Selasa, 30 Januari 2018
Pengemudi Taksi Online Minta ‘Pengakuan’ di UU LLAJ, Begini Pandangan Ahli
Satu sisi, butuh pengakuan taksi online sebagai instrumen hukum melalui UU. Di sisi lain, keberadaan taksi online dinilai telah diakomodasi melalui Pasal 151 huruf b UU LLAJ yang mengatur angkutan orang dengan tujuan tertentu.
Aida Mardatillah
0
Pengemudi Taksi Online Minta ‘Pengakuan’ di UU LLAJ, Begini Pandangan Ahli
Ilustrasi: BAS

Beberapa waktu lalu, lima pengemudi sekaligus penyedia jasa angkutan aplikasi online pribadi (nonbadan hukum) mempersoalkan Pasal 151 huruf a UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka, Etty Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo Mahestu, Hari Nugroho, Dodi Ilham, Lucky Rachman Fauzi. Intinya, mereka minta agar taksi online secara lettelijk dimuat dalam pasal itu.

 

Selengkapnya, Pasal 151 huruf a UU No. 22 Tahun 2009 berbunyi “Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: (a) angkutan orang dengan menggunakan taksi.”

 

Dalam permohonannya, para Pemohon beralasan Pasal 151 huruf a UU LLAJ belum mengakomodasi keberadaan taksi online sebagai salah satu penyedia jasa angkutan umum. Hal ini dinilai merugikan para Pemohon karena beroperasinya taksi online selama ini tidak diakui UU LLAJ.

 

Karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 151 huruf a UU LLAJ dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: (a) angkutan orang dengan menggunakan taksi dan taksi online.

 

Argumentasi permohonan ini diperkuat keterangan ahli Pemohon, M. Rullyandi yang menilai berkembangnya inovasi teknologi berbasis aplikasi, khususnya keberadaan taksi online diperlukan masyarakat selain taksi konvensional. Karena itu, keberadaan taksi online perlu kepastian hukum yang dijamin aspek legalitasnya dalam UU LLAJ. Sebab, Pasal 151 huruf a UU LLAJ tidak menegaskan jenis angkutan taksi tanpa menjustifikasi taksi berbasis teknologi (taksi online).

 

“Rasanya tidak cukup kalau taksi online hanya diatur dalam peraturan pelaksana (Permenhub, red), tidak diatur UU LLAJ. Ini kurang melindungi kepentingan pengemudi dan penyedia jasa taksi online,” ujar Muhammad Rullyandi saat memberi keterangan ahli di sidang lanjutan pengujian UU LLAJ di Gedung MK Jakarta, Senin (29/1/2018). Baca Juga: Tidak Ada Problem Legalitas dalam Aktivitas Taksi Online

 

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini butuh pengakuan taksi online sebagai instrumen hukum yang berlaku secara nasional melalui UU. Hal ini salah satu cara  untuk mengurangi potensi gejolak atau konflik antara angkutan taksi konvensional dan taksi berbasis online yang selama ini terjadi. Mengingat saat ini jumlah angkutan taksi online sudah cukup banyak di seluruh Indonesia.

 

Hal berbeda disampaikan ahli pemerintah Refly Harun. Baginya, tidak lengkapnya pengaturan UU LLAJ lantaran tertinggal dengan perkembangan aspirasi sosial masyarakat tidak serta merta (otomatis) berarti bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Hal ini pandangan Mahkamah seperti termuat dalam pertimbangan putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016.

 

Sebab, tidak mungkin segala sesuatunya bisa diatur secara utuh dalam UU. Apalagi, sesuatu hal baru itu muncul setelah UU tersebut dibuat. Karena itu, ketentuan pasal seperti ini tidak dapat dikatakan inkonstitusional.

 

“Taksi berbasis teknologi itu kan ada tahun 2014, sedangkan UU LLAJ terbit tahun 2009. Itulah UU yang bersifat tertulis sering mengandung kelemahan-kelemahan yang tidak dapat mengikuti perkembangan sosial dan tidak mengaspirasikan pendapat sebagian masyarakat yang bersifat dinamis,” ujarnya dalam persidangan.

 

Dia menilai secara a contrario norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk membuat norma baru dengan menambah frasa “taksi online” dalam Pasal 151 huruf a UU LLAJ. “Ketidaklengkapan suatu norma kewenangan pembentuk UU, bukan kewajiban Mahkamah,” ujarnya.  

 

Menurut Refly, sebenarnya keberadaan taksi online telah diakomodasi melalui Pasal 151 huruf b UU LLAJ yang mengatur angkutan orang dengan tujuan tertentu. Ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui Pasal 41 sampai Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terkait angkutan sewa khusus, meliputi plat nomor hitam, pemesanan berbasis teknologi.

 

“Ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Angkutan Umum Tidak dalam Trayek.”

 

“Meski tidak secara ekplisit diatur UU LLAJ, taksi berbasis online sesungguhnya telah diakomodasi UU a quo. Bila suatu saat taksi berbasis online diatur secara eksplisit dapat dilakukan revisi UU LLAJ yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah,” tegasnya. (Baca Juga: Ketika Kecelakaan Tunggal Tak Dapat Santunan, Uji Materi pun Dilakukan)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.