hukumonline
Jumat, 07 Mei 2010
Orang Partai Boleh Menjadi Anggota KPU
Kesepakatan Panja merujuk pada masukan Forum Konstitusi. LSM menilai keputusan ini adalah langkah mundur.
Fat
Dibaca: 776 Tanggapan: 0

Panitia Kerja Komisi II DPR yang tengah menggodok revisi UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu akhirnya mencapai kata sepakat bahwa orang partai politik boleh menjadi anggota KPU. Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo mengatakan kesepakatan Panja dilandaskan pada bunyi Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

 

Kata “mandiri” dalam Pasal 22E ayat (5) itu, kata Ganjar, tidak dapat ditafsirkan bahwa orang partai dilarang menjabat di KPU. Kesepakatan Panja juga merujuk pada masukan dari Forum Konstitusi dalam rapat dengar pendapat umum, beberapa waktu lalu. Berangkat dari masukkan Forum Konstitusi inilah, Panja menyatakan anggota KPU bisa dari kalangan mana saja, termasuk dari kalangan partai politik sekalipun.

 

“Artinya, pengertian mandiri tidak melarang orang parpol menjadi anggota KPU,” ujar politisi PDIP ini dalam diskusi bertema Parpol Berebut KPU di Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (7/5).

 

Diberitakan sebelumnya, Forum Konstitusi memang memberi masukan bahwa makna kata “mandiri” dalam Konstitusi menitikberatkan pada kemandirian KPU dalam mengeluarkan keputusan. KPU yang mandiri berarti KPU yang dalam mengambil keputusan tidak diintervensi oleh pihak-pihak berkepentingan, khususnya partai politik.

 

Kesepakatan lain yang lain telah tercapai di Panja adalah terkait panitia seleksi anggota KPU. Menurut Ganjar, panitia seleksi pada prinsipnya harus mengetahui rekam jejak dari bakal calon anggota KPU. Panja menyepakati komposisi panitia seleksi berjumlah 11 orang. Dengan rincian, enam diusulkan oleh DPR dan lima diusulkan oleh pemerintah.

 

Mantan anggota KPU, Ferry Mursyidan Baldan berharap agar masyarakat tidak berburuk sangka menyikapi gagasan yang memperkenankan orang partai menjadi anggota KPU. Gagasan ini, lanjutnya, harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang kuat.

 

“Jangan anggap gagasan ini nantinya hanya diperuntukkan untuk sembilan partai. Ketika dibuka ruang buat parpol tentu tujuannya adalah penguatan kelembagaan. Bukan pemenuhan hasrat semua yang ada masuk. Pengawasan dan pemberhentian ketika ada pelanggaran itu harus ditegakkan,” tutur polisi dari Partai Golkar ini.

 

Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban berpendapat masuknya orang partai ke tubuh KPU justru akan menciptakan pemilu yang berkualitas. “Semua komponen masyarakat harus punya akses, mengapa harus dibatasi? Pemilu, tahun 1955 keterlibatan partai jauh lebih luar biasa, tapi hasilnya tetap bagus.

 

Kok sekarang malah takut. Kenapa terlalu dicurigai jika parpol terlibat. Toh sistem itu dibangun dengan regulasi. Kenapa tidak dibuat regulasi ketika parpol masuk ke dalam KPU,” ujarnya.

 

Melalui pesan singkatnya, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan masuknya unsur partai ke tubuh KPU merupakan langkah mundur bagi penyelenggaran pemilu di Indonesia. Menurut Jeirry, bakal calon yang berasal dari partai pasti akan mengalami konflik kepentingan sehingga sulit bersikap independen.

 

“Bagi saya, persyaratan utama untuk masuk di KPU mestinya independensi ini, di samping kompetensi calon yang bersangkutan dalam hal kepemiluan. Ini adalah syarat utama dan mutlak,” tulisnya.

 

Menurut jeirry, keberadaan orang partai juga berpotensi mengakibatkan deadlock dalam proses pengambilan keputusan. “Dan harus diingat bahwa, sejak 2003 kita sudah menghilangkan orang parpol sebagai unsur dalam semua lembaga penyelenggara pemilu, masa kita mundur lagi,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.