Senin, 26 Maret 2018
Pertanyaan :
Dasar Hukum Pemberian Kredit Pemilikan Rumah oleh BPJS Ketenagakerjaan
Apakah benar BJPS Ketenagakerjaan memiliki program baru yaitu selain jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan kematian juga ada manfaat pinjaman KPR kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan? Apa dasarnya? Bukannya Program BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 4 saja yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan kematian?
Jawaban :
Intisari:
 
 
Memang benar bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
 
Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua diatur bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.
 
 
Bantuan KPR oleh BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu jenis Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua. Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan ini terdiri dari: Pinjaman Uang Muka Perumahan, Kredit Pemilikan Rumah, dan Pinjaman Renovasi Perumahan.
 
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”).
 
Dengan UU BPJS ini dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.[1]
 
Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.[2]
 
Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[3]
 
Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dapat Anda simak lebih lanjut dalam Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Pekerja dalam Program BPJS.
 
Program Fasilitas Pembiayaan Perumahan oleh BPJS Ketenagakerjaan
Mengenai fasilitas pembiayaan perumahan, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua mengatur sebagai berikut:
 
  1. Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.
  2. Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mentri.
 
Mengenai program pemberian bantuan KPR oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang Anda sebutkan, lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua (“Permenaker 35/2016”).
 
Bantuan Kredit Kepemilikan Rumah (“KPR”) oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu jenis Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan. Manfaat Layanan Tambahan adalah fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta program JHT.[4]
 
Jenis Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan meliputi:[5]
  1. Pinjaman Uang Muka Perumahan (“PUMP”)
PUMP adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk menyediakan sebagian atau seluruh uang muka perumahan dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.[6]
 
Untuk memperoleh manfaat PUMP melalui Bank Penyalur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[7]
  1. telah terdaftar sebagai Peserta minimal 1 (satu) tahun;
  2. perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;
  3. belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Peserta;
  4. Peserta aktif membayar iuran;
  5. telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; dan
  6. memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
 
Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta, maka yang dapat mengajukan manfaat PUMP hanya salah satu, suami atau istri. Peserta hanya diperbolehkan mengajukan manfaat PUMP 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.[8]
 
  1. Kredit Pemilikan Rumah
KPR adalah pinjaman uang yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit pemilikan rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.[9]
 
Untuk memperoleh KPR melalui Bank Penyalur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[10]
    1. telah terdaftar sebagai Peserta minimal 1 (satu) tahun;
    2. perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;
    3. belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Peserta;
    4. Peserta aktif membayar iuran;
    5. telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; dan
    6. memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK.
 
Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta maka yang dapat mengajukan KPR hanya salah satu, suami atau istri. Selain iu peserta hanya diperbolehkan mengajukan KPR 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.[11]
 
  1. Pinjaman Renovasi Perumahan (“PRP”)
PRP adalah pinjaman uang yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit renovasi rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.[12]
 
Untuk memperoleh PRP melalui Bank Penyalur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[13]
    1. telah terdaftar sebagai Peserta minimal 1 (satu) tahun;
    2. perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;
    3. surat pernyataan telah memiliki rumah yang akan direnovasi;
    4. Peserta aktif membayar iuran;
    5. telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; dan
    6. memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK.
 
Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta maka yang dapat mengajukan PRP hanya salah satu, suami atau istri. Selain iu peserta hanya diperbolehkan mengajukan PRP 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.[14]
 
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, bantuan KPR oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu jenis Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi JHT. Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan terdiri dari: Pinjaman Uang Muka Perumahan, Kredit Pemilikan Rumah, dan Pinjaman Renovasi Perumahan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

 

Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PUU-X/2012.
 
 

[1] Pasal 5 dan Pasal 6 UU BPJS
[2] Pasal 14 UU BPJS
[3] Pasal 15 ayat (1) UU BPJS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PUU-X/2012
[4] Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 angka 1 Permenaker 35/2016
[5] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 35/2016
[6] Pasal 1 angka 10 Permenaker 35/2016
[7] Pasal 4 ayat (1) Permenaker 35/2016
[8] Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenaker 35/2016
[9] Pasal 1 angka 11 Permenaker 35/2016
[10] Pasal 5 ayat (1) Permenaker 35/2016
[11] Pasal 5 ayat (2) dan (3) Permenaker 35/2016
[12] Pasal 1 angka 12 Permenaker 35/2016
[13] Pasal 6 ayat (1) Permenaker 35/2016
[14] Pasal 6 ayat (2) dan (3) Permenaker 35/2016


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).