Selasa, 15 Mei 2018
Inilah Tantangan Sektor Perpajakan Indonesia yang Patut Dicermati
DJP sudah membentuk empat program untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Tahun 2018.
Fitri N. Heriani
0
Inilah Tantangan Sektor Perpajakan Indonesia yang Patut Dicermati
Program amnesti pajak tahap II sudah berakhir. Kini masuk tahap III. Foto: RES

Di era pemerintahan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah. Tak pelak, anggaran belanja negara meningkat drastis, sebab kenaikan jumlah pengeluaran membutuhkan kenaikan pendapatan negara. Penerimaan perpajakan adalah tumpuan utama. Maka, optimalisasi penerimaan perpajakan menjadi hal yang penting dan strategis untuk dilakukan.

 

Pemerintah telah berupaya melakukan optimalisasi melalui berbagai kebijakan, program, dan strategi. Pada tahun 2015 dicanangkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (reinventing policy) sebagai bentuk pengampunan terbatas. Pada tahun 2016, Pemerintah mengimplementasikan program amnesti pajak. Dari program ini berhasil diperoleh deklarasi harta sebanyak  Rp4.865,7 triliun,  dan mendulang setidaknya Rp134,8 triliun bagi pundi-pundi negara mealui uang tebusan yang dibayarkan, dan Rp147,1 triliun komitmen repatriasi harta dari luar negeri. Kebijakan lain adalah revaluasi aktiva tetap, kenaikan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan terakhir perbaikan kebijakan tax holiday.

 

Meski demikian, kebijakan dan program itu belum signifikan mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak karena kondisi perekonomian nasional sedang menuju pemulihan. Seiring berakhirnya program, amnesti pajak, Pemerintah dan DPR menyepakati Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Gerbong reformasi bergerak maju, terutama pasca pergantian Dirjen Pajak. Kini baik Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea dan Cukai lebih erat bersinergi di bawah program Reformasi Perpajakan. Berbagai perbaikan regulasi, koordinasi, dan pelayanan terus dilakukan, seperti penertiban importir berisiko tinggi, integrasi pelayanan, perbaikan prosedur dan kualitas audit, dan percepatan restitusi.

 

Meski belum sepenuhnya ideal dan sempurna, apa yang dilakukan mulai menuai hasil. Tahun 2017 Ditjen Pajak berhasil mencapai realisasi penerimaan sebesar 89,4% dari target dengan nominal Rp1151,1 triliun. Bahkan Ditjen Bea dan Cukai berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu mencapai Rp192,5 triliun yang terdiri dari penerimaan cukai, bea masuk dan bea keluar. Tren membaik ini diperkirakan berlanjut pada tahun 2018, seperti tercermin dari peningkatan penerimaan di hampir semua jenis pajak dibandingkan penerimaan tahun 2017.

 

Namun, menurut Yustinus, Pemerintah tetap harus mewaspadai dinamika perekonomian global dan nasional. “Tetap diperlukan upaya yang lebih keras, cerdas, dan fokus untuk menjaga momentum perbaikan ini. Di tengah situasi perekonomian yang menuju fase pemulihan, kebijakan yang lebih moderat merupakan pilihan yang lebih baik. Pilihan kita adalah penerimaan atau pertumbuhan dan multiplier effect,” ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (14/5).

 

Pada triwulan-I 2018, pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 9,94% meski di tengah perekonomian yang masih belum stabil dan masih dalam tahap pemulihan. Data triwulan-I 2018 menunjukkan penerimaan pajak mencapai Rp333,77 triliun, setara dengan 17,17 persen dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp1894,72 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai baru mencapai 5,18% dari target yang telah ditetapkan pada 2018.

 

(Baca juga: Terbit, Inpres Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP)

 

Atas catatan tersebut, Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menyampaikan delapan catatan terkait kondisi perpajakan di Indonesia saat ini, yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah.

 

Pertama, dengan kinerja perpajakan seperti saat ini dan diasumsikan trennya bertahan hingga akhir tahun, Yustinus memproyeksikan kinerja penerimaan pajak di akhir tahun akan mencapai 92% dari target APBN. Proyeksi ini lebih baik dibandingkan realisasi Tahun 2017 dan sebelumnya. Implikasinya defisit APBN akan lebih kecil.

