Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

The hierarchy of laws and regulations in Indonesia refers to Article 7 Section (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law 12/2011</a> and its amendment which consists of:

a. 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

b. Decree of the People&#39;s Consultative Assembly;

c. Laws/Government Regulations in Lieu of Laws;

d. Government Regulations;

e. Regulation of the President;

f. Provincial Regulations; and

g. Regency/City Regulation.

&nbsp;

Please read the review below for a further explanation.

Hierarchy of Laws and Regulations in Indonesia

Penafsiran berlawanan itu diperbolehkan dalam rangka penemuan hukum. Penafsiran berlawanan itu disebut juga dengan argumentum a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Bagaimana contoh penafsiran argumentum a contrario tersebut?&nbsp; 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario

Testimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. 

Saksi menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHAP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHAP</a> adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/npts/lt5237da23f2f9f/putusan-mk-no-65_puu-viii_2010-pengujian-undang-undang-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana" style="color:blue; text-decoration:underline">Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010</a> memperluasnya pengertian saksi. Bagaimana bunyinya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Testimonium De Auditu

Indonesian Center for Legislative Drafting

Peraturan dan keputusan adalah kedua produk hukum yang berbeda. Pada dasarnya peraturan itu bersifat umum, abstrak, dan terus menerus. Di sisi lain, keputusan bersifat individual, konkret, dan final.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Peraturan dan Keputusan

Moratorium merupakan salah satu tindakan dari pemerintah. Oleh karenanya, lembaga yang dapat mengeluarkan moratorium adalah pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan. Apa yang menjadi dasar hukumnya? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Hukum Penerbitan Kebijakan Moratorium

Ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Sedangkan, ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.

Sehingga penting untuk diketahui bahwa ius constitutum dan ius constituendum adalah dua istilah hukum yang mempunyai arti berbeda, tidak ada persamaan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum

Secara harfiah frasa &ldquo;demi hukum&rdquo; memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum.

Penggunaan frasa ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya dapat ditemukan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHAP">KUHAP</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt500e3aefbd82d/node/635/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-no-m.hh-24.pk.01.01.01-tahun-2011-pengeluaran-tahanan-demi-hukum?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=permenkumham_24_2011">Permenkumham 24/2011</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum

Ius curia novit atau dikenal juga dengan curia novit jus adalah asas yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Asas Ius Curia Novit

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Istilah pro justitia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Salah satu penerapannya dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, secara khusus pada bagian irah-irah atau kepala putusan. 

Selain putusan pengadilan, pro justitia juga menjadi syarat formal berbagai dokumen hukum. Dokumen apa sajakah itu?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Arti Pro Justitia dan Contoh Penerapannya

Hukum pidana internasional adalah ilmu yang berasal dari gabungan dua disiplin ilmu yaitu hukum pidana dan hukum internasional. Sehingga, asas dalam hukum pidana internasional juga didasari oleh kedua ilmu hukum tersebut. Hukum pidana internasional juga merupakan respons dari masyarakat internasional yang menghendaki terciptanya keadilan internasional.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ilmu Hukum