Produksi Turun Bukan Alasan Perpanjang Blok Mahakam
Berita

Produksi Turun Bukan Alasan Perpanjang Blok Mahakam

Ada kecurigaan pemerintah semakin ditekan untuk melakukan perpanjangan kontrak.

KAR
Bacaan 2 Menit
Produksi Turun Bukan Alasan Perpanjang Blok Mahakam
Hukumonline

Kontrak kerja pengelolaan Blok Mahakam antara pemerintah dengan perusahaan tambang minyak dan gas bumi (migas) asal Perancis, Total E&P akan segera berakhir pada 2017. Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan perpanjangan yang diajukan Total E&P atau tidak. Ini mengundang kecurigaan dari sejumlah kalangan.

"Kelambatan pengambilan keputusan ini membuat sebagian besar anggota masyarakat yakin bahwa pemerintah memang sudah berniat memberikan perpanjangan kontrak kepada pihak asing," ujar anggota Komisi I DPR Chandra Tirta Yudha saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/10).

Chandra bahkan mengemukakan, kasus Kernel Oil bisa jadi berhubungan dengan perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Chandar melihat, Kernel Oil itu bukan sekadar masalah tender minyak. Sebelumnya, Kernel sudah melakukan tender berulang-ulang dan dapat di Blok Senipah, sumur yang menjadi bagian Blok Mahakam. Ia menduga, Kernel menjadi agen Total untuk menyuap pemerintah agar mau melakukan perpanjangn.

“Saya ada informasi, itu dikamuflasekan. Kami menduga, Kernel ini kaki tangan Total dan Ipex untuk melakukan penyuapan kepada petinggi-petinggi di SKK dan Kementerian ESDM,” katanya.

Untuk itu Chandra mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dengan tidak mengabulkan permohonan perpanjangan kontrak itu. "Pemerintah harus segera menjawab pelecehan itu, di samping menyatakan dengan tegas bahwa kontrak Blok Mahakam tidak akan diperpanjang," katanya.

Pengamat perminyakan Kurtubi meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Mahakam yang diajukan oleh Total E&P. Sebab, menurut dia, hal itu berpotensi semakin merugikan rakyat. Kurtubi menegaskan, Blok Mahakam memberikan manfaat yang luar biasa besar bagi negara jika dikelola sendiri. Sebab, blok tersebut adalah penghasil gas terbesar di Indonesia.

"Sekarang kita kekurangan gas. Kalau Blok Mahakam kembali ke pangkuan ibu pertiwi, konversi minyak ke gas dapat berjalan dengan lancar. Kita harus tolak upaya rekayasa yang bertujuan memperpanjang Blok Mahakam untuk asing. Kalau airnya 98% alias tidak ekonomis, kenapa Total masih ngotot? Ini kan bodoh sekali,” katanya.

Tags:

Berita Terkait