hukumonline
Selasa, 07 Agustus 2012
Pialang Berjangka Terjerat Jala
Pencari kerja malah menjadi investor perdagangan komoditi.
HRS
Dibaca: 4068 Tanggapan: 2

 

Akibat termakan bujuk rayu keuntungan yang menggiurkan, uang sebesar Rp1 miliar dalam satu minggu lenyap. Merasa dirugikan, Yulianti dan Lusita Nasution pun menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Jalatama Artha Berjangka (JAB).


Kuasa hukum penggugat Tommy Santoso menuturkan masuknya Yulianti sebagai nasabah di JAB berawal dari iklan lowongan kerja di media massa. Yulianti terbujuk iklan tersebut karena JAB menawarkan upah tinggi untuk pekerjaan mengecek data. Dikerjakan paruh waktu, perusahaan pialang ini pun berani membayar Rp300.000 per dokumen.


Kenyatan yang terjadi tidak semanis impian. Yulianti tidak dipekerjakan sebagaimana yang diiklankan. Yulianti justru menjadi investor dengan menyerahkan dana sebesar Rp150 juta setelah proses pertemuan dengan JAB. Bahkan, Yulianti pun ditugaskan perusahaan mencari nasabah lain. Akhirnya, masuklah Lusita Nasution yang masih ada hubungan keluarga sebagai nasabah baru dan berinvestasi sebesar Rp1 miliar untuk produk derivatif berupa perdagangan indeks saham.


Menurut Tommy, hal ini bertentangan dengan Pasal 57 ayat (2) huruf d UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal tersebut mengatakan bahwa setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka dengan cara membujuk atau memberikan harapan keuntungan di luar kewajaran.


Tak hanya menggugat JAB, Yulianti dan Lusita Nasution pun juga menggugat PT Bursa Berjangka Jakarta (tergugat II), PT Kliring Berjangka Indonesia (tergugat III), PT Bank Central Asia (tergugat IV), PT Danpac Finesa Utama (tergugat V), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai turut tergugat.


Terhadap kasus ini, agenda telah berjalan ke pembuktian. Sidang kali ini, Senin (06/08) mendatangkan ahli dari JAB, yaitu Sekretaris Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia Endang Sutisna.


Dalam keterangannya, Endang memaparkan mengenai hubungan hukum antara pialang dan nasabah. Menurutnya, nasabah hanya punya perjanjian atau hubungan hukum dengan pialang. Dan pialang sifatnya hanya perantara antara nasabah/investor dengan pedagang.


Dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi, pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.


Sementara itu, pedagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.


Lebih lanjut, Endang menjelaskan bahwa pedagang secara bilateral juga mempunyai hubungan hukum dengan pialang karena terikat dengan perjanjian. Namun, dalam perjanjian tersebut, para pedagang dan pialang tidak memperjanjikan pembagian keuntungan.


Tanggung jawab pedagang hanya menyediakan sistem transaksi yang digunakan pialang. Artinya, pedagang menyediakan kuotasi harga berdasarkan data Reuters. Daftar harga inilah yang digunakan dalam transaksi untuk menentukan apakah mau membeli atau menjual. Jika nasabah salah ambil keputusan, misalnya memperkirakan harga naik, ternyata harga turun, maka rugilah nasabah.


“Itu dianggap risiko nasabah. Nasabah rugi, pedagang untung,” tutur Endang dalam persidangan, Senin (06/08).


Terkait pendapat ahli ini, Tommy Santoso ketika dihubungi Senin (6/8) menyatakan tak ada masalah dengan keterangan yang diberikan.


Namun, Tommy merasa ada beberapa hal mungkin yang terlupa atau tidak diketahui oleh Endang. Menurut Tommy, pialang berjangka dan pedagang berjangka ini memang memiliki hubungan hukum karena sebuah perjanjian dan tidak memperjanjikan keuntungan.


Hanya saja, lanjut Tommy dalam praktiknya terdapat perjanjian keuntungan yang tidak tertuang di atas kertas. Persentase keuntungan tersebut bisa 50:50, 60:40, bahkan bisa 70:30.


“Namanya berhubungan dengan uang, ya mainnya di bawah meja. Karena hal itu, banyak korban yang terjadi termasuk klien saya yang hilang uangnya senilai Rp1 miliar dalam satu minggu,” tukasnya.


Tommy juga mengaku kesal dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pasalnya, Bappebti tidak mengindahkan aduannya. Bahkan, Bappebti baru menjawab surat aduannya setelah tiga bulan pengaduan dan tidak segera melakukan penyelidikan atau penyidikan atas aduan tersebut.


“Ketika saya mengadu ke Bappebti, tidak ada satu orang Bappebti pun yang menemui saya. Saya tidak tahu apakah karena sedang keluar kota atau apa, yang jelas saya hanya disuruh menemui pegawai yang baru masuk. Lah, orang yang udah tua aja menjelasinnya aja masih mencla mencle, apalagi yang baru,” ungkapnya lagi.


Anehnya, sambung Tommy, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membekukan suatu kegiatan dari perusahaan berjangka, tidak segera melakukan apa yang diamanatkan undang-undang. Padahal, Bappebti memiliki PPNS untuk melakukan penyidikan jika terdapat pengaduan terhadap pelanggaran dari undang-undang tersebut.


“Mengapa Bappebti tidak membekukan JAB sementara telah terjadi banyak pengaduan terhadap perusahaan ini. Ada apa dengan PPNS Bappebti? Mengapa mandul?” kata Tommy.

Share:
tanggapan
JABpenembak misterius 05.07.13 00:12
JAB sama BAB itu 11 - 12 abis makan nikmat,,, keluarnya tai (Buang Air Besar) ini kan permainan pejabat sekaligus partai politik. mafia hongkong & macau sudah lama bermain disini. jadi Bappeti ini memang seharusnya dibubarkan. bikin ambruk perekonomian. rakyat yg berniat mengolah uang dengan cara investasi, malah berakibat totally lost. ngumpulun uang 1.m itu tentunya dengan jerih payah. blom tentu kepala Bappeti punya gaji 1.M pemerintah selama 1.tahun. uang nasabah 1.m dalam 1.minggu melayang, ga ada reaksi pengawasan. moralmu sangat bobrok Bappeti , teruskanlah permainanmu. tupai melompat,, nanti kutembak. TEPAT DIKEPALAMU
Mengapa Bappebti tidak membekukan JABkrishna 13.12.12 22:34
Saya kutip: “Mengapa Bappebti tidak membekukan JAB sementara telah terjadi banyak pengaduan terhadap perusahaan ini. Ada apa dengan PPNS Bappebti? Mengapa mandul?” kata Tommy. Jawabannya adalah: karena Bappebti SUDAH DISOGOK PT JAB (Jalatama Artha Berjangka) !!!!!! Hehehehh. Jadi Bappebti sudah diberi "uang tutup mulut". Berarti Jalatama & Bappebti sudah sepakat, bahwa kalau Bappebti mau membongkar aib2 Jalatama, maka para petinggi Bappebti sudah harus siap2 hancur & tenggelam bersama para oknum di Jalatama. Istilahnya: Lu ngejatuhin gue, maka gue akan ngejatuhin lu juga. Itulah sebabnya kenapa sampai skrg Bappebti cuma diam saja & membiarkan Jalatama.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.