Selasa, 22 Maret 2016
Masyarakat Hukum Udara Berkunjung ke Hukumonline
Dalam rangka menjalin kerja sama dalam kegiatan 7th International Air Law Moot Court.
RIA
Dibaca: 5340 Tanggapan: 0
Masyarakat Hukum Udara Berkunjung ke Hukumonline
Perwakilan MHU dipimpin oleh Ketua Harian Andre Rahadian berfoto bersama perwakilan Hukumonline, Selasa (22/3). Foto: RIA
Di tengah hiruk pikuk Jakarta yang sedang ramai karena demo besar-besaran yang dilakukan sejumlah supir transportasi umum, Masyarakat Hukum Udara (MHU) bertandang ke hukumonline, Selasa (22/3). Kunjungan pertama yang dilakukan oleh MHU ini dalam rangka menjalin kerja sama dengan hukumonline untuk kegiatan International Air Law Mootcourt pada bulan April mendatang.
 
Diwakili oleh tiga orang pengurusnya, Andre Rahadian selaku Ketua MHU, Hendra Ong yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pelatihan, dan Dece Wanda Sari yang mengurusi bidang pengembangan MHU, kedatangan MHU diterima langsung oleh Direktur Hukumonline Amrie Hakim dan Ahadi Bayu Tejo, beserta Pimpinan Redaksi Hukumonline Abdul Razak Asri.
 
Sebagai pembuka, Andre menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh hukumonline, dan rasa sukanya karena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menginjakkan kaki ke kantor media yang disebutnya sebagai referensi utama mencari perundang-undangan dalam kerjanya selama ini.
 
Andre pun kemudian menjelaskan bahwa kompetisi peradilan semu dengan pembahasan mengenai hukum udara yang akan dilakukan di Jakarta ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Sarin Memorial Legal Aid Foundation, India dan International Institute of Air and Space Law of Leiden University, Belanda.
 
“Ini kali ketujuh International Air Law Mootcourt ya. Yang tahun lalu itu diadakannya di Beijing. Dan pas tahun lalu kita (MHU) diundang ke Beijing sama Leiden dan Sarin, mereka menawarkan ke kita, ‘bersedia ngga jadi host’,” tutur Andre menceritakan awal keterlibatan MHU dalam penyelenggaran ini.
 
Melihat selama enam tahun ke belakang yang menjadi tuan rumah adalah pihak otoritas bekerja sama dengan universitas lokal, maka Andre bersama timnya memberanikan diri menjadi komunitas yang pertama kali menggelar acara ini. Ditambah lagi, lanjut Andre, ada dorongan untuk mengembangkan minat mahasiswa Indonesia untuk mengikuti kompetisi yang menurutnya cukup bergengsi ini.
 
Fakta bahwa akan banyaknya orang-orang dari mancanegara yang tertarik soal hukum udara hadir ke Indonesia, MHU tak mau melewatkan kesempatan tersebut untuk menggelar seminar sehari bertajuk “Partnering in Opening Skies of South-East Asia, with Special Reference to The Position of Indonesia.”
 
Terdapat sekitar 175 delegasi yang berasal dari lebih 40 negara akan menghadiri kegiatan yang akan dilangsungkan di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, pada Kamis, 7 April 2016 ini. Andre menjelaskan delegasi ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, regulator, divisi legal maskapai, divisi legal bandar udara, dan para pemegang saham di bidang penerbangan.
 
Topik-topik yang akan menjadi bahan perbincangan dalam seminar sehari ini ada hubungan antara transportasi udara ASEAN dan EU, kompetisi maskapai penerbangan di bawah ASEAN Open Skies, kesiapan bandar udara menghadapi Open Skies, dan keselamatan dalam penerbangan.
 
“Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan, red) sejauh ini juga sudah confirm untuk hadir bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara dan Sesdirjen. Jonan sendiri nanti rencananya akan memberikan keynote speech,” tutur Andre seraya mengucapkan syukur atas dukungan dari pemerintah tersebut.
 
Usai berdiskusi dan membicarakan kemungkinan kerja sama lebih lanjut antara MHU dan hukumonline ke depannya, Andre dan rekan-rekan dari MHU pun undur diri. Pasalnya, mereka harus hadir dalam rapat mengenai perhelatan akbar yang akan dilangsungkan dalam waktu kurang dari satu bulan lagi ini.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.