hukumonline
Sabtu, 15 September 2012
Draf Deklarasi HAM ASEAN Perlu Direvisi
Masih ada ketentuan yang tidak sesuai dengan pemenuhan HAM secara universal.
Ady
Dibaca: 1244 Tanggapan: 0
Draf Deklarasi HAM ASEAN Perlu Direvisi
Kantor Human Rights Working Groups (HRWG) Jakarta. Foto: Sgp

Sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) mengkritik draf deklarasi HAM Asia Tenggara yang digagas Komisi HAM antar negara ASEAN (AICHR). Pasalnya, draf itu memasukkan pembatasan HAM dalam bagian prinsip deklarasi. Sehingga menimbulkan kesan bahwa pemenuhan HAM dapat dilakukan setelah adanya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Kritikan itu telah disampaikan pada pertemuan kedua antara berbagai perwakilan LSM se-Asia Tenggara dengan AICHR di Manila, Filipina, Selasa (12/9).

Menurut aktivis Human Rights Working Groups (HRWG), Yuyun Wahyuningrum, secara umum draf deklarasi HAM ASEAN memuat hak asasi yang tercantum dalam deklarasi HAM PBB. Namun, dalam prinsip-prinsip draf Deklarasi HAM ASEAN terdapat pembatasan HAM. Misalnya hak untuk hidup, menurut Yuyun hak tersebut sifatnya mutlak dan tidak dapat dibatasi.

Yuyun menjelaskan, pembatasan itu berlaku hanya untuk hak-hak tertentu seperti hak berekspresi, berkumpul dan lainnya. Tapi pembatasan itu sifatnya tidak semena-mena. Yuyun menyayangkan dalam draf Deklarasi, pembatasan hak itu dimasukkan dalam bagian prinsip umum. Menurutnya, hal itu harus diletakkan di luar bagian prinsip umum.

Pada bagian prinsip di deklarasi HAM, Yuyun berpendapat mestinya mencakup hak-hak dasar seperti non diskriminasi, HAM untuk semua, dignity atau martabat dan lainnya. Karena hal itu menjamin adanya hak yang harus dipenuhi.

Dalam pertemuan di Manila itu, Yuyun menjelaskan sebagian anggota AICHR beralasan bahwa deklarasi HAM ASEAN itu harus sesuai kondisi di masing-masing negara anggota AICHR. Yuyun menolak pandangan itu, karena deklarasi adalah dokumen dimana masyarakat ASEAN meletakkan arah ideal dalam pemenuhan HAM. Menurutnya hal itu tidak akan tercapai jika disandarkan pada nilai-nilai yang ada di ranah nasional.

Dari alasan yang disampaikan AICHR itu, Yuyun melihat adanya kepentingan nasional yang coba dimasukan ke dalam draf deklarasi HAM ASEAN. Hal itu diarahkan agar setiap kebijakan nasional yang diterbitkan pemerintah negara anggota ASEAN seolah sejalan dengan HAM sebagaimana deklarasi HAM ASEAN. “Kalau saya lihat, deklarasi HAM ASEAN itu seperti tameng untuk melindungi (pemerintah,-red) dari kritik internasional dan masyarakat sipil,” kata dia dalam jumpa pers di kantor HRWG Jakarta, Jumat (14/9).

Menyikapi perkembangan itu, Yuyun mendesak pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri, harus menunjukan kepemimpinannya di bidang demokrasi dan HAM dengan cara memasukan nilai-nilai ideal HAM ke dalam deklarasi HAM ASEAN. Yuyun menilai selama ini pemerintah Indonesia selalu mencitrakan dirinya sebagai negara ASEAN yang paling terdepan dalam pemajuan HAM dan demokrasi.

 

Yuyun juga menyebut koalisi LSM akan berupaya menemui Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, agar usulan yang diajukan koalisi dapat dimasukkan untuk mengubah draf deklaasi HAM ASEAN.

