Pelayanan Izin Satu Pintu Diharap Menarik Investor
Berita

Pelayanan Izin Satu Pintu Diharap Menarik Investor

BI percaya melalui program reformasi struktural ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

FAT
Bacaan 2 Menit
Pelayanan Izin Satu Pintu Diharap Menarik Investor
Hukumonline
Program reformasi struktural yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla disambut baik sejumlah kalangan. Salah satunya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Staf Ahli Menteri ESDM bidang Investasi dan Produksi, Agus Budi Wahjono, mengaku pihaknya tengah membuat mekanisme pelayanan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral melalui satu pintu.

Menurutnya, dengan mekanisme pelayanan izin satu pintu tersebut dapat meringkas waktu perizinan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Sebelum mekanisme perizinan satu pintu ini, jangka waktu untuk memperoleh izin pengeboran saja bisa memakan waktu tujuh bulan hingga satu tahun. Padahal, ratusan izin tengah mengantri baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Sekarang terdapat 276 izin yang harus dilalui baik melalui Pemda maupun pemerintah pusat. Akan punya dampak luar biasa, tahun lalu untuk pengeboran izin perlu waktu tujuh bulan sampai satu tahun. Diharapkan izin satu pintu bisa tiga bulan sampai empat bulan,” kata Wahjono dalam acara Mandiri Investment Forum 2015 di Jakarta, Selasa (27/1).

Hal yang sama diutarakan perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Asisten Gubernur DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro, mengatakan Pemprov DKI Jakarta tengah membuka badan layanan umum satu pintu. Dengan adanya badan tersebut, maka proses perizinan dapat mudah dilakukan dan cepat.

Perizinan pendirian usaha ini akan dibuka di setiap Kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Menurutnya, dengan membuka layanan perizinan satu pintu tersebut maka investor tak usah khawatir lagi mengenai proses pendirian usahanya. “Investor yang ingin menanamkan modalnya di Jakarta akan mendapat kemudahan, sehingga investasi yang ditanamkan akan langgeng dan aman,” katanya.

Selain membuka layanan izin satu pintu, dalam waktu dua sampai tiga tahun mendatang, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun daya listrik sebesar 1000 mega watt di kawasan reklame pantai Jakarta. Listrik ini akan menggunakan bahan bakar gas. Tujuan pembangunan ini agar kebutuhan pasokan listrik di Jakarta dapat terpenuhi sehingga menjamin proses usaha maupun jada publik yang ada di Jakarta.

Seiring dengan itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperluas lahan untuk bisnis dan kawasan hunian yang layak hingga mencapai 2700 hektar. Ia percaya, perluasan lahan bisnis dan hunian ini dapat mendukung para investor dalam menjalankan roda bisnis mereka di Jakarta.

“Kebijakan Pemprov DKI Jakarta hingga tahun 2017 ke depan menetapkan visi jadikan Jakarta sebagai Jakarta yang baru, kota modern yang tertata rapi jadi hunian yang layak dan manusia, dihuni masyarakat yang berbudaya dan pemerintahan yang berorientasi kepada layanan publik,” tutur Andi.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus DW Martowardojo, yakin program reformasi struktural tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hingga menuju batas atas, yakni sebesar 5,8 persen. Ia mengatakan, dengan adanya reformasi struktual, kapasitas produksi barang-barang ekspor bernilai tambah dapat meningkat.

Walau begitu, ada tantangan bagi Indonesia yang mesti dihadapi dalam melaksankan program tersebut. Tantangannya berupa masih lemahnya struktur industri nasional lantaran imbas dari perlambatan ekonomi dunia. Atas dasar itu, BI berjanji akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter dan menjaga stabilitas inflasi.

“Sekarang ini slowdown di emerging markets terkait erat dengan pelemahan ekonomi global,” kata Agus.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Abiprayadi Riyanto, mengatakan negara yang memiliki populasi penduduk terbesar menjadi tempat yang dituju para investor dalam menanamkan modal. Salah satu negara yang menjadi tujuan investor tersebut adalah Indonesia.

Menurut Abiprayadi, salah satu alasan negara populasi terbesar menjadi tempat tujuan para investor karena adanya dorongan dari perlambatan ekonomi global yang terjadi belakangan ini. “Selama ada opportunity di negara-negara berpopulasi besar, maka saat ini investor akan fokus mengarah ke sana,” kata pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait