hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Rabu, 05 Oktober 2011
Pertanyaan:
Keabsahan Akta kelahiran yang Mencantumkan Nama Orang Tua Palsu
Ayah saya meninggal tahun 2006, pada saat saya berusia 18 tahun. Tetapi di akta kelahiran saya nama ayah dan ibu saya adalah nama saudara jauh saya, dikarenakan ayah dan ibu asli saya tidak memiliki surat kawin dan KTP Jakarta pada saat mereka menikah. Saat ini rumah tempat saya tinggal menggunakan nama saudara jauh saya dan nama mama saya agar jika suatu saat ada pemindah-namaan dari rumah saya, maka saya dan adik saya dengan nama papa mama asli bisa menerimanya. Pertanyaan saya, saya takut beresiko jika saudara jauh saya meninggal mereka masih memiliki anak. Saya takut proses hukumnya malah jadi sulit. Jadi sebaiknya apa yang saya harus lakukan? bagaimana cara mengganti nama di akta kelahiran saya ke nama papa mama asli? dan kira 2 berapa biayanya? Lalu bagaimana cara pemindah-namaan dari nama orang tua palsu saya ke nama saya dan adik saya?
sarah Lim
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4de38f7c981b3/lt4fa7972c28c50.jpg

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan bagi Anda adalah bagaimana caranya agar rumah tempat tinggal keluarga Anda yang merupakan rumah atas nama saudara Anda (selanjutnya akan disebut X) beralih nama ke Anda, di mana secara hukum Anda terdaftar sebagai anak dari X, sedangkan X sendiri masih memiliki anak. Apabila suatu saat nanti X meninggal, tentu Anda secara hukum berhak mewarisi rumah tersebut, namun tentunya harus berbagi dengan anak-anak X yang lain. Namun, ada caranya agar rumah tersebut beralih ke Anda adalah dengan cara melakukan hibah dari X dan ibu anda (Pemilik berdasarkan sertifikat) ke Anda sebelum X dan ibu anda meninggal.

 

Hibah sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata adalah:

 

“…suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu…”.

 

Tata cara melakukan hibah sendiri dapat kita lihat pada Pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyi :

 

“…tiada suatu hibah, kecuali dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu…”.

 

Jadi, untuk melakukan hibah atas rumah tersebut, X dan Anda harus melakukannya di hadapan Notaris dan harus dibuatkan akta notarisnya.

 

Setelah melakukan hibah tersebut, kemudian harus dilakukan peralihan nama terhadap rumah tersebut. Peralihan tersebut dilakukan dengan cara dibuatkan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

 

“…Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku…”.

 

Sedangkan keinginan Anda untuk mengganti nama ayah dalam akta kelahiran yang ada miliki sekarang ke nama ayah biologis Anda yang sudah meninggal kedalam dalam akta kelahiran, secara hukum hal tersebut tidak dimungkinkan, karena salah satu syarat untuk mendapatkan akta kelahiran adalah akta pernikahan, sementara faktanya ayah-ibu Anda tidak menikah secara sah menurut hukum (tidak ada buku nikah), sehingga kami juga mempertanyakan bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran yang Anda miliki sekarang. Karena apabila perkawinan ayah dan ibu Anda tidak dicatatkan sesuai hukum yang berlaku, maka seharusnya nama ayah Anda tidak akan tercatat dalam akta kelahiran Anda dan yang tercatat hanyalah nama ibu Anda.

 

Selain itu terkait dengan penggunaan akta otentik yang didasarkan atas keterangan palsu dan menimbulkan kerugian, dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP:

 

“Pasal 266

1)     Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimblkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

2)     Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ”  

 

Selain ketentuan pidana di dalam KUHP, terdapat juga ketentuan pidana administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Pasal 93 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kependudukan;

 

“Pasal 93

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”

 

 

Oleh karena itu, kami mengingatkan Anda untuk berhati-hati dalam menggunakan surat maupun akta kependudukan lainnya yang telah Anda ketahui isinya adalah palsu. Karena jika hal itu Anda lakukan, sewaktu-waktu Anda bisa saja diancam dengan ancaman pidana.

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga berguna.

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

3.      Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4.      Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4ddc7b5f4b341.jpg

11013 hits
Di: Hukum Keluarga dan Waris
sumber dari: Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id