KPPU Segera Sidangkan Perkara Pinjol Rp1.650 Triliun
Terbaru

KPPU Segera Sidangkan Perkara Pinjol Rp1.650 Triliun

Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online yang ditetapkan sebagai Terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal (eksklusif) yang dibuat asosiasi industri, AFPI.

Hukumonline News
Hukumonline News
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa. Foto: KPPU
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa. Foto: KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online (pinjol) dalam Sidang  Majelis Pemeriksaan Pendahuluan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Langkah ini menandai eskalasi serius atas temuan indikasi pengaturan bunga secara kolektif di kalangan  pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi. 

Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak Sehat. Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online yang ditetapkan sebagai Terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui  kesepakatan internal (eksklusif) yang dibuat asosiasi industri, Asosiasi Fintech Pendanaan  Bersama Indonesia (AFPI).

Ditemukan bahwa 97 penyelenggara layanan pinjaman online tersebut, menetapkan tingkat bunga pinjaman (yang meliputi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya) yang tidak boleh melebihi suku bunga  flat 0,8 % per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh penerima  pinjaman yang kemudian besaran tersebut diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021.

Baca Juga:

“Kami menemukan adanya pengaturan bersama mengenai tingkat bunga di kalangan pelaku  usaha yang tergabung dalam asosiasi selama tahun 2020 hingga 2023. Ini dapat membatasi  ruang kompetisi dan merugikan konsumen," kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan resminya, Selasa (29/4). 

Dia menjelaskan dalam melakukan penyelidikan, KPPU telah mendalami model bisnis, struktur pasar,  hingga pola keterkaitan antar pelaku di industri pinjol. Model bisnis pinjaman online di  Indonesia mayoritas menggunakan pola Peer-to-Peer (P2P) Lending, menghubungkan  pemberi dan penerima pinjaman melalui platform digital.

Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa  Keuangan (OJK), seluruh penyelenggara wajib terdaftar dan menjadi anggota asosiasi yang  ditunjuk, yaitu AFPI. Namun, struktur pasar menunjukkan cukup tingkat konsentrasi tinggi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info