Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Menikah Sirri dengan Wanita Bersuami yang dibuat oleh Erohuki Agung Prasetyan, S.H./Heri Aryanto, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Agustus 2014.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Tidak ada nikah siri yang diakui secara hukum di Indonesia, sebab pernikahan tersebut dilakukan tanpa pencatatan resmi. Pun, dalam hukum Indonesia, poliandri di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan adalah dilarang dan tidak diakui.
Berkenaan dengan apakah wanita boleh bersuami 2, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Hal ini diperkuat Pasal 9 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat dalam satu perkawinan tidak diperbolehkan menikah lagi, kecuali oleh pengadilan diizinkan untuk poligami dengan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan.
Lebih lanjut, dari perspektif hukum Islam, Pasal 40 huruf a KHI juga melarang poliandri, di mana norma pasal ini menyebutkan bahwa seorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan jika wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
Sementara itu, berkenaan dengan nikah siri, dalam Pasal 2 UU Perkawinan diatur mengenai syarat sah perkawinan yaitu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama/kepercayaan mempelai dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dalam Pasal 5 KHI diatur bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat untuk menikah.
Dengan demikian, wanita bersuami apakah boleh menikah siri? Pernikahan siri dengan wanita bersuami adalah dilarang oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
Praktik nikah siri sebenarnya dapat mengakibatkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, terutama jika hubungan tersebut diketahui publik. Perbuatan poliandri secara nikah siri ini selain tidak sah menurut hukum perkawinan, juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal perzinaan sebagai berdasarkan Pasal 284 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan atau Pasal 411 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku pada tahun 2026.[1]
Perbedaan antara pasal perzinaan dalam KUHP lama dengan UU 1/2023 adalah Pasal 284 KUHP ditujukan untuk perzinaan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Sedangkan Pasal 411 UU 1/2023 hanya berlaku bagi pasangan yang sudah menikah maupun yang belum menikah.
Selengkapnya mengenai pasal perzinaan dan kaitannya dengan nikah siri dapat Anda baca artikel Apakah Nikah Siri Itu Zina?
Oleh karena itu, jika Anda ingin menikah siri dengan wanita yang bersuami harus mempertimbangkan akibatnya dalam jangka panjang. Praktik nikah siri, terutama untuk pasangan yang sudah menikah, tidak hanya melanggar etika tetapi juga melanggar hukum dan berpotensi dipidana jika diadukan[2] oleh pasangan sahnya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
[1] Berdasarkan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”), KUHP baru ini baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026
[2] Lihat Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 411 ayat (2) UU 1/2023
