Jumat, 04 Oktober 2013
Perlu Sistem Pengawasan Subsidi Energi
Pemerintah tak pernah akurat menentukan besaran kuota energi.
FNH
Dibaca: 747 Tanggapan: 0

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memuat data koreksi angka subsidi yang seharusnya dibayar pemerintah kepada dua BUMN sektor energi –PLN dan Pertamina-- sebesar Rp7.7 triliun. Angka ini muncul dari hasil pemeriksaan public service obligation (PSO) dan subsidi energi pada 2012 lalu.

Koreksi angka subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada dua BUMN (PLN sebesar Rp6,77 triliun dan Pertamina Rp999,38 miliar) bukan mark up yang dilakukan manajemen perusahaan plat merah ini. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menegaskan, angka itu adalah besaran angka yang tidak perlu dibayarkan oleh pemerintah.

"Dalam istilah BPK bukan mark up, tapi besaran angka yang tidak perlu dibayarkan oleh pemerintah kepada BUMN penerima subsidi. BPK tidak pernah menggunakan (istilah) mark up," kata Hasan Bisri saat jumpa pers di Kantor BPK Pusat Jakarta, Kamis (03/10).

Kelebihan subsidi terjadi karena target penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tidak akurat. Setiap tahun, total penggunaan BBM bersubsidi selalui melebihi target dari yang itetapkan di APBN.

Akibatnya, ada penumpukan subsidi yang tidak dibayar kepada BUMN energi. Selain itu, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, jumlah BBM bersubsidi yang dikeluarkan oleh depo Pertamina kerap tidak sesuai dengan yang disetujui di dalam APBN. Namun demikian, diakui Hasan Bisri, data yang dipakai oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan subsidi tetap mengacu pada total yang dikeluarkan Pertamina.

Untuk menghitung subsidi, selama ini BPK menghitung berapa kiloliter BBM yang keluar dari depo Pertamina. Sementara untuk menentukan cut off, hasil pemeriksaan tersebut akan dicocokkan dengan angka subsidi BBM atau kuotanya dalam APBN tahun pemeriksaan.

"Misalnya kuota dalam APBN 100 kilo liter namun dikeluarkan 110 kilo liter, maka kami periksa 110 kilo liter. Jadi yang riil  keluar dari depo pemerintah," jelasnya.

Hasan mengingatkan, yang lebih penting dari koreksi subsidi adalah memastikan bahwa subsidi tepat sasaran. Pasalnya, dari pemeriksaan, BPK menemukan BBM bersubsidi yang keluar dari depo Pertamina bukan disalurkan untuk masyarakat yang berhak, tetapi malah disalurkan ke pihak lain seperti industri.

Untuk PLN, sebelumnya BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan BPK terdapat subsidi senilai Rp44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menegah, pelanggan besar, pemerintah dan pelanggan khusus. Akibatnya, tujuan pemberian subsidi listrik menjadi tidak tepat sasaran.

BPK merekomendasikan perlunya regulasi sebagai pijakan hukum untuk memastikan penyaluran subsidi energi kepada golongan masyarakat tetap sasaran. Sejauh ini, lanjut Hasan, tidak ada ukuran yang jelas terkait pihak yang berhak mendapatkan subsidi. "Perlu koreksi angka perhitungan subsidi dan perlu sistem monitoring yang mudah di akses," ungkap Hasan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Achmad Noor Supit pernah  mengkritik kebijakan penyaluran subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kritik tersebut dilayangkan tak lama setelah BPK mengumumkan adanya subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. "Ini ada temuan subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, bagaimana? Subsidi naik terus, tapi tidak tepat sasaran. Jangan-jangan nanti anggaran untuk subsidi energi ini 50 persen dari APBN," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.