Kamis, 11 Agustus 2011
Dibaca: 95391
Pertanyaan :
Aturan Uang Pesangon dalam Hal PHK Karena Usia Pensiun
Salam. Saya ingin menanyakan mengenai Pasal 167 ayat 3 UU 13/2003. Kata "uang pesangon..." di dalam ayat 3, apakah termasuk Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak? Terima kasih.
Jawaban :

Sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa uang pesangon adalah berbeda dengan uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) yang berbunyi, “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” Perhitungan pesangon lebih lanjut diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UUK.

 

Sehingga, jika melihat pada bunyi ketentuan Pasal 167 ayat (3) UUK yang Anda tanyakan, yaitu:

 

“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.”

 

Maka, yang dimaksud dengan “uang pesangon” dalam Pasal 167 ayat (3) tersebut tidak termasuk uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak.

 

Untuk memahami maksud dari Pasal 167 ayat (3) UUK tersebut, ada baiknya Anda membaca keseluruhan dari pasal tersebut. Berikut kami jabarkan beberapa kondisi terkait dengan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 167 UUK:

 

1.      Bila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan:

-         uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2);

-         uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

     (lihat Pasal 167 ayat [1] UUK).

 

2.      Bila besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima oleh pekerja sekaligus dalam program pensiun yang didaftarkan oleh pengusaha ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha (lihat Pasal 167 ayat [2] UUK).

 

3.      Bila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka pekerja/buruh tetap dapat memperoleh uang pesangon dari selisih uang pensiun yang didapat dari premi/iuran yang dibayarkan oleh pengusaha (lihat Pasal 167 ayat [3] UUK).

 

4.      Bila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh:

-         uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);

-         uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan

-         uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(lihat Pasal 167 ayat [5] UUK).
 

Ketentuan terkait pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun ini juga dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (lihat Pasal 167 ayat [4] UUK).

 

Jadi, pada prinsipnya pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun tetap berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang bersangkutan pada program pensiun. Bila pengusaha mengikutsertakan pekerja/buruh tersebut dalam program pensiun, maka yang menjadi hak pekerja/buruh adalah sebagaimana telah kami paparkan di atas.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 
 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.