Rabu, 04 Pebruari 2015
Pertanyaan :
Risiko Hukum Jika Membawa Airsoft Gun
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mempunyai keponakan, sekarang berumur 20 tahun. Seminggu yang lalu keponakan saya terjaring razia di mall dan di dalam tasnya terdapat 1 pucuk airgun (keponakan saya memiliki KTA dari club yang masih di bawah naungan Perbakin). Setelah itu polisi membawa dan menahan keponakan saya. Pertanyaannya: hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada keponakan saya? Sebenarnya boleh tidak memiliki airgun dan membawa airgun? Terima kasih dan salam sukses.
Jawaban :

 

Terima kasih untuk pertanyaan Anda.

 
Intisari:
 
 

Airsoft Gun bukan merupakan senjata api maupun senjata lain sebagai alat pemukul, penikam, atau penusuk sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Oleh karena itu, perbuatan membawa atau memiliki Airsoft Gun bukan termasuk tindak pidana yang disebut dalam UU tersebut.. Dengan kata lain, belum ada aturan tegas yang mengatur soal penyalahgunaan Airsoft Gun.

 

Akan tetapi,  Airsoft Gun dikenal sebagai senjata api olah raga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

 

Ada pendapat yang mengemukakan bahwa terkait hal ini diserahkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk menilai sendiri tindakan hukum yang dilakukannya terhadap pelaku yang membawa atau memiliki Airsoft Gun tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:       
 

Berdasarkan penelusuran kami, airgun atau Airsoft Gun merupakan senjata yang dibuat atau diproduksi menyerupai senjata api asli. Airsoft Gun dipasarkan sebagai perangkat bermain game yang dimaksudkan untuk mensimulasikan layaknya pertarungan sebenarnya. Dengan kata lain, airsfoft guns merupakan replika dari senjata api. Di negara-negara tertentu, kepemilikan Airsoft Gun itu ilegal. Dalam artikel Airsoft Guns yang dimuat dalam laman findlaw.com disebutkan antara lain:

 

“Airsoft Guns are best compared to BB or pellet guns that are often manufactured to look just like real machine guns, rifles, and hand guns. Airsoft Guns usually fire pellets via gas, spring, or electrical systems, and are used for paintball-style gaming, target practice, firearms training, and as movie props. Although they are often marketed as game-playing devices intended to simulate real combat with automatic or semi-automatic weapons, the use of Airsoft Guns by children and grownups in other arenas appears to be growing.

Because of Airsoft Guns' sometimes uncanny resemblance to real firearms and the resulting potentially disastrous consequences, many laws and regulations affect the manufacture, importation, and ownership of Airsoft Guns. The risks and consequences of Airsoft Gun use have not gone unnoticed by the law. Airsoft is considered illegal in various countries such as Korea, Malaysia, Thailand, and Singapore, and some countries like Canada prohibit the importation of "replica" Airsoft Guns.”

 

Terkait kepemilikan senjata, agaknya sulit untuk mengklasifikasikan perbuatan membawa atau memiliki Airsoft Gun sebagai tindak pidana kepemilikan senjata api yang disebut dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Darurat 12/1951”). Hal ini karena Airsoft Gun bukan merupakan senjata api sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU Darurat 12/1951.

 

Atau jika kita cermati pasal lain dalam UU ini, yakni Pasal 2 UU Darurat 12/1951, maka airsoft juga jelas bukan merupakan alat pemukul, penikam, apalagi penusuk:

 

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

 

Oleh karena itu, perbuatan memiliki atau membawa Airsoft Gun bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU Darurat 12/1951.Dengan kata lain, saat ini memang belum ada aturan tegas soal penyalahgunaan Airsoft Gun.

 

Karena belum ada aturan yang tegas, Mulyana W Kusumah, Kriminolog Universitas Indonesia pernah mendesak pemerintah dan DPR segera membuat landasan hukum untuk menertibkan peredaran Airsoft Gun. Banyaknya kasus penyalahgunaan airsoft gun menjadi salah satu alasan di balik usulan yang dilontarkan Mulyana. Mulyana menilai kecenderungan penyalahgunaan Airsoft Gun tidak terlepas dari tumbuhnya budaya kekerasan yang melahirkan perilaku kekerasan sebagai cara menunjukkan arogansi sosial, menampilkan kekuasaan maupun teror psikologis (bahkan psywar). Polri harus secara cepat mengungkap para pelaku penyalahgunaan Airsoft Gun, senjata api organik dan non-organik, juga senjata rakitan yang mengganggu rasa aman masyarakat. Lebih lanjut simak artikel Kriminolog: Aturan tentang Airsoft Gun Harus Diperketat.

 

Namun demikian, Airsoft Gun jelas disebut dalam peraturan lain, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga (“Perkapolri 8/2012”) sebagai salah satu jenis senjata api olah raga [Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 8/2012].

 

Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB). Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 25 Perkapolri 8/2012.

 

Meski peraturan ini tidak memuat sanksi pidana di dalamnya, akan tetapi, ada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan soal Airsoft Gun yaitu:

1.    Airsoft Gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi - Pasal 4 ayat (4) Perkapolri 8/2012;

2.    Airsoft Gun hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan - Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 8/2012;

3.    Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Airsoft Gun untuk kepentingan olahraga sebagai berikut: (Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 8/2012)

a.    memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;

b.    berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c.    sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan

d.    memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin

4.    Harus memiliki izin pemilikan dan penggunaannya dari Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan - Pasal 20 ayat (2) Perkapolri 8/2012;

5.    Izin penggunaannya berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang tiap tahun - Pasal 29 ayat (9) Perkapolri 8/2012.

 

Sebagai contoh kasus dapat kita temukan dalam artikel Bawa Air Gun, Polres Sampang Tangkap Pengendara Mobil, diberitakan bahwa sepucuk air gun berhasil diamankan oleh aparat Polres Sampang dari seseorang saat melintas di Jalan Pliyang Sampang tempat polisi menggelar razia rutin. Wakapolres Sampang Kompol Alfian Nurrizal mengatakan bahwa air gun memang bukan senjata api, tapi perlu diselidiki siapa yang memilikiair gun ini karena si pemilik tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan.

 

Terkait tindakan polisi yang menyita air gun itu, Alfian menuturkan bahwa tindakan tersebut merupakan diskresi aparat kepolisian. Dikresi yakni kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan, undang undang atau hukum yang berlaku, tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Pihaknya merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”), yakni petugas melakukan suatu tindakan menurut penilaian sendiri.

 
Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

 

Oleh karena itu, dalam praktiknya, adalah diskresi dari pihak kepolisianlah yang akan menilai apakah perbuatan memiliki atau membawa air gun itu merupakan tindak pidana dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kepolisian.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.    Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

 
Referensi:

1.    http://injury.findlaw.com/product-liability/airsoft-guns.html, diakses pada 3 Februari 2015 pukul 15.21 WIB.

2.    http://www.madurafm.com/web/bawa-air-gun,-polres-sampang-tangkap-pengendara-mobil--halaman-1732.html, diakses pada 3 Februari 2015 pukul 17.47 WIB.

    

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).