Selasa, 05 December 2017
UU Penetapan Perppu Ormas Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2018
UU Penetapan Perppu Ormas masih berpeluang masuk Prolegnas Prioritas 2018. Sebab, ada kesepakatan evaluasi daftar Prolegnas tidak lagi dilakukan per enam bulan, tetapi setiap bulan. Syaratnya, sepanjang ada pengusul, draft, dan naskah akademik.
Rofiq Hidayat
Dibaca: 1015 Tanggapan: 0
UU Penetapan Perppu Ormas Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2018
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Harapan sejumlah kalangan agar UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU dapat segera direvisi kandas. Pasalnya, UU Penetapan Perppu  Ormas tak masuk dalam daftar 50 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018 yang didalamnya tidak termasuk UU Penetapan Perppu Ormas.  

 

Tidak masuknya UU Penetapan Perppu Ormas ini dalam daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2018 menimbulkan protes dari sejumlah fraksi. Sebab, usulan dari tiga fraksi yang pernah menerima pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dengan catatan harus direvisi seolah tidak diindahkan.

 

Anggota Komisi III Arsul Sani angkat bicara di rapat paripurna. Dia menuturkan sejumlah fraksi partai telah menghendaki agar UU Ormas segera direvisi dengan masuk Prolegnas 2018. Karena itu, setelah resmi diberikan nomor oleh pemerintah, mestinya sudah dapat segera dimasukan dalam daftar perubahan UU Ormas dalam Prolegnas prioritas 2018.

 

“Padahal, fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah menyiapkan naskah akademik beserta draf perubahan UU tentang Ormas,” ujar Arsul Sani di Gedung DPR, Selasa (5/12/2017) (Baca Juga: Menanti Revisi UU Ormas)

 

Arsul memahami tak masuknya revisi UU Ormas dalam daftar Prolegnas 2018 lantaran ketika penetapan daftar Prolegnas antara Baleg dengan pemerintah pada 20 November lalu, UU Penetapan Ormas belum diberi nomor. Seharusnya, setelah ditetapkan daftar Prolegnas 2018, Baleg dan pemerintah dapat menggelar kembali rapat untuk memasukan perubahan UU Ormas ke dalam Prolegnas 2018.

 

“Tapi sudah menjadi kesepakatan, begitu ada RUU yang selesai, perubahan UU Ormas masuk Prolegnas 2018. Jadi harusnya sudah disiapkan satu slot buat perubahan UU Ormas. Ini karena bukan tidak sungguh-sungguh, tapi karena teknis tidak mungkin mengajukan RUU perubahan UU nomor berapanya kan harus ada. Jadi ini soal teknis saja,” ujar Sekjen PPP itu.

 

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan setelah membaca daftar Prolegnas, ternyata UU No. 16 Tahun 2017 tak masuk daftar Prolegnas 2018. Padahal saat mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2017 catatan sejumlah fraksi partai menjadi bagian tidak terpisahkan. Hal terpenting segera melakukan revisi UU Ormas karena menghilangkan peran lembaga peradilan untuk menilai dan memutuskan usulan pembubaran ormas tertentu.

 

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dari 50 RUU dengan tidak mencantumkan UU Ormas, kami khawatir tidak jadi prioritas 2018. Padahal, kami dukung Perppu Ormas dengan banyak catatan, kami sudah sampaikan. Kami mohon penjelasan Baleg soal hilangnya UU No. 16 Tahun 2017 tersebut,” ujarnya. (Baca Juga: Hapus Peran Pengadilan, UU Penetapan Perppu Ormas Dipersoalkan)

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengakui hampir seluruh fraksi menghendaki adanya revisi UU Ormas hasil Perppu No. 2 Tahun 2017. Namun, lantaran UU Penetapan Perppu Ormas setelah disahkan DPR belum diberi nomor, maka tidak dapat dimasukan dalam daftar Prolegnas prioritas 2018. Meski begitu, ada kesepakatan di Baleg bahwa revisi terhadap daftar Prolegnas dapat dilakukan tidak lagi per enam bulan, tetapi dapat dilakukan setiap bulan.

 

“Jadi kesepakatan bersama, Insya Allah UU selesai, maka UU Ormas akan masuk di Prolegnas 2018,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

 

Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo mengatakan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap RUU yang diusulkan masuk daftar Prolegnas mesti dilengkapi dengan naskah akademik dan pengusul resmi. Persoalannya, saat rapat Baleg dengan pemerintah, UU Ormas belum diberi nomor, belum ada pihak yang resmi mengusulkan, dan naskah akademik dan draf.

 

“Kalau tidak ada pengusul resmi bagaimana? Tidak bisa hanya kesepakatan politik. Kita harus sesuai mekanisme UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Siapa pengusulnya dan kemudian naskah akademiknya, dan drafnya seperti apa. Kalau ada, tentu akan kita bahas,” ujarnya. (Baca Juga: Telah Dinomori, Revisi UU Ormas Berpeluang Masuk Prolegnas 2018)

 

Atas dasar itu, tiga fraksi yakni PPP, Demokrat dan PKB yang selama ini mengusulkan revisi terhadap UU Penetapan Perppu Ormas bersama pemerintah dapat menjadi pengusul resmi revisi UU Ormas ke Baleg. Bila hanya berkomentar tanpa ada kerja nyata berupa berinisiatif menjadi pengusul, menyiapkan naskah akademik dan draf RUU Ormas, akan sulit masuk dalam Prolegnas prioritas 2018.

 

“Silakan disiapkan saja. Pokoknya kalau siap nanti bersepakat bahwa setiap bulan kita akan evaluasi Prolegnas. Kalau sudah siap langsung tinggal dibahas,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.