Rabu, 25 September 2013
KPK Sita Furnitur di Rumah Olly Dondokambey
Penyitaan terkait dugaan korupsi Hambalang dengan tersangka Teuku Bagus Muhammad Noor.
NOV
Dibaca: 1003 Tanggapan: 0

Penyidik KPK menggeledah salah satu rumah milik Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan dilakukan di rumah Olly, Jl Reko Bawah, Desa Polongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Penggeledahan berlangsung sekitar enam jam.

Dari hasil penggeledahan, penyidik tidak menyita dokumen, melainkan dua set meja makan dan kursi kayu. Menurut Johan, penggeledahan yang dilakukan KPK berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pembangunan P3SON Hambalang. "Penggeledahan terkait dengan tersangka TBM (Teuku Bagus Muhammad Noor)," katanya, Rabu (25/9).

Meski penggeledahan dilakukan di rumah Olly, Johan menampik jika penyidik sudah menemukan bukti keterlibatan Olly dalam kasus Hambalang. Hingga kini, mantan Wakil Ketua Banggar DPR ini masih berstatus sebagai saksi. Penggeledahan dilakukan karena penyidik menduga di tempat tersebut terdapat jejak-jejak tersangka.

Johan belum mengetahui secara detail kaitan furnitur dengan dugaan korupsi Hambalang. Ketika ditanya apakah penyitaan itu terkait dengan pengakuan saksi I Ketut Redika, Johan menjawab penyitaan bisa saja berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik dari saksi-saksi, maupun tersangka.

"Saya tidak pernah mengatakan Olly Dondokambey menerima barang ini. Untuk sementara yang saya sampaikan, dari hasil penggeledahan, penyidik menyita dua set meja makan dan kursi yang terbuat dari kayu. Dalam penggeledahan, KPK tentu berkoordinasi dengan Kepolisian atau Kejaksaan setempat," ujarnya.

Namun, berdasarkan informasi yang beredar di media, furnitur itu berkaitan dengan pemberian Manajer Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tri Sudibyo. Saksi I Ketut Redika mengaku pernah diperintahkan Tri Sudibyo untuk membayarkan dan mengirim furnitur pesanan Olly Dondokambey di sebuah toko furnitur.

Selain furnitur, Olly juga disebut pernah menerima aliran dana terkait proyek Hambalang. Hal itu dikemukakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin ketika menjalani pemeriksaan di KPK beberapa bulan lalu. Menurut Nazar, Olly dan Mirwan Amir menerima fee Rp10 miliar dari PT Adhi Karya.

"Uang Rp100 miliar itu kesepakatan Anas sama PT Adhi Karya. Rp50 miliar untuk Anas, Rp10 miliar buat Mirwan dan Olly, Rp10 miliar untuk Mahyuddin, Rp5 miliar buat Mukhayat (mantan deputi menteri BUMN), Rp5 miliar untuk Wafid (mantan Sekretaris Menpora), dan Rp 20 miliar untuk Menpora," tutur Nazar kala itu.

Sementara, terkait penerimaan aliran dana terkait proyek Hambalang, Olly sudah membantahnya. Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Juni 2013. Olly mengatakan tidak pernah menerima aliran dana. Ia juga membantah pernah melakukan peada pertemuan di hotel terkait proyek Hambalang.

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang, Bogor tahun anggaran 2010-2011. Ketiganya adalah mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, mantan Kepada Divisi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor, dan mantan Kepala Biro Rumah Tangga Menpora Dedy Kusdinar.

Selain itu, KPK telah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kaitan dugaan penerimaan janji atau hadiah terkait proyek Hambalang. Sesuai hasil penghitungan kerugian negara BPK, proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun itu telah merugikan negara Rp463,66 miliar.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.