Rabu, 24 Juli 2013
Dibaca: 79950
Pertanyaan :
Persyaratan dan Perizinan Pembangunan Smelter
Persyaratan teknis apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang yang sudah berdiri (contoh freeport) untuk membangun smelter, dan juga perusahaan baru yang akan membangun smelter?
Jawaban :

Dear Saudara penanya,

 

Berdasarkan pertanyaan Anda di atas, maka dapat kami uraikan jawabannya dengan memisahkan antara persyaratan bagi perusahaan baru yang akan membangun smelter dengan persyaratan bagi perusahaan tambang yang sudah berdiri. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

 
A. Perusahaan Baru yang akan membangun smelter
 

Dalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa perusahaan baru ini adalah perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”), namun perusahaan tersebut ingin membangun smelter karena ingin memiliki usaha di bidang pengolahan dan pemurnian hasil tambang.

 

Perusahaan ini dapat membangun smelter dengan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian (“IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian”). Hal-hal yang harus dilakukan perusahaan tersebut untuk memperoleh IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian adalah :

 

(i)   Melampirkan surat permohonan pengajuan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian;

(ii) Melengkapi keterangan di dalam formulir pengajuan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian; dan

(iii) Melengkapi checklist dokumen permohonan pengajuan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian.
 

Sedangkan, dokumen yang harus dilampirkan dan izin yang harus dimiliki dalam Permohonan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Mineral adalah:

 

1.    Profil Perusahaan dengan mencantumkan :

a.    Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan

-      Pertambangan dan Perdagangan (pengolahan komoditas mineral yang dituju)

-      Susunan Direksi Perusahaan

-      Pemegang Saham

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

c.    SIUP

d.    Surat Keterangan Domisili

e.    Tanda Daftar Perusahaan

f.     Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dari yang Berwenang

2.    Memorandum of understanding (“MoU”)/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku, dengan data:

a.    Spesifikasi Bahan Galian

b.    Volume (Tonase)

c.    Jangka Waktu MOU/Perjanjian

d.    Bermaterai Cukup

3.    MoU/Perjanjian Jual Beli/Purchase Order Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus dengan Pembeli (End User) yang masih berlaku, dengan data:

a.    Spesifikasi Bahan Galian

b.    Volume (Tonase)

c.    Tujuan Penjualan

d.    Jangka Waktu MoU/Perjanjian

4.    Legalitas IUP Produksi SK IUP Operasi Produksi yang telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara/Clean and Clear (CNC) Dilampirkan.

5.    Data Teknis Pemilik Tambang/IUP Operasi Produksi (Cadangan/Sumber Daya – Kapasitas Produksi) – Surat Persetujuan Amdal atau FS/Studi Kelayakan

6.    Laporan Finansial Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi

a.    Bukti Pembayaran Iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir

b.    Bukti Pembayaran royalti 3 (tiga) tahun terakhir

7.    Perizinan Industri/Perizinan berdirinya pabrik

8.    Laporan Keuangan Perusahaan 3 Tahun Terakhir

9.    Laporan RKAB tahun terakhir (dilegalisir dari Dinas Pertambangan setempat)

10.Persetujuan AMDAL atau UKL dan UPL

11.Persetujuan FS/Studi Kelayakan Pabrik yang dikeluarkan oleh Pejabat setempat

12.Daftar Tenaga Ahli
 

Ketentuan mengenai anggaran dasar bagi perusahaan yang ingin mendapatkan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian

 

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 11.E/30/DJB/2011, di dalam Poin D dijelaskan bahwa Badan Usaha yang akan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara serta dapat digabung dengan sektor perindustrian, perdagangan, perhubungan, energi, dan penanaman modal.

 
 
B. Perusahaan tambang yang sudah berdiri
 

Dalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa tambang yang sudah berdiri ini adalah perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) dan perusahaan tersebut ingin membangun smelter untuk melakukan pengolahan dan pemurnian terhadap hasil produksi tambangnya.

 

Berbeda dengan perusahaan yang tidak memiliki IUP OP, maka perusahaan yang sudah memiliki IUP OP tidak perlu mendapatkan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan yang sudah termasuk di dalam cakupan IUP OP. Hal ini didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:

 

“IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan”

 

Hal ini didukung juga oleh Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:

 

“Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan”

 

Oleh karena itu, perusahaan tersebut tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP OPK pemurnian dan pengolahan. Meskipun demikian, Perusahaan tersebut tetap harus mengurus Perizinan Industri/Perizinan berdirinya Pabrik yang diatur oleh Kementerian Perindustrian dan juga Pemerintah Daerah setempat di daerah smelter direncanakan untuk dibangun. Hal ini dikarenakan Smelter dianggap sebagai sebuah pabrik.

 
 

C. Hal-Hal lain yang perlu diperhatikan

 

Dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) tidak memiliki standar yang resmi dalam proyek pembangungan Smelter. Namun, berdasarkan konfirmasi verbal kami kepada pihak Kementerian ESDM, ada hal-hal tertentu yang menjadi fokus dan kriteria utama dalam menilai kelayakan suatu rencana pembangunan Smelter. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

 

I.     Dana

Dana atau nilai investasi adalah fokus utama di dalam pembangunan Smelter. Pembangunan Smelter adalah proyek yang membutuhkan dana yang sangat besar. Berdasarkan beberapa literatur yang kami dapatkan, banyak Smelter yang telah ada di Indonesia memiliki nilai investasi lebih dari Rp1 triliun.

 

II.   Pasokan Listrik/Power Plant

Pasokan listrik ini harus diperhatikan karena Smelter membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar. Oleh karena ini biasanya sebagian besar nilai investasi dari proyek smelter akan dialokasikan untuk pembangunan Power Plant untuk memasok kebutuhan listrik dari smelter tersebut. Mengenai penyediaan tenaga listrik ini juga harus memperhatikan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

 
III. Ketersediaan Bahan Baku

Hal ini juga menjadi sangat penting karena jangan sampai ketika Smelter sudah dibangun tetapi bahan baku komoditas yang akan diolah terhenti suplainya sehingga tidak dapat beroperasi dan merugikan pemilik smelter.

 
Demikian yang dapat kami sampaikan,
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

4.    Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 11.E/30/DJB/2011 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Badan Usaha di Bidang Pertambangan dalam Akta Pendirian Badan Usaha

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.