Rabu, 02 Oktober 2013
Produksi Turun Bukan Alasan Perpanjang Blok Mahakam
Ada kecurigaan pemerintah semakin ditekan untuk melakukan perpanjangan kontrak.
KAR
Dibaca: 1459 Tanggapan: 0

Kontrak kerja pengelolaan Blok Mahakam antara pemerintah dengan perusahaan tambang minyak dan gas bumi (migas) asal Perancis, Total E&P akan segera berakhir pada 2017. Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan perpanjangan yang diajukan Total E&P atau tidak. Ini mengundang kecurigaan dari sejumlah kalangan.

"Kelambatan pengambilan keputusan ini membuat sebagian besar anggota masyarakat yakin bahwa pemerintah memang sudah berniat memberikan perpanjangan kontrak kepada pihak asing," ujar anggota Komisi I DPR Chandra Tirta Yudha saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/10).

Chandra bahkan mengemukakan, kasus Kernel Oil bisa jadi berhubungan dengan perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Chandar melihat, Kernel Oil itu bukan sekadar masalah tender minyak. Sebelumnya, Kernel sudah melakukan tender berulang-ulang dan dapat di Blok Senipah, sumur yang menjadi bagian Blok Mahakam. Ia menduga, Kernel menjadi agen Total untuk menyuap pemerintah agar mau melakukan perpanjangn.

“Saya ada informasi, itu dikamuflasekan. Kami menduga, Kernel ini kaki tangan Total dan Ipex untuk melakukan penyuapan kepada petinggi-petinggi di SKK dan Kementerian ESDM,” katanya.

Untuk itu Chandra mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dengan tidak mengabulkan permohonan perpanjangan kontrak itu. "Pemerintah harus segera menjawab pelecehan itu, di samping menyatakan dengan tegas bahwa kontrak Blok Mahakam tidak akan diperpanjang," katanya.

Pengamat perminyakan Kurtubi meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Mahakam yang diajukan oleh Total E&P. Sebab, menurut dia, hal itu berpotensi semakin merugikan rakyat. Kurtubi menegaskan, Blok Mahakam memberikan manfaat yang luar biasa besar bagi negara jika dikelola sendiri. Sebab, blok tersebut adalah penghasil gas terbesar di Indonesia.

"Sekarang kita kekurangan gas. Kalau Blok Mahakam kembali ke pangkuan ibu pertiwi, konversi minyak ke gas dapat berjalan dengan lancar. Kita harus tolak upaya rekayasa yang bertujuan memperpanjang Blok Mahakam untuk asing. Kalau airnya 98% alias tidak ekonomis, kenapa Total masih ngotot? Ini kan bodoh sekali,” katanya.

Direktur Eksekutif Institute Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menekankan, demi martabat Indonesia harus siap jika penerimaan turun dibanding dilecehkan kedaulatan bangsa dan negara. Menurutnya, pengelolaan Blok Mahakam bukan hanya sekadar keuntungan ekonomis melainkan menyangkut harga diri bangsa. Ia menyebut pengelolaan ini sudah diamantkan oleh konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

“Kenapa harus takut dengan produksi yang akan turun? Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa. Demi kehormatan bangsa, orang rela mati mencapai kemerdekaan. Sekarang kan tidak perlu begitu, ambil alih saja sumber daya alam kita ini. Toh waktu zaman kemerdekaan kita bisa hidup susah, kenapa sekarang tidak,” ujarnya.

Marwan Melihat pihak Total makin gencar melancarkan tekanan kepada pemerintah. Oleh karenanya ia menuntut pemerintah untuk juga mendengar suara rakyat. “Mereka ini kan sekarang makin gencar. Maka kita juga harus gencar, janga kalah. Supaya pemerintah juga mendengar suara rakyatnya,” katanya.

Peneliti IRESS Hatta Taliwang mengingatkan, ketakutan terhadap penurunan produksi tak selayaknya dibesar-besarkan. Ia mencontohkan, Blok East Madura yang awalnya ditakutkan akan menurun produksinya ketika diambil alih perusahaan negara, nyatanya malah meningkat.

“Blok East Madura, dulu takut juga produksinya turun. Setelah kita ngotot dan akhirnya dioperasikan anak bangsa, justru produksi naik. Terbukti anak bangsa kita mampu,” tegas Hatta.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.