hukumonline
Jumat, 10 Agustus 2012
Presiden Teken Perpres Pengadaan Tanah
Proses pengadaan lahan harus tuntas maksimal 583 hari.
inu
Dibaca: 4161 Tanggapan: 0
Presiden Teken Perpres Pengadaan Tanah
Presiden teken Perpres pengadaan tanah. Foto: ilustrasi (Sgp)

Setiap instansi yang memerlukan lahan untuk kepentingan umum diberi waktu untuk menyelesaikannya maksimal 583 hari. Hal itu tertuang dalam Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah merupakan lanjutan dari amanat Pasal 53 dan Pasal 59 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.


Situs www.setkab.go.id, Kamis (9/8) menguraikan proses yang dimaksud diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen memuat tujuan rencana pembangunan. Kesesuaian dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan. Kemudian gambaran umum status tanah, dan perkiraan nilai tanah. Selanjutnya dokumen itu diserahkan kepada gubernur yang melingkupi wilayah dimana letak tanah berada.


Disyaratkan gubernur membentuk tim persiapan. Beranggotakan bupati/walikota, SKPD Provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah dan instansi terkait lainnya. Tim antara lain melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan.


Kemudian tim melakukan konsultasi publik melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat terkena dampak pembangunan secara langsung. Konsultasi untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan. Gubernur juga harus membentuk tim kajian keberatan sebelum mengeluarkan penetapan lokasi pembangunan.


Perpres menyatakan ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah adalah tugas Kepala BPN. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.


Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Serta data pihak yang berhak termasuk obyek pengadaan tanah.


Lalu menyusun peta bidang tanah dan daftar normatif. Ditambah penetapan besarnya nilai ganti kerugian yang didasarkan pada hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Pelaksanaan musyawarah dan  pemberian ganti kerugian. Ditambah pelepasan hak obyek pengadaan tanah, serta penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah.


Diatur pula mengenai pemberian ganti kerugian. Dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham. Atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak, baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian tersebut. Dalam musyawarah, pelaksana pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang.


Perpres juga menguraikan ganti kerugian dalam keadaan khusus. Meliputi pengaturan dimana sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada pelaksana pengadaan tanah. Ditambah pelaksana pengadaan tanah dapat mendahulukan pemberian ganti rugi dalam keadaan mendesak. Maksimal diatur 25 persen dari perkiraan ganti kerugian berdasarkan NJOP tahun sebelumnya.


Perpres juga memuat syarat dan ketentuan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri. Hal ini dilakukan dengan kriteria apabila ada penolakan dari pihak yang berhak. Lalu, hasil musyawarah telah dilaksanakan dan tidak ada keberatan. Juga, apabila pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Kemudian obyek pengadaan tanah menjadi obyek perkara di pengadilan. Lalu masih disengketakan kepemilikannya. Serta diletakkan sita, atau menjadi jaminan bank.


Ditegaskan dalam perpres, mengenai obyek pengadaan tanah yang telah dititipkan di pengadilan negeri dan obyek tanah yang telah diberikan ganti kerugian. Jika itu terjadi maka hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanahnya menjadi putus.


Perpres juga membuka peluang pemberian insentif perpajakan. Insentif bakal diberikan jika tidak melakukan gugatan atas putusan penetapan lokasi dan putusan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.


Instansi yang membutuhkan lahan tak lebih dari satu hektare, dimungkinkan bertransaksi dengan pihak yang berhak. Yaitu dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.