Terpisah, Ketua LBH Jakarta, Febi Yonesta, menjelaskan koalisi LSM Indonesia mengajukan sejumlah catatan dalam pertemuan regional di Manila itu. Dari draf deklarasi HAM yang berhasil diperoleh, pria yang akrab disapa Mayong itu mengatakan draf itu tidak memuat prinsip dasar HAM dan memuat pembatasan HAM di bagian prinsip umum. Hak dasar seperti hak hidup, beragama, tidak disiksa dan lainnya itu menurut Mayong tidak dapat dibatasi dalam bentuk apapun termasuk kondisi darurat umum.

Sebaliknya, draf tersebut malah memuat pembatasan HAM yang menimbulkan kesan pemenuhan HAM dibatasi. Oleh karenanya, koalisi mendesak AICHR agar hak dasar itu dicantumkan dan pembatasan HAM tidak ditempatkan dalam prinsip umum. Menurutnya, pembatasan hak hanya dapat dilakukan jika ada syarat yang telah dipenuhi. Namun, ada masalah serius jika pembatasan HAM itu di dasarkan pada public moral. Umumnya, jika public moral digunakan untuk membatasi HAM maka pihak yang paling dirugikan adalah kaum wanita dan kelompok rentan lainnya.

Untuk mencegah tindak sewenang-wenang, koalisi LSM Indonesia dan organisasi internasional lain meminta agar pembatasan HAM dengan dasar public moral dicabut. Selain meminta agar pembatasan HAM tidak di tempatkan dalam bagian prinsip umum, koalisi juga mendesak agar pembatasan itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Hal lain yang disorot oleh Mayong dalam draf itu adanya arahan agar pemenuhan HAM dalam deklarasi HAM ASEAN akan dilakukan lewat peraturan perundang-undangan nasional atau regional particularity. Menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan, karena kondisi hukum yang ada di tiap negara berbeda-beda. Hal itu akan bermasalah jika negara yang bersangkutan tidak memiliki perangkat hukum yang cukup untuk pemenuhan HAM.

Oleh karenanya koalisi LSM mendesak agar ketentuan untuk mengacu peraturan perundang-undangan nasional dalam draf deklarasi HAM ASEAN itu harus dihapus. “Ini upaya untuk mengurangi kewajiban negara-negara di ASEAN untuk pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM,” tegasnya.

Menurut Mayong regional particularity itu bisa diterapkan untuk menyusun suatu sistem regional HAM, namun tidak boleh lebih rendah dari standar HAM internasional. Regional particularity, Mayong melanjutkan, harus menjadi nilai tambah bagi standar HAM internasional. Oleh karenanya ada kalimat yang mengharuskan untuk mengacu kepada hukum nasional. Pasalnya, ada kalanya pemenuhan HAM harus sesuai dengan nilai-nilai nasional.

Kemudian, koalisi juga menginginkan hak menentukan nasib sendiri dimasukan dalam draf deklarasi HAM ASEAN. Sayangnya, hal itu mendapat tentangan keras dari AICHR. Pasalnya, AICHR mengaitkan hak tersebut dengan separatisme. Walau begitu, Mayong menjelaskan terdapat perwakilan negara anggota AICHR yang mendukung hak itu. Salah satunya Filipina, namun perwakilan itu merapkan syarat, dimana hak tersebut hanya dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya, bukan politik.

Soal isu Lesbian Gay Bisexual dan Transexual (LGBT), Mayong menjelaskan koalisi mendorong agar keberadaan LGBT diakui dalam deklarasi HAM ASEAN. Lagi-lagi, terdapat tentangan dari sejumlah negara anggota AICHR, salah satunya Malaysia. Namun, ada sebagian anggota AICHR yang mendukung usulan koalisi LSM itu.

Dari semua usulan yang diajukan koalisi dalam pertemuan di Manila itu, Mayong menjelaskan bahwa AICHR tidak dapat secara langsung memutuskan apakah usulan itu dapat langsung dimasukan dalam draf deklarasi HAM ASEAN. Pasalnya, AICHR harus membahas secara internal tentang usulan itu dan membahasnya dengan para ahli dari berbagai negara anggota ASEAN. Setelah draf final dihasilkan, pada 27 September 2012 nanti draf itu akan disahkan dalam pertemuan menteri-menteri ASEAN di New York, Amerika Serikat.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.