Senin, 12 Maret 2018
Landmark Decisions 2017
Wasiat Ayah yang Dibatalkan Hakim
Wasiat kepada ahli waris diperbolehkan dengan syarat mendapat persetujuan dari para ahli waris.
M Dani Pratama Huzaini
0
Wasiat Ayah yang Dibatalkan Hakim
Ilustrasi: HGW

Kaidah agama dan kaidah hukum telah mengatur bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Orang tua punya kewajiban menjaga anak-anaknya hingga mereka berkeluarga. Sebaliknya, anak berkewajiban menjaga orang tuanya yang sudah sepuh dengan penuh kasih sayang sesuai kemampuannya. Sesama anggota keluarga perlu menjaga keguyuban dan persaudaraan.

 

Sayangnya, kaidah hukum dan kaidah agama itu tak selalu sama dengan yang terjadi di lapangan. Ada banyak contoh anak-anak saling berselisih memperebutkan harta, suami dan isteri memperebutkan hak asuh anak, bahkan anak-anak berselisih dengan orang tua mereka karena beragam alasan. Perselisihan semacam itu acapkali berujung ke pengadilan, dan putusannya menjadi yurisprudensi.

 

Mahkamah Agung telah memasukkan putusan mengenai pembatalan wasiat sebagai salah satu dari belasan putusan terpilih atau landmark decisions dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2017. Putusan ini masuk dalam kategori waris Islam. Seseorang yang punya hak atas harta benda memang dapat mewasiatkan sebagian harta itu kepada orang lain atau lembaga. Aturan wasiat itu di Indonesia antara lain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

 

Lewat putusan No. 558 K/Ag/2017, Mahkamah Agung mengangkat suatu kaidah hukum penting mengenai keadilan dalam perwasiatan. Ayah yang ingin mewasiatkan pengelolaan harta kepada anak-anaknya, maka ia perlu mempertimbangkan keadilan. Jika wasiat itu hanya diberikan kepada satu orang anak, dan anak yang lain tidak disinggung, bisa jadi anak yang disebut terakhir tidak terima. Mahkamah Agung menegaskan wasiat terhadap sebagian ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya dapat dimohonkan pembatalan oleh ahli waris yang tak dimintai persetujuan tadi.

 

Putusan Mahkamah Agung itu berangkat dari sebuah kisah nyata. Pada 8 Januari 2009, seorang ayah (TR) menerbitkan surat wasiat yang intinya mengamanahkan pengelolaan Yayasan dan menghibahkan sebagian hartanya kepada SAT, salah seorang anaknya. Rupanya, anak yang lain (DT dan IT) tak terima. Mereka mempersoalkan wasiat ayahnya yang dilakukan di bawah tangan, tanpa saksi, dan tanpa persetujuan ahli waris lain.

 

Baca:

 

Upaya penyelesaian melalui musyawarah keluarga tidak membuahkan kesepakatan. Walhasil, anak-anak yang tak diminta persetujuan mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan ‘menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima’. Amar putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Dua anak pewasiat akhirnya melanjutkan proses hukum ke Mahkamah Agung.

 

Salah satu yang dipersoalkan penggugat, sebagaimana tertera dalam salinan putusan, adalah pengelolaan Yayasan. Menurut penggugat, tindakan pengelolaan bukan merupakan wujud kebendaan yang bisa dinilai batas maksimalnya. “Wasiat berupa harta benda milik pewasiat (vide Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), yaitu unsur benda yang dapat diberi nilai batas maksimalnya, yaitu 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta benda milik Pewasiat. Sedangkan “mengelola” atau “memanage” tidak termasuk unsur benda, dengan demikian surat wasiat ini bukan wasiat menurut hukum, karenanya tidak dapat dibenarkan,” dalil penggugat. Pasal 195 KHI menegaskan pula, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya.

 

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Neng Djubaedah, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, wasiat yang diturunkan dalam bentuk pengelolaan terhadap suatu harta benda bukan merupakan hal yang dilarang. “Wasiat dalam bentuk pengelolaan seperti itu kalau menurut saya boleh-boleh saja,” ujarnya kepada Hukumonline.

 

Namun hal yang harus diperhatikan lebih jauh dari praktik wasiat semacam ini adalah aspek-aspek keterbukaan, keadilan, dan musyawarah. Menurut Neng, pewasiat yang dalam hal ini adalah orang tua tidak boleh memberikan wasiat hanya kepada salah satu ahli waris. Tindakan tak menyertakan semua anak akan menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Sesungguhnya ahli waris tidak memiliki hak atas wasiat kecuali jika mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris.

 

Kesepakatan ulama pun berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris diperbolehkan dengan syarat mendapat persetujuan dari para ahli waris. dengan demikian wasiat diperbolehkan melebihi batas 1/3 harta dan boleh pula diberikan kepada ahli waris dengan syarat harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

 

Dalam pertimbangannya atas sengketa ini, Mahkamah Agung menyatakan para penggugat adalah ahli waris tergugat I (pewasiat) sehingga memiliki kepentingan terhadap wasiat tersebut. Mereka punya legal standing mengajukan gugatan. Selain itu, Mahkamah menyatakan bahwa secara formal, surat wasiat yang dibuat dan diteken pewasiat di bawah tangan, dan diserahkan kepada penerima wasiat, di bawah tangan, tidak memenuhi syarat sahnya wasiat menurut hukum. Pasal 195 KHI dijadikan rujukan. Disebutkan dalam pasal ini wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang atau di hadapan notaris. Wasiat kepada wahli waris berlaku jika disetujui semua ahli waris.

 

Merujuk pasal tersebut, majelis kasasi yang memutus perkara ini menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Pertimbangan MA ini disandarkan kepada hukum Islam tentang hibah, wasiat, wakaf, di mana Nabi SAW membatasi sahabatnya saat hendak mensedekahkan seluruh hartanya.

 

Majelis kasasi menyatakan secara materiil, surat wasiat yang dikeluarkan oleh pewasiat (tergugat I) tidak sejalan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, kekayaan orang tua memiliki tiga fungsi, yaitu untukkepentingan nafkah keluarga; untuk kepentingan keluarga; dan untuk kepentingan anak yang ditinggal ketika yang bersangkutan meninggal dunia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.