hukumonline
Selasa, 05 Juni 2012
Soal Kenaikan Gaji Hakim, DPR Tunggu Pemerintah
Menunggu pemerintah membentuk payung hukum untuk perbaikan kesejahteraan hakim.
Ali
Dibaca: 3972 Tanggapan: 5
Soal Kenaikan Gaji Hakim, DPR Tunggu Pemerintah
DPR tunggu pemerintah soal kenaikan gaji hakim. Foto: Sgp

Komisi-Komisi di DPR sedang sibuk membahas pagu awal anggaran untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Tak terkecuali Komisi III. Komisi yang membidangi masalah hukum dan HAM ini mulai membahas anggaran mitra kerjanya seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan sebagainya.

Ketua Komisi I Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa pekan ini Komisi III memang fokus membahas anggaran para mitra kerja. “Pekan ini, kami fokus membahas anggaran. Nanti, minggu depan baru kami akan memainkan fungsi pengawasan DPR,” ujarnya di Gedung DPR, Selasa (5/6).

Salah satu isu yang mencuat seputar anggaran adalah permintaan para hakim di daerah yang berharap gaji mereka dinaikkan dan tunjangan sebagai pejabat negara diberikan. I Gede Pasek memahami permintaan ini tentu akan berkaitan langsung dengan anggaran yang akan dibahas oleh DPR, pemerintah dan Mahkamah Agung (MA). Namun, ia belum mau menentukan apakah permintaan para hakim ini akan diakomodir dalam RAPBN 2013 atau tidak.

I Gede Pasek menuturkan sikap DPR menunggu pemerintah dan MA selaku pengaju angggaran. Ia mengatakan komisi III akan mempertanyakan kepada pemerintah bagaimana pengaturan mengenai gaji para hakim ini. “Payung hukumnya seperti apa? Apakah mungkin gaji hakim ini dinaikkan? Sikap DPR menunggu saja, bagaimana hasil kajian MA dan pemerintah,” ujarnya.

Sekadar mengingatkan, MA telah membentuk tim kecil yang akan mengkaji peningkatan kesejahteraan hakim dengan melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Komisi Yudisial (KY). Tim ini akan mengkaji bagaimana pengaturan hak hakim menurut peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, tim kecil ini masih terus bekerja.

Namun, para hakim di daerah sepertinya harus memendam harapan mereka untuk segera memperoleh kesejahteraan yang lebih layak. Sekretaris MA Nurhadi, ketika ditemui sebelum rapat anggaran dengan Komisi III, menuturkan belum memasukan usulan isu kenaikan gaji hakim kepada anggaran MA 2013. “Belum kami masukan,” ujarnya singkat kepada hukumonline.

Sebagai informasi, para hakim di daerah protes minimnya kesejahteraan yang mereka terima selama ini. Mereka bahkan menyiapkan rencana untuk mogok bersidang. Wacana mogok ini disebut-sebut sebagai upaya terakhir mereka bila tuntutan kesejahteraan tak dipenuhi.

Meski begitu, sejumlah pihak sudah meminta agar para hakim tidak mogok sidang. Hal ini disampaikan oleh Mahkamah Agung (MA), dan sejumlah anggota Komisi III. Ketua MA Hatta Ali bahkan sudah menyiapkan sanksi ganda untuk para hakim yang akan melakukan aksi mogok sidang. 

Share:
tanggapan
Nasib hakim IndonesiaAbdul Mu'in MS Aceh 11.07.12 14:18
Tuntutan kesejahteraan hakim semata-mata amanat undang-undang. gaji, tunjangan, perumahan, kendaraan itu undang-undang yang menggariskan. Mestinya orang Legislatif yang paling terdepan untuk memperhatikan nasib para hakim, bukan malah menjegal. Sungguh menyedihkan banyak hakim ke kantor pakai angkot, ngontrak rumah dibawah standar dengan menyisihkan gaji. Di tengah masyarakat tidak mau dikenal bahwa dia seorang hakim karena malu. Oh sungguh kasihan hakim di Indonesia.
sudah 4 tahun hakim dizolimihari budiman 04.07.12 14:16
Pernyataan I Gede Pasek Suardika Ketua Komisi III DPR tentang peningkatan kesejahteraan hakim terkesan mulai mempingpong. Padahal selaku Ketua Komisi III ia punya peranan besar. Supaya diketahui saja, sudah 4 tahun hakim dizolimi/dihukum tidakdinaikkan gajinya, tanpa ada SK penundaan kenaikan gaji, dan sementara PNS lain naik gaji. Memangnya negara ini sudah tidak memerlukan hakim lagi?
siapa pantasnya yg memikirkan?andro 08.06.12 08:48
seperti api tanpa penyulut, tak jelas pangkal darimana sehingga gaji hakim tidak naik2,,,tp yg pasti sebelum dibahas seharusnya diusulkan terlebih dahulu, wong MA aja belum mengusulkan toh? kira2 gmn mau dibahas oleh DPR N Pemerintah?
PRESIDENT...selamatkn hakim,Jangan sampai kehormatan hakim dgadaikn..dimas 06.06.12 15:49
hakim (pjbt negara) yg trpinggirkan dn termarjinalkan diantara sederet Pjbt lainnya..pemenuhn hak hakim sbgmn amanat UU hrus dn segra dlakukan jk negara tdk ingin dkatakan sbg negara yg mengangkangi UU..tuntutan hak adalah hak (hakim) seiring dg kwjibn yg hrus dlaksanakn, trlepas dr apakh hasil pncapaian sbuah pkrjaan..tinggal bgmn nantinya hakim diperah ntuk bekerja max stlh Hak nya jg dlaksanakan...kenapa takut pak President, tunggu apalgi...jgn tunggu "Yang Mulia" demo..
MOGOK r BALIK KANANAbdul Hakim 06.06.12 08:19
Wahai para Hakim Indonesia… bersiaplah untuk mengambil langkah strategis, jangan menyerah! Ingat, jika Pemerintah kembali lalai menunaikan hak-hak konstitusional Hakim sebagaimana amanat undang-undang, maka jangan ragu dan malu untuk bersama-sama menuju Istana, berteriak lah sekeras-kerasnya di telinga Mr. President; jika tetap tidak digubris maka Republik ini akan kehilangan banyak Hakim idealis. Bila waktunya tiba, ucapkanlah dengan nama Tuhan masing-masing, tegakkan kepala, teguhkan hati, balik kanan dan langkah tegap, jangan toleh ke belakang, mari beralih profesi ..... Allah akan membimbing kita, rizki bukan manusia yang menentukan!

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.