hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Senin, 11 Juni 2012
Pertanyaan:
Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Tanpa Saksi
Saya bekerja di bagian HRD. Belum lama ini saya mendapatkan pengaduan dari karyawan yang menyatakan bahwa ia mendapat perlakuan tidak sopan dari atasannya (maaf, yaitu diraba payudaranya). Kami kemudian memanggil atasannya tersebut untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutan menyatakan tidak melakukannya. Beberapa karyawan di bagian tersebut kami mintai keterangan juga, tetapi tidak ada satupun yang melihat kejadian tersebut. Mohon masukan bagaimana kami harus menangani kasus ini, karena kita tidak mempunyai bukti maupun saksi, sementara keterangan "pelapor" dan "terlapor" berbeda. Apakah bisa dengan berdasarkan pertimbangan HRD kemudian memberikan SP kepada atasan tersebut? Terima kasih.  
Esfari
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fbded50bf741/lt4fcc5e79a314b.jpg

Pelecehan seksual adalah termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).Padahal dalam Pasal 86 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) diatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan atas moral dan kesusilaan.

 

Sesuai ketentuan Pasal 294 ayat (2) KUHP, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun.

 

Maraknya pelecehan seksual di tempat kerja mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan International Labour Organization untuk menerbitkan buku Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (selanjutnya disebut “Pedoman”). Di dalam buku pedoman tersebut dijelaskan cara penanganan pelecehan seksual di antaranya dengan membuat peraturan perusahaan yang jelas mengatur definisi pelecehan seksual dan menetapkan sanksi yang keras dan tegas. Langkah-langkah pencegahan tindak pelecehan seksual dapat dilakukan dengan pengawasan dan edukasi di lingkungan kerja oleh pengusaha.

 

Bila ditemukan adanya dugaan tindak pelecehan seksual, korban atau saksi bisa memberitahu pelaku bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Apabila masih dilakukan atau korban merasa tidak puas dapat melaporkan kepada penyelia (pengawas/supervisor, red), manajer lain, pimpinan perusahaan, serikat pekerja, kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Setempat, dan terakhir hasil penyelesaian pelecehan seksual ini dapat dipergunakan sebagai dasar dari pekerja yang menginginkan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 

Disebutkan dalam Pedoman tersebut bahwa setiap langkah dalam penyelesaian pelecehan seksual di tempat kerja harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Di samping itu, harus ada keseimbangan informasi dari kedua belah pihak baik korban maupun terduga pelaku pelecehan seksual.

 

Terduga pelaku diinformasi dengan baik mengenai keluhan dari korban dan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Sementara itu, korban diberi kesempatan untuk mengutarakan keluhannya dan mengetahui jawaban-jawaban terduga pelaku atas keluhan dari korban. Keadilan dan kesetaraan ini sangat mungkin dibedakan dalam kondisi-kondisi yang berbeda dengan persyaratan :

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

9120 hits
Di: Hukum Pidana
sumber dari: Bung Pokrol
Share: