Senin, 01 November 2010
Dibaca: 127176
Pertanyaan :
Denda Sidang Tilang di Pengadilan
Pada tanggal 8 Oktober 2010 saat sedang mengendarai sepeda motor di Jln. S. Parman, saya ditilang karena melanggar rambu lalu lintas (UU 22/2009 pasal 287 ayat 1) dengan denda maksimal sebesar Rp 500.000,-. Sidang tanggal 15 Oktober 2010 pukul 09.00 wib di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun karena suatu hal saya baru bisa tiba pukul 13.00 wib. Tanpa proses sidang, langsung bayar di loket, ternyata denda yang harus saya bayar sebesar Rp 51.000,- tanpa diberikan kuitansi ataupun bukti pembayaran. Pertanyaan saya: Benarkah jumlah denda yang saya bayar tersebut? Jika merujuk pada SK Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 697/pen.pid/2005/pt.dki, untuk jenis pelanggaran tersebut dendanya sebesar Rp 30.000,-. Apakah SK tersebut sudah tidak berlaku lagi? Dari mana acuan besaran denda tilang yang telah saya bayar tersebut? Apabila benar, mohon dilampirkan SK atau aturan dan sebagainya yang menggantikannya, yang menjadi acuan besaran denda sidang tilang di pengadilan. Terima kasih, Innotama (formosake@gmail.com) Catatan : untuk jenis pelanggaran yang sama, pada UU sebelumnya (UU 14/1992) pasal 61 ayat 1, jumlah denda maksimalnya sebesar Rp1.000.000,-
Jawaban :

Untuk denda lalu lintas, yang menjadi acuan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU 22/2009”). Untuk pelanggaran terhadap rambu jalan, sanksinya diatur dalam pasal 287 ayat (1) UU 22/2009, yaitu:

 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

 

Jadi, untuk pelanggaran rambu lalu lintas sanksinya adalah denda maksimal Rp500 ribu atau pidana kurungan maksimal dua bulan. Dengan demikian, sudah benar denda yang dikenakan kepada Anda.

 

Adapun Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.697/Pen.Pid/2005/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2005 tentang Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan, mengatur mengenai denda titipan untuk pelanggaran lalu lintas. Jadi, keberlakuannya adalah untuk denda titipan, yang dibayarkan langsung ke bank yang ditunjuk. Denda titipan merupakan salah satu opsi penyelesaian pelanggaran lalu lintas untuk pelanggar yang tidak dapat hadir pada sidang. Dalam hal pelanggar tidak dapat hadir ke sidang, maka pelanggar dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah (lihat pasal 267 ayat [3] UU 22/2009). Bukti penitipan denda tersebut kemudian dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran (lihat pasal 267 ayat [5] UU 22/2009). Jadi, denda titipan ini diberikan sebelum sidang, bukan dibayarkan pada saat sesudah sidang seperti yang Anda alami.

 

Pasal 267 ayat (4) UU 22/2009 menyebutkan bahwa jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada pasal 267 ayat (3) adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, acuan mengenai denda titipan ini adalah pada UU 22/2009, bukan lagi pada SK Wakil Ketua PT DKI tersebut.

 
Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.