Selasa, 31 Oktober 2017
Dibaca: 7486
Pertanyaan :
Keselamatan Kerja di Pabrik dan Besar Santunan Korban Kecelakaan Kerja
Salah seorang anggota keluarga tetangga saya termasuk korban dari kebakaran/ledakan pabrik di Tangerang beberapa waktu lalu yang meninggal dunia. Sebenarnya ganti rugi apa yang bisa didapatkan keluarga korban? Kalau dikaitkan dengan keselamatan dan kecelakaan kerja, bagaimana aturan pabriknya atau standar yang seharusnya?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah santunan berupa uang yang meliputi: santunan kematian dan biaya pemakaman. Hak untuk menuntut manfaat JKK ini menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

 

Santunan kematian bagi pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian (JKM). Selain itu juga mendapatkan santunan biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta.

 

Untuk diketahui, pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api merupakan jenis kelompok usaha dengan tingkat risiko sangat tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”). Demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

 

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya K3. Upaya K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.[1]

 

Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.[2] Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.[3]

 

K3 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (“UU 1/1970”). Yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja. Pada dasarnya ketentuan keselamatan kerja berlaku dalam tempat kerja dimana, antara lain:[4]

a.    dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;

b.    dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;

c.    dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan;

d.    dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;

e.    dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan; dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;

f.     dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;

g.    dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;

h.    dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;

i.      dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;

j.     dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;

k.    dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;

l.      terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;

m.  dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;

n.    dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon;

o.    dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;

p.    dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;

q.    diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

 

Secara umum, standar K3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“PP SM3K”).

 

Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:[5]

1.    penetapan kebijakan K3;

2.    perencanaan K3;

3.    pelaksanaan rencana K3;

4.    pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan

5.    peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen K3

 

Menjawab pertanyaan Anda, pabrik sebagai suatu perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 tersebut, yaitu sebagai tempat dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.

 

Dalam hal ini, salah satu bentuk kegiatan pelaksanaan rencana K3 yang paling sedikit meliputi:[6]

1.    Tindakan pengendalian;

2.    Perancangan dan rekayasa;

3.    Prosedur dan Instruksi Kerja;

4.    Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan;

5.    Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa;

6.    Produk Akhir;

7.    Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri;

8.    Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

 

Menyangkut risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, berikut kami fokuskan penjelasan mengenai Tindakan Pengendalian. Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

 

Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:

a.    standar bagi tempat kerja;

b.    perancangan pabrik dan bahan; dan

c.    prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.

 

Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:

a.    Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:

1)    kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya; dan

2)    jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.

b.    Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

c.    Tindakan pengendalian dilakukan melalui:

1)    pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;

2)    pendidikan dan pelatihan;

3)    insentif, penghargaan dan motivasi diri;

4)    evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan

5)    penegakan hukum.

 

Dalam praktiknya, Standar Prosedur Operasional (SOP) keselamatan dan kesehatan kerja di suatu pabrik (dalam hal terjadi kebakaran misalnya) tertuang kembali dalam peraturan internal perusahaan/pabrik yang bersangkutan. Misalnya, aturan tersebut terdiri dari:[7]

1.    Penyimpanan Material Berbahaya;

2.    Panduan Keselamatan Dari Kebakaran;

3.    Latihan Evakuasi Jika Terjadi Kebakaran;

4.    Pelatihan Untuk Pekerja Mengenai Aspek Keselamatan dari Kebakaran;

5.    Panduan untuk Pertolongan Pertama;

6.    Gang dan Rute Keluar Darurat, dan sebagainya.

 

Kecelakaan Kerja

Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja disebut kecelakaan kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU SJSN”):

 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

 

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja mendapatkan uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan. Santunan ini disebut Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (“Permenaker 11/2016”):

 

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

 

Besaran Santunan Pekerja Korban Kecelakaan Kerja yang Meninggal Dunia

Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal ini telah diatur dalam Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan.

 

Hal ini berarti, tanggung jawab perusahaan dalam hal pekerjanya meninggal dunia itu sebenarnya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

 

Khusus bagi pekerja yang meninggal dunia dalam hubungan kerja, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (“PP 44/2015”) dan peraturan pelaksananya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.

 

Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”).[8] Menyorot pertanyaan Anda, manfaat JKK bagi pekerja korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah santunan berupa uang yang meliputi: santunan kematian dan biaya pemakaman.[9] Hak untuk menuntut manfaat JKK ini menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.[10]

 

Santunan kematian bagi pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian (JKM).[11] Selain itu juga mendapatkan santunan biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta.[12]

 

Perlu diketahui, pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api merupakan jenis kelompok usaha dengan tingkat risiko sangat tinggi.[13]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

5.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah;

6.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

 

Referensi:

Panduan Kesehatan dan Keselamatan Manajemen Pabrik Adidas Group, diakses pada 30 Oktober 2017 pukul 17.09 WIB.

 



[1] Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya

[2] Pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 2 ayat (2) UU 1/1970

[5] Lampiran I PP SM3K

[6] Lampiran I PP SM3K

[8] Pasal 25 ayat (1) PP 44/2015

[9] Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 4 PP 44/2015

[10] Pasal 26 PP 44/2015

[11] Lampiran III Romawi I huruf b angka 4) PP 44/2015

[12] Lampiran III Romawi I huruf b angka 5) PP 44/2015

[13] Lampiran I Kelompok V Angka 24 PP 44/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).