Dasar Hukum Pendirian LSM

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dasar Hukum Pendirian Organisasi di Bidang Sosial yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 6 Februari 2012, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 23 Januari 2017.

KLINIK TERKAIT

Apa Perbedaan Perkumpulan dan Yayasan?

15 Jul, 2025

Pilihan Jenis Badan Usaha untuk Start-Up

29 Nov, 2024

Persamaan Asosiasi dengan Perkumpulan dan Prosedur Pendiriannya

06 Sep, 2022

Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya?

05 Okt, 2021

Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya?

05 Okt, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Lembaga Swadaya Masyarakat/Non-Government Organization

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”) adalah organisasi non pemerintah yang tidak mencari keuntungan materiel, didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala regional maupun internasional, yang memiliki tujuan mengangkat kesejahteraan rakyat. LSM adalah organisasi masyarakat yang memiliki aktivitas atas motivasi dan swadaya untuk meningkatkan kesadaran sosial di masyarakat.[1]

Pengertian LSM tersebut sama dengan yang pada umumnya disebut sebagai Non-Government Organization (“NGO”). Kemudian, perlu dicatat bahwa LSM secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara.

LSM atau NGO berperan membangun civil society sebagai ruang dalam hubungan sosial antara individu dengan negara.[2] Selain itu, fungsi NGO juga meliputi:[3]

1. fungsi saran dan analisis ahli, yang dapat memfasilitasi akses kepada politisi atas gagasan alternatif di luar sistem birokrasi yang tradisional;
2. fungsi persaingan intelektual, yaitu LSM/NGO dapat menjadi pesaing dari birokrasi dalam hal menanggapi suatu permasalahan dengan cepat;
3. fungsi mobilisasi opini publik dan representasi, seperti melakukan kampanye atau protes dalam skala besar untuk menyampaikan kepentingan masyarakat;
4. fungsi monitoring dan penilaian, misalnya dalam hal mengamati kepatuhan pemerintah terhadap perjanjian internasional;
5. fungsi terkait legitimasi, yaitu kemampuan NGO/LSM dalam memperluas informasi ke seluruh jaringan di dunia sehingga keputusan yang diambil dalam tata kelola global mendapatkan legitimasi.

Dengan demikian, kehadiran LSM atau NGO dapat memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak LSM yang bergerak di bidang sosial, misalnya melakukan advokasi dan pendampingan kelompok masyarakat tertentu seperti perempuan. Ada pula LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang mendorong pemerintah untuk menghasilkan kebijakan lingkungan hidup ideal.

Aturan Pendirian LSM

Lantas, bagaimana aturan khusus pendirian LSM? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada pengaturan khusus mengenai LSM. Namun, untuk menentukan aturan pendirian LSM, maka perlu diklasifikasikan terlebih dahulu apakah LSM tersebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Kemudian, dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengaitkan LSM dengan UU Ormas dan perubahannya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 16/2017, organisasi kemasyarakatan (“ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Berdasarkan definisi tersebut, kami menemukan kesamaan ciri antara ormas dengan LSM atau NGO. Lebih lanjut, menurut Pasal 10 ayat (1) UU Ormas, ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Kedua jenis ormas ini dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.[4]

Selanjutnya, pendaftaran ormas tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”),[5] yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yang menyatakan ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.[6]

Adapun syarat pendaftaran ormas tidak berbadan hukum adalah sebagai berikut:[7]

1. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD/ART;
2. program kerja;
3. susunan pengurus;
4. surat keterangan domisili;
5. nomor pokok wajib pajak atas nama ormas;
6. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
7. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Untuk mendapatkan SKT tersebut, berikut tahapan pendaftaran ormas yang harus dilalui:[8]

1. pengajuan permohonan;
2. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran; dan
3. penerbitan SKT atau penolakan permohonan pendaftaran.

Kemudian, bagi ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.[9] Perbedaannya, ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan berbasis anggota.[10] Sedangkan ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.[11]

Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:[12]

1. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
2. program kerja;
3. sumber pendanaan;
4. surat keterangan domisili;
5. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
6. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Adapun, pendirian ormas berbentuk yayasan tunduk pada ketentuan dalam UU Yayasan dan perubahannya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal dan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.[13] Pendirian yayasan juga dapat dilakukan berdasarkan surat wasiat.[14] Anda dapat membaca uraian selengkapnya dalam artikel Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa pendirian LSM baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat mengacu pada ketentuan dalam UU Ormas beserta perubahannya ataupun UU Yayasan dan perubahannya jika LSM tersebut berbentuk yayasan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Referensi:

1. Ventarika Frianda, dkk. Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Memungut Sehelai Sampah (LSM GMSS) dalam Mengkampanyekan Larangan Membuang Sampah di Sungai Karang Mumus Samarinda. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 6, No. 2, 2018;
2. Wahyu Rozzaqi Ginanjar. Peran NGO dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016. Insignia Journal of International Relations. Vol. 7, No. 1, 2020.

[1] Ventarika Frianda, dkk. Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Memungut Sehelai Sampah (LSM GMSS) dalam Mengkampanyekan Larangan Membuang Sampah di Sungai Karang Mumus Samarinda. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 48

[2] Wahyu Rozzaqi Ginanjar. Peran NGO dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016. Insignia Journal of International Relations. Vol. 7, No. 1, 2020, hal. 75

[3] Wahyu Rozzaqi Ginanjar. Peran NGO dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016. Insignia Journal of International Relations. Vol. 7, No. 1, 2020, hal. 76

[4] Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”)

[5] Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (“Permendagri 57/2017”)

[6] Pasal 1 angka 2 Permendagri 57/2017

[7] Pasal 16 ayat (2) UU Ormas

[8] Pasal 9 Permendagri 57/2017

[9] Pasal 11 ayat (1) UU Ormas

[10] Pasal 11 ayat (2) UU Ormas

[11] Pasal 11 ayat (3) UU Ormas

[12] Pasal 12 ayat (1) UU Ormas

[13] Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Yayasan

[14] Pasal 9 ayat (3) UU Yayasan