Selasa, 10 April 2018
Penyitaan Kapal Pesiar Rp3,5 Triliun Buruan FBI ‘Diuji’ di PN Selatan
Pemohon menganggap penyitaan bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari UU TPPU, Putusan MK, hingga KUHAP.
Aji Prasetyo
0
Penyitaan Kapal Pesiar Rp3,5 Triliun Buruan FBI ‘Diuji’ di PN Selatan
PN Jakarta Selatan. Foto: Sgp

Equanity (Cayman) Ltd, perusahaan pemilik kapal pesiar mewah senilai Rp3,5 triliun yang disita Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Mereka mempersoalkan penyitaan yang dilakukan penyidik yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

 

Melalui kuasa hukumnya dari kantor Lubis, Santosa & Maramis Law Firm dan juga AFS Partnership, Pemohon menilai penyitaan melanggar prosedur dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Salah satunya, Surat Perintah Penyitaan dari Pengadilan di Amerika Serikat merupakan Forfeiture in Rem yang termasuk dalam ranah perdata, bukan merupakan tindak pidana. Kemudian pihak yang melakukan izin penyitaan adalah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (DitTipideksus) Bareskrim Polri, bukan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

 

Alasan lain, penyitaan yang dilakukan bukan berasal hasil tindak pidana. “Termohon menyatakan objek sita merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seperti dimaksud Pasal 5 dan 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pernyataan ini keliru karena Objek Sita bahkan tidak memenuhi kriteria untuk bisa dikatakan sebagai hasil tindak pidana berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010,” kata Andi Simangunsong, salah satu kuasa hukum Pemohon dari kantor hukum AFS Partnership.

 

Andi memaparkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari beberapa tindak pidana tertentu. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) UU yang sama hanya bisa diterapkan jika ada harta kekayaan yang diperoleh dari salah satu tindak pidana yang ada pada daftar pada Pasal 2 ayat (1).

 

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:


a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

 

Dalam perkara ini menurut Andi, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 diterapkan oleh DitTipikor Bareskrim tanpa merujuk pada tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Sebab, Bareskrim selaku Termohon mengakui bahwa Objek Sita sebenarnya dari hasil dugaan tindak pidana pencucian uang di Amerika Serikat. Artinya, konstruksi perkara ini adalah dugaan pencucian uang yang melahirkan pencucian uang pula.

 

Alasan selanjutnya penyitaan tidak sah menurut Andi karena Bareskrim menyidik dan menyita barang hasil dugaan tindak pidana korupsi di Malaysia maupun pencucian uang yang terjadi di Amerika Serikat yang mana berada di luar wilayah Indonesia. Karena itu, beralasan hukum jika penyitaan yang dilakukan dianggap tidak sah.

 

Penyitaan juga dianggap bertentangan dengan konsep UU Nomor 8 Tahun 2010. Sebab, tindak pidana asal yaitu korupsi yang dilakukan di Malaysia belum dilakukan proses pidana.  Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XV/2017, No. 90/PUU-XIII/2015, No. 7/PUU-XII/2014 menyebut proses pidana terhadap tindak pidana asal sudah harus dimulai lebih dulu atau setidak-tidaknya bersamaan dengan proses pidana pencucian uang.

 

Selanjutnya, penyitaan yang dilakukan menurut pemohon juga bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang ada di Indonesia terutama pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menyebut tentang apa saja yang dapat dilakukan penyitaan. Nah Objek Sita yaitu Kapal Pesiar Equanimity tidak memenuhi ketentuan karena tindak pidana yang menjadi tolak ukur tidak terdapat dalam perkara tersebut.

 

Dalam petitumnya, Pemohon berharap majelis mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. “Menyatakan sita terhadap Kapal Pesiar Equanimity yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/41/II/RES.2.3/Dit Tipideksus tertanggal 26 Februrari 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum,” pinta Andi.

 

Kuasa hukum pemohon juga meminta majelis membatalkan surat perintah penyitaan, menghukum Termohon untuk mengembalikan Kapal Pesiar Equanimity dan membebankan biaya perkara kepada Termohon. Hakim tunggal H. Ratmoho yang memimpin sidang menunda hingga esok hari dengan agenda jawaban dari pihak Bareskrim.

 

Disita terkait tindak pidana

Dilansir Antara, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menyita kapal Equanimity, sebuah kapal mewah yang ditaksir senilai US$250 juta atau setara Rp3,5 triliun, di Tanjung Benoa, Bali.

 

"Hari ini Bareskrim Polri menyita kapal Equanimity di Pelabuhan Benoa, Bali," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya ketika dikonfirmasi.

 

Menurut Agung, kapal tersebut merupakan barang bukti yang diduga hasil kejahatan pencucian uang di Amerika Serikat. Ia mengatakan Polri menerima surat dari FBI pada 21 Februari 2018 yang isinya meminta bantuan Korps Bhayangkara mencari keberadaan kapal tersebut.

 

"Kapal ini kami sita terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Amerika Serikat. Kasusnya sedang diselidiki oleh FBI. Kapal ini sudah dicari beberapa tahun yang lalu dan ternyata ada di Benoa hari ini, lalu kami sita" katanya melanjutkan.

 

Super yacht tersebut diketahui masuk ke wilayah perairan Indonesia pada November 2017. Mengetahui hal itu, FBI selanjutnya berkoordinasi Polri untuk melakukan penyitaan. "Jadi, FBI AS melakukan joint investigation dengan Bareskrim. Kami membantu," kata Agung. Diketahui bahwa pihak FBI telah memburu kapal tersebut selama empat tahun.

 

Agung menambahkan, pengungkapan bukti kejahatan tersebut merupakan yang terbesar sepanjang pengungkapan kasus yang dilakukan jajarannya. Saat ini sambungnya, kasus tersebut sudah diputus di pengadilan di Amerika Serikat, dan barang bukti super yacht itu dinyatakan sebagai hasil kejahatan pencucian uang yang melibatkan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Swiss, Malaysia, dan Singapura.

 

"Tim Bareskrim Polri bersama FBI dan Ditpol Air Polda Bali masih melakukan pengecekan ke dalam kapal pesiar tersebut," katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.