Rabu, 18 Januari 2012
Dibaca: 13368
Pertanyaan :
Pengaturan Besar Iuran Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA)
Terima kasih sebelumnya karena saya banyak terbantu oleh adanya artikel-artikel yang ada di sini. Saya mau menanyakan, diatur di manakah tentang besarnya jumlah biaya iuran IPPA (Izin Pengusahaan Pariwisata Alam), khususnya untuk IUPSWA (Izin Usaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam) dan IUPJWA (Izin Usaha Pengelolan Jasa Pariwisata Alam)?  
Jawaban :

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (“PP 36/2010”), yang dimaksud dengan:

-         Izin pengusahaan pariwisata alam (“IPPA”) adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 1 angka 5).

-         Izin usaha penyediaan jasa wisata alam (“IUPJWA”) adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam (Pasal 1 angka 6).

-         Izin usaha penyediaan sarana wisata alam (“IUPSWA”) adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam (Pasal 1 angka 7).

 

PP 36/2010 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai kewajiban membayar iuran IUPJWA dan IUPSWA. Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 14 ayat (1) PP 36/2010 mewajibkan pemohon IUPSWA untuk membayar iuran usaha pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Iuran tersebut dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam atau jenis kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam (lihat Pasal 14 ayat [3] PP 36/2010).

 

Selain itu, terdapat ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a PP 36/2010 mewajibkan pemegang IUPJWA untuk membayar iuran usaha penyediaan jasa wisata alam sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan, Pasal 21 ayat (2) huruf b PP 36/2010 mewajibkan pemegang IUPSWA untuk membayar pungutan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Iuran IUPJWA dan IUPSWA lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (“Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010”).

 

Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010 memang tidak menyebutkan berapa besar iuran IUPJWA dan IUPSWA tersebut. Namun, dalam Pasal 12 ayat (3) Permen No. P.48/Menhut-II/2010 disebutkan bahwa terhadap pemohon IUPJWA akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJWA (SPP-IIUPJWA) oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang membidangi perlindungan hutan dan konservasi alam, yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam.

 

Sedangkan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Permen No. P.48/Menhut-II/2010 terhadap pemohon IUPSWA akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA (SPP-IIUPSWA) oleh Direktur Jenderal di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

 

Perlu ditambahkan bahwa dalam dokumen berjudul Arahan Teknis Rapat Kerja Pengusahaan Pariwisata Alam (Raker PPA) dan Munas Assosiasi Pengusahaan Pariwisata Alam Indonesia (Munas APPAI) yang kami unduh dari laman ekowisata.org, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (PJLK2HL), Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, menyampaikan bahwa:

 

“IUPJWA diberikan oleh Kepala UPT PHKA. Dikarenakan format ijin dan besaran iuran IUPJWA, belum ada aturannya, maka sambil menunggu aturan-aturan tersebut, Kepala UPT PHKA diarahkan untuk menerbitkan IUPJWA dengan format ijin dari UPT PHKA masing-masing, dengan diberi catatan bahwa Iuran IUPJWA diberlakukan setelah ada aturannya, dan sementara dapat diberikan arahan program Konservasi SDA.”

 

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

 

Dasar hukum:

1.      Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

2.      Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Adi Condro Bawono, yang akrab disapa Adi ini menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 2007. Kemudian Adi melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran. Adi menyelesaikan studi strata dua pada 2012.   Semasa kuliah Adi mengambil program kekhususan Hukum Bisnis. Adi bergabung dengan hukumonline pada September 2011 sebagai Journalist Hukumonline English. Kemudian menjadi Penjawab Klinik Hukum (Content Administrator) di Hukumonline. Sekarang, ia adalah Datacenter Administrator di Hukumonline.