Jumat, 09 Pebruari 2018
Pemerintah Diminta Terbitkan Kebijakan untuk Kurangi Ketimpangan Sosial
Misalnya kebijakan terkait tunjangan pengangguran dan pelatihan kerja. Alasannya lantaran perbaikan sektor ketenagakerjaan bisa mengatasi ketimpangan sosial.
Ady Thea DA
0
Pemerintah Diminta Terbitkan Kebijakan untuk Kurangi Ketimpangan Sosial
Ilustrator: BAS

Ketimpangan sosial merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi pemerintah setiap tahun. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial antara lain penghasilan, dan akses terhadap pekerjaan dan tempat tinggal layak. Hasil survei International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang mengukur ketimpangan sosial menurut persepsi masyarakat tahun 2017 menunjukkan ketimpangan meningkat dibanding 2016 yakni 4,4 menjadi 5,6. Survei itu melibatkan 2.250 partisipan di 34 provinsi.

 

Peneliti utama survei ketimpangan sosial 2017 INFID, Bagus Takwin, menjelaskan ada 10 sumber ketimpangan yang paling banyak disebut partisipan yaitu penghasilan (71 persen), pekerjaan (62 persen), rumah/tempat tinggal (61 persen), harta benda (59 persen), dan kesejahteraan keluarga (56 persen). Kemudian pendidikan (54 persen), lingkungan tempat tinggal (52 persen), terlibat dalam politik (48 persen), hukum (45 persen), dan kesehatan (42,3 persen).

 

10 Sumber Ketimpangan Sosial

  1. Penghasilan (71 persen).
  2. Pekerjaan (62 persen).
  3. Rumah/tempat tinggal (61 persen).
  4. Harta benda (59 persen).
  5. Kesejahteraan keluarga (56 persen).
  6. Pendidikan (54 persen).
  7. Lingkungan tempat tinggal (52 persen).
  8. Terlibat dalam politik (48 persen).
  9. Hukum (45 persen).
  10. Kesehatan (42,3 persen).

Sumber: Survei INFID

 

Bagus mengatakan, penghasilan sebagai faktor yang paling mempengaruhi ketimpangan sosial tahun 2017. Partisipan melihat berapa banyak barang belanjaan yang bisa dibeli dari upah yang mereka terima selama sebulan. Penghasilan sangat dirasakan masyarakat sebagai faktor yang paling timpang dan paling besar dalam menghasilkan ketimpangan sosial.

 

Faktor berikutnya yaitu mendapat pekerjaan, sekalipun sudah bekerja belum tentu menerima upah layak. Kemudian, rumah/tempat tinggal, walau besaran upah yang diterima saat ini untuk pekerjaan yang sama lebih besar daripada puluhan tahun lalu, tapi nilainya turun dan biaya hidup lebih berat. “Pengaruh ketimpangan penghasilan terhadap ketimpangan sosial secara keseluruhan paling besar,” kata Bagus dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (8/2).

 

Sebagai upaya mengatasi ketimpangan sosial itu Bagus memaparkan ada sejumlah rekomendasi  untuk pemerintah, sebagian menyasar sektor ketenagakerjaan. Misalnya untuk mengatasi ketimpangan penghasilan pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja dan penyetaraan penghasilan serta menerbitkan program sosial dalam bentuk tunjangan bagi pencari kerja. Pemberian tunjangan ini dapat berperan untuk meningkatkan distribusi pendapatan.

 

Bentuk tunjangan bagi pencari kerja itu terdiri dari 2 jenis. Pertama, tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui program asuransi. Kedua, tunjangan dalam bentuk bantuan konsultasi dan agen pencarian kerja bagi para pekerja yang membutuhkan pekerjaan sesuai keahlian dan pengalaman.

 

Bagus merekomendasikan pemerintah untuk membuat program sosial yang bentuknya tunjangan pelatihan kerja. Tujuannya untuk meningkatkan atau menambah keahlian pekerja, khususnya yang berusia di atas 30 tahun. Peningkatan keahlian atau tambahan keahlian baru itu diperlukan agar buruh bisa meningkatkan penghasilannya.

 

Bagi warga usia dewasa yang telah bekerja tapi upahnya tidak layak, Bagus mengusulkan pemerintah membuat program agar mereka bisa memperoleh dan mempertahankan pekerjaan dengan penghasilan terbaik.

 

Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah bisa membuat skema penciptaan lapangan kerja yang didukung penuh pemerintah. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk meningkatkan kemampuan kerja seperti skema pelatihan kembali (re-training). Skema kesejahteraan kerja yang mendorong partisipasi pasar tenaga kerja. Menyelenggarakan program pelatihan sektoral, magang, dan program kerja sambil belahar. Terakhir, memberikan insentif untuk penciptaan lapangan kerja di kota/kabupaten.

 

Selain itu pemerintah perlu meningkatkan bimbingan dan upaya lain untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pekerjaan laki-laki dan posisi kepemimpinan politik. Meningkatkan dana pemerintah untuk opsi penitipan anak berkualitas tinggi. Serta memulihkan dan memberi penekanan yang lebih atas pembangunan SDM dan ketenagakerjaan.

 

Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden (KSP), Yanuar Nugroho, menyebut pemerintah masih berupaya terus untuk mengatasi ketimpangan sosial. Mengenai usulan untuk menerbitkan program tunjangan pengangguran, kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan masih melakukan pembahasan. “Ini ide progresif dan masih dilakukan diskusi tahap awal,” katanya.

 

Yanuar menekankan peran pemerintah daerah sangat besar mengatasi ketimpangan sosial. Otonomi daerah yang berkembang saat ini memberi ruang dan kewenangan yang cukup bagi pemda untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karenanya persoalan kemiskinan itu bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat tapi juga bersama pemda.

 

Pemerintah pusat sudah menggulirkan subsidi bagi masyarakat miskin seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Ada juga dana desa yang ditujukan agar masyarakat desa berdaya secara ekonomi.

 

Baca:

 

Reforma Agraria

Yanuar menyebut upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial yakni menggulirkan kebijakan reforma agraria. Ada dua skema reforma agraria yakni legalisasi dan distribusi. Misalnya, masyarakat sudah mengelola tanah itu sejak lama tapi belum mengantongi hak, melalui reforma agraria pemerintah akan memberikan sertifikat. Untuk redistribusi, misalnya tanah milik negara atau perusahaan, sebagian dari tanah itu dikembalikan kepada masyarakat melalui penerbitan sertifikat.

 

Jumlah sertifikat yang telah diterbitkan pemerintah dalam rangka reforma agraria pada tahun 2015 sebanyak 863.651 sertifikat, tahun 2016 meningkat menjadi 1.017.988 sertifikat, dan 2017 sebanyak 2.349.982 sertifikat. Pemerintah menargetkan jumlah sertifikat yang diterbitkan tahun 2017 sebanyak 4 juta, tahun 2018 sebanyak 7 juta dan 2019 menjadi 9 juta.

 

Reforma agraria berkaitan juga dengan perhutanan sosial yakni memberikan akses kepada masyarakat atau komunitas untuk mengelola hutan dan mengambil hasilnya. Pemerintah menargetkan jumlah hutan yang dijadikan perhutanan sosial sebanyak 12,7 juta hektar, sampai saat ini baru terwujud 1,4 juta hektar. Walau capaian saat ini kurang dari target, tapi Yanuar mengingatkan pada perhutanan sosial seluas 1,4 juta hektar itu menyangkut hak hidup 250 ribu keluarga. “Sekarang hidup mereka lebih baik karena bisa mengakses hutan,” ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.