Sabtu, 14 July 2018
Cegah Organisasi Bantuan Hukum Abal-Abal, BPHN Bentuk Tim Khusus
Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum (Panitia 7) terdiri dari akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat serta tokoh masyarakat yang akan memverifikasi dan akreditasi OBH.
RED
0
Cegah Organisasi Bantuan Hukum Abal-Abal, BPHN Bentuk Tim Khusus
Foto: Humas BPHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Bersama Dewan Pers dan Ombudsman RI berkolaborasi dalam mengawasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di Indonesia. Kepala BPHN Enny Nurbaningsih mengatakan, kolaborasi dilakukan untuk mengawasi OBH abal-abal yang semakin marak ditemukan.

 

Dalam rapat pertama konsinyering persiapan verifikasi dan akreditasi OBH tahun 2018 di Bogor, Jumat (13/7), Enny mengatakan, OBH atau lazim yang disebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) semakin menjamur pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terbitnya UU Bantuan Hukum ini bertujuan untuk memperluas akses keadilan kepada masyarakat (access to justice).

 

Namun, lanjut Enny, hasil evaluasi yang dilakukan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, nyatanya malah menunjukkan fakta sebaliknya. “Banyak OBH nakal. Ada laporan, dana (bantuan hukum) dipakai untuk kasus yang sama, itu kan tidak boleh. Kita butuh verifikasi yang luar biasa, tidak sekadar online tapi faktual,” kata Enny dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline, Sabtu (14/7).

 

Dalam meminimalisir munculnya OBH abal-abal yang baru, BPHN kemudian menunjuk anggota Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum (Panitia 7). Tim independen ini terdiri dari berbagai macam latar belakang seperti akademisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat. Tim akan melakukan dua tugas, yakni verifikasi OBH baru yang akan melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui BPHN dan akreditasi terhadap OBH yang telah dilakukan asesmen sebelumnya.

 

Tujuh anggota tersebut, yakni Kepala BPHN selaku ketua merangkap anggota, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Djoko Pudjirahardjo selaku sekretaris merangkap anggota. Kemudian, lima orang anggota, yakni Taswem Tarib (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Periode 2011-2012), Choky R Ramadhan (Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia/Mappi FHUI), Yosep Stanley Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), Kartini Istikomah (Komisioner Ombudsman RI Periode 2011-2016), dan Asfinawati (Ketua YLBHI). “Panitia 7 ini nantinya akan hasilkan OBH yang lebih berkualitas,” kata Enny.

 

Baca:

 

Terkait dengan rencana menggandeng Dewan Pers dan Ombudsman RI, BPHN dalam waktu dekat akan bersurat kepada masing-masing institusi untuk membicarakan hal yang bersifat sangat teknis. Nantinya, Dewan Pers akan memberikan akses memperolah informasi dari insan pers, misalnya peliputan persidangan yang sekaligus dapat menjadi bahan saat memantau bagaimana OBH dalam memberikan pelayanan hukum pada masyarakat atau kliennya. Sementara itu, Ombudsman RI nantinya akan melakukan pengecekan standar pelayanan yang diberikan OBH kepada masyarakat.

 

“Akan segera kami tindak lanjuti secara teknis,” kata Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN, C. Kristomo.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Djoko Pudjiraharjo menambahkan bahwa syarat verifikasi dan akreditasi tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Syarat tersebut terdiri atas sejumlah kriteria seperti status badan hukum, memiliki kantor atau sekretariat tetap, pengurus, program bantuan hukum, serta memiliki advokat dan paralegal. Dengan syarat seperti itu, diharapkan kualitas OBH akan lebih terjamin.

 

“Kita berharap verifikasi tahun ini ada peningkatan kualitas. Bicara masalah ‘kualitas, setara bintang lima’ dengan anggaran kaki lima,” kata Djoko.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.