Gerakan Masyarakat Jakarta yang terdiri dari puluhan organisasi kemasyarakatan akan memanfaatkan Hari Pahlawan 10 November 2014 untuk melengserkan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kami akan 'long march' pada pagi hari dari Bundaran Hotel Indonesia menuju DPRD DKI Jakarta pada Hari Pahlawan. Ini upaya untuk melengserkan Ahok dari jabatannya," kata salah seorang orator, Umar, dalam aksi yang digelar di depan pagar Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat.
Umar yang juga Ketua Forum Betawi Bersatu Jakarta Timur mengatakan Gerakan Masyarakat Jakarta sengaja memilih 10 November untuk melakukan unjuk rasa mendesak Ahok melepaskan jabatannya. Alasannya, 10 November merupakan Hari Pahlawan yang jatuh pada Senin.
"Pasti banyak pejabat yang masuk kantor pada saat itu," ujarnya.
Selain mengajak pengurus ormas, Gerakan Masyarakat Jakarta juga membagikan selebaran kertas berisi ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan itu. Selebaran dibagikan saat unjuk rasa di depan pagar Kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan kebon Sirih.
"Kami perkirakan ada ribuan massa yang ikut aksi ini," ujarnya.
Dia mengatakan aksi mendesak Ahok lengser dari jabatannya tidak akan berhenti hingga terealisasi. Bila Gerakan Masyarakat Jakarta tidak berhasil melengserkan Ahok pada Hari Pahlawan, maka aksi unjuk rasa setiap Jumat tetap dilaksanakan, seperti hari ini.
"Aksi pada Jumat ini sudah lima kali dilaksanakan. Ini akan terus mengalir sampai tujuan kami berhasil," ujarnya.
Umar mengatakan aksi unjuk rasa yang digelar puluhan ormas setiap Jumat sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap Ahok dalam memimpin Jakarta.
Beberapa kebijakan Ahok dinilai menghambat kebebasan umat Islam dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan kerohania, seperti melarang pemotongan hewan kurban di halaman masjid, menghapus jatah makan jamaah haji Jakarta, melarang menggunakan busana muslim di sekolah, menggusur masjid dan mengurangi bantuan untuk lembaga-lembaga Islam.
"Kearifan lokal masyarakat Betawi itu identik dengan Islam. Sikap Ahok ini yang tidak dapat diterima masyarakat Betani," katanya.
Sebelumnya, Ahok enggan menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar setiap Jumat itu. Dia menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.
"Kami akan 'long march' pada pagi hari dari Bundaran Hotel Indonesia menuju DPRD DKI Jakarta pada Hari Pahlawan. Ini upaya untuk melengserkan Ahok dari jabatannya," kata salah seorang orator, Umar, dalam aksi yang digelar di depan pagar Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat.
Umar yang juga Ketua Forum Betawi Bersatu Jakarta Timur mengatakan Gerakan Masyarakat Jakarta sengaja memilih 10 November untuk melakukan unjuk rasa mendesak Ahok melepaskan jabatannya. Alasannya, 10 November merupakan Hari Pahlawan yang jatuh pada Senin.
"Pasti banyak pejabat yang masuk kantor pada saat itu," ujarnya.
Selain mengajak pengurus ormas, Gerakan Masyarakat Jakarta juga membagikan selebaran kertas berisi ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan itu. Selebaran dibagikan saat unjuk rasa di depan pagar Kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan kebon Sirih.
"Kami perkirakan ada ribuan massa yang ikut aksi ini," ujarnya.
Dia mengatakan aksi mendesak Ahok lengser dari jabatannya tidak akan berhenti hingga terealisasi. Bila Gerakan Masyarakat Jakarta tidak berhasil melengserkan Ahok pada Hari Pahlawan, maka aksi unjuk rasa setiap Jumat tetap dilaksanakan, seperti hari ini.
"Aksi pada Jumat ini sudah lima kali dilaksanakan. Ini akan terus mengalir sampai tujuan kami berhasil," ujarnya.
Umar mengatakan aksi unjuk rasa yang digelar puluhan ormas setiap Jumat sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap Ahok dalam memimpin Jakarta.
Beberapa kebijakan Ahok dinilai menghambat kebebasan umat Islam dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan kerohania, seperti melarang pemotongan hewan kurban di halaman masjid, menghapus jatah makan jamaah haji Jakarta, melarang menggunakan busana muslim di sekolah, menggusur masjid dan mengurangi bantuan untuk lembaga-lembaga Islam.
"Kearifan lokal masyarakat Betawi itu identik dengan Islam. Sikap Ahok ini yang tidak dapat diterima masyarakat Betani," katanya.
Sebelumnya, Ahok enggan menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar setiap Jumat itu. Dia menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.