Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Objek Hukum Tata Negara adalah negara dan konstitusi. Sedangkan ruang lingkup Hukum Tata Negara berkaitan dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Istilah Hukum Tata Negara berasal dari perkataan &ldquo;hukum&rdquo;, &ldquo;tata&rdquo;, dan &ldquo;negara&rdquo; yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum Tata Negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan. Namun masing-masing ahli mendefinisikan pengertian Hukum Tata Negara berbeda-beda. Bagaimana pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pengertian Hukum Tata Negara menurut Para Ahli

Pelanggaran berat hukum humaniter internasional adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang oleh karena itu dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pelaku kejahatan perang diadili melalui peradilan pidana internasional ad hoc, maupun dapat juga diadili di International Court of Justice.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kejahatan Perang: Pengertian, Jenis, dan Peradilannya

Perang adalah kejadian yang tidak diinginkan umat manusia, karena peperangan menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tidak ternilai harganya. Dalam peperangan, pihak yang bersengketa wajib menghormati <a href="https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Konvensi Jenewa 1949</a>. Konflik bersenjata dibagi menjadi International Armed Conflict dan Non-International Armed Conflict. Namun, ketentuan dalam konvensi yang berlaku dalam masing-masing konflik tidaklah sama.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Humaniter Internasional: Asas dan Dasar Hukumnya

Asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.

Asas konkordansi yang tertera dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling untuk orang Eropa sudah berlaku sejak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia.

Contoh asas konkordansi di Indonesia adalah Burgerlijke Wetboek (<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>) dan Wetboek van Koophandel (<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHD" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Dagang</a>).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia

Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Personalitas dalam Hukum Pidana

Secara ringkas, metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menghendaki adanya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan dalam satu dokumen untuk tujuan tertentu.

Proses pembentukan undang-undang dengan metode omnibus sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya. Adapun waktu penyusunannya tidak dibatasi harus selesai dalam waktu tertentu.

&nbsp;

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Proses Pembentukan Omnibus Law Berikut 5 Tahapannya

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang erat hubungannya, hingga muncul adagium hukum masyhur iustitia fundamentum regnorum yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Akan tetapi dalam menjelaskan makna keadilan, para ahli/filsuf saling berbeda pendapat. Apa saja pendapat tentang keadilan menurut para filsuf dalam filsafat hukum?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum

Sepanjang penelusuran kami, terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Orang lazim menggunakan sebutan Sistem Hukum Romawi-Jerman atau Civil Law dan sistem Common Law.

Lantas, Indonesia menganut sistem hukum yang mana? Apakah memungkinkan suatu negara menerapkan sistem hukum campuran antara Common Law dan Civil Law?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Civil Law dan Common Law, Temukan Bedanya di Sini

Politik hukum merupakan kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu/tujuan negara. Lantas apa ruang lingkup dan contoh politik hukum di Indonesia?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ilmu Hukum