10 % kan kita kasih...trus dibalikin ke kita lagi untuk dilaporkan ke KPP setempat. Jadi jaman sekarang kalau pengen berkembang ya harus punya akte persekutuan perdatanya....resmi begitulah. Untuk buat akte cukup murah..300rb dan daftar domisili 150rb an...trus ke KPP untuk daftar dapet NPWP ...yg susah dapat kliennya...he he he ...Perlu diingat setelah punya akte, NPWP & domisili baru kita buat rekening giro di bank....setiap uang masuk dan keluar jelaskan ? ngga repot kok. Sekedar masukan...hampir semua perusahaan negara, BUMN, BUMD & Instansi Pemerintah(yg lewat tender sesuai Kepres) pasti kita diminta laporan keuangan dan SPT 2 tahun terakhir...kan repot kalau ngga beres pembukuannya. Kalau mau iseng buat asal dan memalsukan data...walah..ntar kena PS 263 KUHPidana...Trus kartu biru Peradi ngga seberapa penting kok dilihat klien...saya SK Menkeh 1998 ngga pernah ditanya Kartu Peradi...saya cuman kasih fotokopi SK Menkeh saja Ok...kalau buat sidang hakim doang yg nanya. salam
ngacocippie 19.10.07 10:31
tanggapan diatas saya ngaco... salah satu syarat dapat kartu biru adalah terbukti telah membayar pajak... kalo ga lulus ujian jangan marah-marah mas....
pajak penghasilan apa perlu bayar juga?aristoteles 18.10.07 14:36
Menjamurnya kantor advokat sekarang ini memang salah satu faktor karena kesadaran masyarakat terhadap hukum,tapi secara administrasi keluar kurang tertib. hanya sebatas intern dalam Peradi aja. maksudnya cukup ijin kartu "BIRU"Advokat yg dikeluarkan Peradi, langsung berdiri sebuah kantor megah dengan penghasilan ada milyaran rupiah tiap bulannya. semuanya itu masuk kantung pribadi advokat setelah dikurangi dana oprasional. cuman yang menjadi perhatian kita bersama apakah pemasukan tersebut masuk ke kas negara melalui pajak penghasilan atau restribusi lainnya? karena pendiriannya tanpa adanya NPWP maupun administrasi lainnya seperti pendirian PT, Firma atau badan hukum lainnya. mohon dipikirkan bersama demi tertip administrasi

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.