Apa Perbedaan Likuidator dan Kurator?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan Likuidator dengan Kurator yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Oktober 2017.

KLINIK TERKAIT

Prosedur Likuidasi Perseroan Terbatas

13 Des, 2024

Perbedaan Actio Pauliana di Pengadilan Niaga dengan di Pengadilan Negeri

29 Agt, 2017

Penggabungan Putusan Perkara Pailit dan PKPU

27 Jul, 2017

Efektivitas PKPU dalam Mencegah Kepailitan

13 Jun, 2017

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pembubaran Perseroan

Pembubaran perseroan menurut Pasal 142 ayat (1) UU PT terjadi karena alasan berikut:

1. berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
6. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika terjadi pembubaran perseroan, maka:[1]

1. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
2. perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

Baca juga: Apa Perbedaan Pailit dan Likuidasi?

Peran Likuidator dan Kurator dalam Pembubaran Perseroan

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.[2]

Adapun, jika pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU.[3]

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 556), berpendapat bahwa apabila terjadi pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, pembubaran itu wajib diikuti likuidasi. Yang melakukan likuidasi dalam pembubaran adalah likuidator.

Jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.[4]

Jadi, likuidator dan kurator bertugas dalam keadaan pembubaran perseroan yang berbeda. Perbedaannya adalah jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan pengadilan niaga, pembubaran yang wajib diikuti likuidasi itu dilakukan oleh likuidator.

Sedangkan, jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.

Apa Bedanya Likuidator dan Kurator?

Apa yang dimaksud dengan likuidator? Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan.[5]

Adapun, menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan kurator adalah adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.[6]

Kemudian, berkenaan dengan tanggung jawabnya, likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya.[7] Sedangkan, kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan (debitur pailit) yang dilakukan.[8]

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa likuidator dan kurator merupakan dua profesi yang berbeda. Dilihat dari tugasnya, likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan. Sedangkan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Tetapi, ada saatnya seorang kurator berperan sebagai likuidator pada saat likuidasi perseroan terjadi dengan alasan pailit. Dalam hal ini yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Referensi:

M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.