hukumonline
Sabtu, 01 September 2012
Dahlan Iskan Bentuk Forum Hukum BUMN
Lantaran banyaknya kasus hukum yang harus dihadapi oleh BUMN.
ANT
Dibaca: 2521 Tanggapan: 0
Dahlan Iskan Bentuk Forum Hukum BUMN
Kementerian BUMN membentuk Forum Hukum BUMN. Foto: Sgp

Kementerian BUMN membentuk Forum Hukum BUMN. Hal ini untuk mendukung UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang telah dimasukkan dalam Prolegnas 2012, sekaligus mengatasi masalah yang membelenggu perusahaan pelat merah. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kabiro Hukum Kementerian BUMN, Hambra Samal, Jumat (31/8).


Hambra mengatakan, usulan untuk membentuk Forum Hukum BUMN sudah lama diajukan oleh 141 BUMN. Pembentukan Forum Hukum ini dinilai krusial seiring dengan banyaknya kasus hukum yang harus dihadapi oleh BUMN. Ia mencontohkan beberapa aset BUMN berupa lahan dan tambang yang diklaim oleh pihak swasta. Padahal, aset tersebut merupakan milik BUMN.


Selanjutnya, terdapat perbedaan penafsiran antara BUMN dan pemangku kepentingan, seperti pengadilan dan tipikor tentang bisnis BUMN. "Selama ini, masing-masing BUMN menghadapi masalahnya selalu sendirian, dan mereka berjuang sendiri. Persoalannya rata-rata sama. Untuk itu, ada forum ini," kata Hambra.


Dia berharap terbentuknya Forum Hukum BUMN bisa menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi BUMN. Bahkan, Forum Hukum BUMN dapat mem-back up revisi UU BUMN, sebab untuk merevisi suatu UU dibutuhkan lobi-lobi.


"Nah, BUMN memiliki lobi-lobi yang hebat karena lobi sangat dibutuhkan dan manfaatnya luar biasa. Kalau kita (Kementerian BUMN,red.) menyelesaikannya sangat terbatas," ujarnya.


Terkait revisi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menjadi Prolegnas 2012, Hambra pesimistis RUU tersebut bisa diselesaikan tahun ini meski telah diambilalih oleh DPR. Dia mengungkapkan pengambilalihan pembahasan revisi BUMN ini didasari DPR memiliki konsentrasi dan visi untuk membesarkan BUMN, serta peduli dengan keberlangsungan 141 BUMN tersebut.


Oleh sebab itu, Kementerian BUMN hanya menunggu keputusan anggota legislatif. "Intinya, kita mengharapkan UU BUMN bisa direvisi sesuai dengan arah yang diinginkan BUMN, sebagai cara memurnikan BUMN sebagai korporasi," tuturnya.


Dengan demikian, BUMN dapat bergerak lebih leluasa untuk menjalankan rencana korporasi guna meningkatkan performa kinerja BUMN tersebut.


Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian BUMN, Herman Hidayat, menambahkan, UU BUMN yang baru harus dapat menyelesaikan segala permasalahan yang membelit BUMN. UU BUMN yang baru juga harus bersifat komplementer terhadap UU Perseroan Terbatas, namun harus bersifat lex specialis terhadap UU yang mendiskriminasikan atau akan mendiskriminasikan BUMN.


"UU BUMN yang baru juga harus mengatur sedemikian rupa sehingga bisnis proses BUMN sama dengan swasta," kata Herman.


Selain itu, tambahnya, UU BUMN yang baru harus menegaskan kedudukan BUMN sebagai badan hukum yang memiliki harta kekayaan sendiri keluar dari kekayaan negara, menegaskan kekayaan BUMN bukan kekayaan negara, kekayaan negara di BUMN hanya berupa saham, status BUMN sebagai badan privat.

 

"UU BUMN yang direvisi itu juga harus mengatur mengenai sinergi, ketentuan barang dan jasa, penghapusan dan pendayagunaan aset, serta penghapusan piutang," urainya.


UU BUMN juga harus mempertegas kedudukan dan kewenangan dari instansi yang membina BUMN, sehingga dapat memangkas birokrasi dalam pengelolaan BUMN, serta tidak boleh mengatur bahwa BUMN Persero berbentuk PT berbeda dengan PT swasta.


Menurut Herman, saat ini, BUMN diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang jumlah dan lingkupnya lebih banyak dari pada swasta. Menurutnya, kondisi ini menjadikan BUMN tidak memiliki level of playing field yang sama dengan swasta.


Sekadar catatan, Badan Usaha Milik Negara dibebani oleh delapan peraturan yang harus dipatuhi sehingga menyulitkan BUMN untuk bergerak dan berinvestasi. Delapan peraturan itu adalah UU Perusahaan Terbatas, UU Pasar Modal, UU Sektoral, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Tipikor, UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.


"Ada lagi, lembaga yang terlibat dalam pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN lebih banyak dari swasta," ujar Herman.


Lembaga yang terlibat dalam keputusan korporasi dan eksistensi BUMN, antara lain Presiden, DPR, Menteri Keuangan, Menteri Teknis, BPK, penegak hukum tipikor, RUPS, dewan komisaris, serta direksi.


"Inilah yang membedakan BUMN dengan badan usaha swasta, baik dalam masalah pendirian, perubahan modal, merger, akuisisi, konsolidasi, pembubaran BUMN, bahkan privatisasi pun harus disetujui oleh lembaga-lembaga tersebut," tambahnya.


Era Soeharto


Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwono mengatakan, BUMN pernah menjadi perhatian semua orang sekaligus berjaya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Menurutnya, saat itu tidak ada yang bisa mengganggu BUMN. Bahkan, semua bangga memakai baju seperti Korpri.


Ia memaparkan di bawah kepemimpinan Pak Harto--sapaan akrab mantan Presiden RI H.M. Soeharto--, BUMN merupakan milik negara serta kebijakan korporasi memiliki hak istimewa. Bahkan, privatisasi BUMN relatif mudah dijalankan. "Hari ini berbalik 100 persen. Misalnya, BUMN harus berurusan dengan pihak swasta bahkan pengadilan, kepolisian, hingga KPK," tuturnya.


Dia mencontohkan BUMN tidak dapat seenaknya mengeluarkan uang untuk melakukan aksi korporasi. Bila terjadi, BUMN dianggap merugikan negara sebab masih terpatri kekayaan BUMN adalah kekayaan negara walau harta kekayaan BUMN bukan sesungguhnya milik negara.


"Kalau perusahaan asing lebih leluasa untuk mengeluarkan uang karena demi kemajuan perusahaannya. BUMN harus banyak dilewati oleh birokrasinya," katanya.


Oleh sebab itu, BUMN tidak lagi bisa berkembang dengan pesat. BUMN kalah bersaing dengan swasta. Ia mencontohkan kasus penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) PT Garuda Indonesia Tbk. yang melibatkan sekuritas BUMN sekaligus merugikan BUMN sekuritas tersebut.


"Harus dibuktikan perbuatan dan niat jahatnya. Pertanyaannya adalah apakah kerugian itu diniatkan oleh direksi dengan harapan mendapatkan keuntungan dan akhirnya direksi mendapatkan untung," ujarnya.


Himahanto berharap UU BUMN yang baru dapat menyelesaikan segala permasalahan yang melilit BUMN.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.