Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Peraturan Pemerintah (&ldquo;PP&rdquo;) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. PP tetap berlaku meskipun peraturan pelaksana PP belum ditetapkan. Hanya saja, jika jarak penerbitan peraturan pelaksana PP yang diperintahkan cukup jauh dengan masa berlakunya PP mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PP tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa Itu Peraturan Pemerintah dan Bisakah Berlaku Jika Belum Ada Peraturan Pelaksananya?

Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma yang mencakup pengujian terhadap materi muatan undang-undang (uji materiil) dan pembentukan undang-undang (uji formil). Jadi, sebenarnya uji materiil merupakan salah satu jenis judicial review.

Judicial review di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meski sama-sama berwenang melakukan judicial review, namun kedua lembaga ini memiliki lingkup kewenangan yang berbeda. Apa bedanya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil

<a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5795af61d7f68/node/lt51064da8e2877/peraturan-menteri-pertanian-no-114_permentan_pd.410_9_2014-tahun-2014-pemotongan-hewan-kurban" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban</a> (&ldquo;Permentan 114/2014&rdquo;) mengatur mengenai siapa yang berwenang menjadi penyembelih hewan kurban. Pengaturan itu tercantum di Pasal 24 Permentan 114/2014, yang berbunyi:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Penyembelihan hewan kurban di Rumah Potong Hewan Ruminansia (&ldquo;RPH-R&rdquo;) harus dilakukan oleh juru sembelih halal.</li>
	<li style="text-align:justify">Penyembelihan hewan kurban di luar RPH-R dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat:</li>
</ol>

<ol style="list-style-type:lower-alpha; margin-left:40px">
	<li style="text-align:justify">beragama Islam dan sudah akil baligh;</li>
	<li style="text-align:justify">memiliki keahlian dalam penyembelihan; dan</li>
	<li style="text-align:justify">memahami tata cara penyembelihan secara syar&rsquo;i.</li>
</ol>

Dari Pasal 24 Permentan 114/2014 di atas dapat kita pahami, bahwa secara eksplisit memang peraturan menteri ini didasari oleh hukum Islam. Sehingga syarat sah sembelihan hewan kurban di RPH-R maupun di luar RPH-R harus sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

Kriteria-kriteria bagi penyembelih hewan kurban sifatnya kumulatif, sehingga tidak dapat dipisahkan antara syarat satu dengan syarat lainnya. Kemudian bagaimana tata cara penyembelihannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat Sah Sembelihan Hewan Kurban

Putusan deklarator, putusan konstitutif, dan putusan kondemnator adalah jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya.

Putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Putusan deklarator berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

Putusan konstitutif (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

Sedangkan, putusan kondemnator (condemnatoir) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator

Pengadilan ad hoc adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen dan sejak semula dibentuk hanya untuk sementara waktu dan dikhususkan untuk menangani perkara tertentu.

Sedangkan hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Diatur di mana ketentuan mengenai pengadilan ad hoc dan hakim ad hoc?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mengenal Pengadilan Ad Hoc dan Hakim Ad Hoc di Indonesia

Di Indonesia, dikenal paling tidak 3 jenis sanksi hukum, yaitu sanksi pidana, perdata, dan administratif. Apa saja yang termasuk ke dalam sanksi pidana, perdata, dan administratif? Lalu, apa saja perbedaan ketiganya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Sedangkan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (pengadilan).

Secara garis besar, terdapat 8 perbedaan mendasar antara hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Apa saja itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

8 Perbedaan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata

Pro bono adalah suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Sedangkan prodeo berarti gratis; cuma-cuma; tanpa biaya.

Meskipun memiliki arti yang mirip, namun pro bono dan prodeo memiliki perbedaan dalam bentuk pemberian layanan dan pihak yang memberikan bantuan tersebut. Apa beda keduanya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perbedaan Pro Bono dengan Pro Deo

Duplik adalah jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum.

Duplik merupakan pemberian kesempatan kedua dari majelis hakim kepada tergugat, sehingga baik penggugat maupun tergugat telah diberikan kesempatan yang sama, yakni sebanyak 2 kali. Dalam hal ini, penggugat mendapat kesempatan mengajukan gugatan dan replik, sedangkan tergugat mendapat kesempatan untuk mengajukan jawaban/eksepsi dan duplik.

Lalu, bolehkah tergugat/terdakwa menambahkan poin yang seharusnya dimasukkan di bagian eksepsi ke dalam duplik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Menambahkan Poin Eksepsi ke dalam Duplik?

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Meskipun <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">Kompilasi Hukum Islam</a> (&ldquo;KHI&rdquo;) bukanlah suatu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (&ldquo;DPR&rdquo;) dan disahkan presiden, namun kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Selain itu, berkaitan dengan lembaga peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Bagaimana latar belakang dibentuknya KHI dan mengapa tidak dibuat dalam bentuk undang-undang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ilmu Hukum