 

Kedua, meski demikian, tekanan terhadap Pemerintah di sektor perpajakan tetap tinggi. Dinamika perekonomian global yang tercermin dalam dua indikator yaitu kenaikan harga minyak mentah dan depresiasi rupiah patut diwaspadai pengaruh dan dampaknya pada pencapaian penerimaan perpajakan. Program reformasi perpajakan perlu dilanjutkan dan dituntaskan dengan berfokus pada perbaikan regulasi, perbaikan prosedur, peningkatan kualitas dan integritas SDM, dan peningkatan layanan.

 

Ketiga, pemerintah perlu melakukan quick win yang dampaknya dirasakan langsung oleh wajib pajak. Selain untuk membangun mutual trust, hal ini penting untuk memastikan bahwa reformasi perpajakan merupakan pilihan kebijakan terbaik dan menjanjikan pencapaian hasil yang signifikan di masa mendatang. Selain pelayanan, fairness audit pajak melalui CRM (Compliance Risk Management) perlu segera direalisasikan.

 

(Baca juga: Salah Kaprah Soal Pengampunan Pajak ‘Jilid II’)

 

Keempat, Yustinus juga mendukung segera dimulainya program pembaruan administrasi perpajakan (Core Tax System) dan berharap Presiden Jokowi dapat segera menandatangani Perpres yang menjadi dasar hukum pembaruan administrasi perpajakan. Implementasi program ini perlu diawasi bersama-sama dan dipastikan dapat terselenggarakan dengan governance yang baik.

 

Kelima, dalam jangka pendek, implementasi AEOI (Automatic Exchange of Information) perlu dibarengi kesiapan infrastruktur yang memberi kemudahan dan menjamin akurasi data, analisis, dan tindak lanjut. Fokus kepada wajib pajak yang tidak patuh, didukung data akurat, dan analisis yang kredibel merupakan pilihan terbaik dan akan berdampak bagi peningkatan kepatuhan pajak secara signifikan.

 

(Baca juga: Ditjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Lapor Administrasi Terkait AeOI)

 

Keenam, dari sisi kepabeanan, optimalisasi fungsi pengawasan dan fasilitasi terus dilakukan dan memberi daya dukung bagi kinerja perekonomian nasional. Pertumbuhan kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai kuartal-I 2018 sebesar 15,84% year-on-year. Capaian gemilang kinerja DJBC ini tak pelak hasil kontribusi kinerja penerimaan dari sektor cukai, terutama Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pada kuartal I-2018, pertumbuhan penerimaan cukai mencapai 16,2%. Kenaikan ini merupakan kontribusi kenaikan tarif tertimbang sebesar 11,68% maupun kebijakan dari DJBC berupa pembayaran pelunasan maju pembelian pita cukai secara kredit, di samping pengawasan yang lebih baik.

 

Ketujuh, Kementerian Keuangan yang menerbitkan PMK No. 146/PMK.010/2017 yang memberikan roadmap simplifikasi tarif cukai rokok.  Hal ini diapresiasi oleh Yustinus., terutama karena Indonesia adalah salah satu negara dengan struktur tarif cukai terkompleks di dunia. Kompleksitas tersebut mengakibatkan maraknya praktik excise avoidance agar tarif yang dikenakan adalah tarif yang lebih rendah.

 

“Bahkan, praktik excise avoidance ini diduga juga dilakukan oleh perusahaan besar. Dapat dibayangkan dampak yang ditimbulkan apabila insentif bagi perusahaan kecil justru dimanfaatkan perusahaan rokok besar. Di satu sisi terjadi persaingan yang tidak adil, penerimaan terganggu, dan misi pengendalian pun akan meleset,” tambahnya.

 

Delapan, untuk mendukung pencapaian target penerimaan DJBC, Yustinus mendukung upaya ekstensifikasi barang kena cukai yang didasarkan pada pertimbangan perlunya pengendalian konsumsi terhadap barang yang menciptakan eksternalitas negatif bagi masyarakat. Konsistensi dan keteguhan hati Pemerintah diuji sekaligus perlu terus diyakinkan, semata-mata bagi kebaikan publik.

 

Empat Program

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP, Yon Arsal, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki empat strategi perpajakan guna mengoptimalisasi penerimaan pajak di tahun 2018.

 

Empat program tersebut adalah, pertama, pelayanan dan penyuluhan termasuk pengelolaan SPT. Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan data. Ketiga, ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum. Keempat, peningkatan kapasitas organisasi dan SDM.

 

“DJP juga memiliki program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan sejak 2017. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.