Senin, 17 April 2017
Dibaca: 16458
Pertanyaan :
Arti Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir
Saya bingung kenapa banyak sekali jenis putusan? Apa itu arti putusan deklaratoir, putusan constitutif dan putusan condemnatoir?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir adalah jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya.

 

Putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau  penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

 

Putusan constitutief (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

 

Sedangkan putusan condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda,

 

Jenis Putusan Hakim

Menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 873-887) jenis putusan hakim dapat dibagi sebagai berikut:

 

1.    Dari aspek kehadiran para pihak

a.    Putusan Gugatan Gugur

Putusan ini dijatuhkan jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut. Hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara.[1]

b.    Putusan Verstek

Hakim menjatuhkan putusan verstek apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut.[2]

c.    Putusan Contradictoir

Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Terdapat dua jenis putusan contradictoir.

-      Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir

-      Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

 

2.    Putusan ditinjau dari sifatnya

a.    Putusan Deklarator

b.    Putusan Constitutief

c.    Putusan Condemnatoir

 

3.    Putusan ditinjau pada saat penjatuhannya

a.    Putusan Sela

Putusan sela disebut juga putusan sementara. Ada juga yang menyebutnya dengan incidental vonnis atau putusan insidentil. Bahkan disebut juga tussen vonnis yang diartikan putusan antara.[3]

b.    Putusan Akhir

Putusan akhir (eind vonnis) atau dalam common law sama dengan final judgement diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.[4]

 

Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir

Menjawab pertanyaan Anda, Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir adalah jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya.

 

Putusan Deklarator

Putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.[5]

 

Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Jadi putusan declatoir berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.[6]

 

Putusan Constitutief

Putusan constitutief (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.[7] Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda.[8]

 

Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif. Misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.[9]

 

Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.[10] Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didaluhui amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.[11]

 

Oleh karena itu, amar putusan kondemnator:[12]

a.    Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklarator merupakan condition sine qua non atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;

b.    Penempatan amar deklarator dalam putusan yang bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator.

 

Sebagai contoh, dalam sengketa harta warisan di antara para ahli waris. Amar kondemnator yang menghukum tergugat menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan, harus didahului amar deklarator yang menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris, dan objek terperkara adalah harta warisan pewaris serta penguasaan tergugat tanpa hak.[13] Tanpa didahului amar deklarator seperti itu, hakim tidak mungkin menjatuhkan amar kondemnator menghukum tergugat menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya menghukum mereka melakukan pembagian harta warisan.[14]

 

Suatu putusan yang hanya berisi amar deklarator tanpa dibarengi amar kondemnator maka tidak besar manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa.[15] Kemudian putusan yang dijatuhkan tidak tuntas menyelesaikan sengketa, karena tanpa amar kondemnator pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan secara sukarela.[16]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Referensi:

Yahya Harahap.2016. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika.

 

 



[1] Yahya Harahap, hal. 873

[2] Yahya Harahap, hal. 874

[3] Yahya Harahap, hal. 880

[4] Yahya Harahap, hal. 887-888

[5] Yahya Harahap, hal. 876

[6] Yahya Harahap, hal. 876

[7] Yahya Harahap, hal. 876

[8] Yahya Harahap, hal 876-877

[9] Yahya Harahap, hal 877

[10] Yahya Harahap, hal 877

[11] Yahya Harahap, hal 877

[12] Yahya Harahap, hal 877

[13] Yahya Harahap, hal 877

[14] Yahya Harahap, hal 877-878

[15] Yahya Harahap, hal 878

[16] Yahya Harahap, hal 878

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).