Rabu, 02 Maret 2011
Dibaca: 33397
Pertanyaan :
Kuitansi Tidak Bermeterai
Saya pernah menandatangani kuitansi yang bukan di atas meterai. Kuitansi ini untuk serah terima sejumlah uang dari si A untuk urusan surat izin. Saat penyerahan uang saya ditemani oleh si C (si C yg memperkenalkan saya dengan si A). Yang menerima uang dari si A adalah si C tetapi saya yang menandatangani kuitansi penyerahan uang. Surat izin yang ingin dibuat si A melalui saya dan si C tidak selesai. Jadi, si A menuntut uangnya kembali kepada saya, sedang si C tidak tahu masalah uang itu. Si A telah melaporkan hal ini ke pihak kecamatan dan kantor PU kabupaten. Si A juga telah menuduh saya sebagai penipu, sedang saya tidak ada menerima uang. Yang ingin saya tanyakan 1. Apakah kuitansi yang tidak bermeterai dapat dijadikan alat bukti di pengadilan? 2. Bagaimanakah penyelesaian masalah saya ini? 3. Apakah yang dilakukan si A dengan menuduh saya sebagai penipu dapat dijadikan sebagai pencemaran nama baik, karena di mata masarakat saya sudah tidak dipercaya lagi?
Jawaban :

1.      Pada dasarnya pemberian meterai adalah hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas surat/dokumen sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Namun, untuk keperluan pembuktian di pengadilan apabila suatu surat/dokumen (dalam hal ini kuitansi) yang belum bermeterai, dapat dilakukan pemeteraian kemudian untuk kepentingan pembuktian yang dilakukan oleh pejabat pos (lihat Pasal 2 ayat [3] huruf a jo. Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

 

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-8-1975 No. 983 K/Sip/1972 menegaskan bahwa kuitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan. Jadi, dalam hal kuitansi tersebut akan dipakai sebagai alat bukti di pengadilan maka kuitansi tersebut wajib dimeteraikan terlebih dahulu.

 

2.      Dari cerita yang Anda sampaikan, dikarenakan Anda dan C telah menerima pembayaran dari A untuk pengurusan izin tersebut, maka Anda dan C terikat secara hukum dengan A dan mempunyai kewajiban hukum untuk menyelesaikan izin tersebut atau apabila dalam hal izin tidak dapat dikeluarkan maka uang A harus dikembalikan.

 

Dalam hal ini, Anda dan C terikat perjanjian yang mungkin dibuat secara lisan pada saat Anda dan C memberikan persetujuan untuk mengurus izin tersebut dan A menyetujui pembayaran. Pembayaran ini kemudian dibuktikan dengan adanya kuitansi bukti tanda penyerahan uang dari A. Untuk itu, apabila Anda dan C tidak memenuhi perjanjian tersebut maka Anda dan C termasuk melakukan ingkar janji atau wanprestasi (lihat Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, solusinya adalah Anda meminta C untuk mengembalikan uang tersebut karena yang menerima uang tersebut adalah C. Dalam hal uang tersebut tidak dikembalikan, maka Anda dan C dapat digugat secara perdata (wanprestasi) maupun dituntut secara pidana yaitu penipuan (lihat Pasal 378 KUH Pidana).

 

3.      Tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana adalah sebagai berikut:

 

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

 

Jadi, apabila A dengan sengaja mencemarkan nama baik Anda hingga diketahui oleh umum dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Pelaku pencemaran nama baik dapat dituntut secara pidana jika diadukan oleh yang merasa dicemarkan nama baiknya (dalam hal ini Anda). Tapi, tanpa pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan maka tindak pidana tersebut tidak akan diproses oleh polisi karena pencemaran nama baik termasuk delik aduan.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

3.      Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.