hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Selasa, 01 Maret 2011
Pertanyaan:
Perceraian Agama Katolik (2)
Pengasuh Yth., Saya sudah menikah 10 tahun dengan 2 orang anak melalui perkawinan secara agama Katolik. Kami memutuskan berpisah karena tidak cocok lagi, dan saya telah pindah agama (muallaf). Bagaimana cara mengurus surat perceraian dalam agama Katolik? Dan, bagaimana hak asuh anak? Terima kasih, mohon penjelasannya. (Dio)
lismeirisanti
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4d37c414e08df/lt4fa7a38cd5387.jpg

Pada dasarnya agama Katolik menentang adanya perceraian. Namun, secara hukum negara, di Indonesia diatur bahwa:

1.      Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2.      Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(lihat Pasal 39 ayat [1] dan ayat [2] jo Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Mengenai alasan-alasan perceraian dapat Anda lihat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yaitu:

a.      Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b.      Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

c.      Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d.      Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

e.      Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f.         Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

 

Dalam hal salah seorang pasangan telah berpindah agama, perceraian tetap dilakukan secara Katolik untuk memutuskan perkawinan yang telah dilakukan secara Katolik. Perceraian juga harus dilakukan secara perdata melalui pengadilan negeri untuk memutuskan perkawinan secara hukum negara.

 

Dalam praktik, permohonan cerai secara Katolik jarang sekali dikabulkan. Tapi, pasangan tersebut tetap dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah. 

 

Walaupun Hukum Katolik menentang adanya perceraian, namun dalam Katolik dikenal adanya prosedur pembatalan perkawinan (anulasi). Akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut hukum gereja adalah kedua pihak yang telah dibatalkan perkawinannya dapat menikah lagi.

 

Berikut adalah prosedur pengurusan pembatalan perkawinan yang kami sarikan dari situs gerejastanna.org:

1.      Untuk mengurus pembatalan perkawinan gerejani, Anda harus datang ke pastor paroki Anda. Kemudian Anda akan dibantu untuk membuat dokumentasi yang perlu sebelum kasus anda dibawa ke pengadilan gerejani.

2.      Pastor paroki Anda akan melihat apakah ada alasan cukup untuk membawa kasus anda ke pengadilan gerejani.

Lebih jauh mengenai perceraian Katolik silahkan simak artikel Perceraian Agama Katolik.

 

Untuk proses perceraian secara perdata, Anda harus mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri. Gugatan mengenai hak asuh anak juga dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Pengadilan yang kemudian akan memutus siapa yang berhak atas hak asuh anak ini. Lebih lanjut mengenai proses perceraian dan hak asuh anak dapat anda simak Bagaimana Mengurus Perceraian Tanpa Advokat? dan Anak & Perceraian.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

39063 hits
Di: Hukum Keluarga dan Waris
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net.