Usulan memotong pajak untuk mendorong perusahaan menjalankan program Corporate Sicoal Responsibity (CSR) agaknya sulit dilakukan. Diusulkan, pemerintah mengumpulkan dana CSR dalam satu skema pengumpulan nasional.
Kemudian, CSR dibagi-bagi ke daerah yang membutuhkan. Indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) dapat dipakai sebagai indikator kebutuhan masing-masing daerah atas dana CSR. Semakin rendah angka HDI, semakin besar alokasi dana CSR yang diberikan.
“Kumpulkan saja dana CSR semua perusahaan di Indonesia, lalu sebarkan secara proporsional sesuai indeks pembangunan manusia,” usul Ahsanul Qosasi, anggota Komisi XI DPR, dalam Seminar Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pemotongan Pajak, di Hotel Nikko Jakarta, Kamis (9/12).
Menurutnya, pemerintah bisa membentuk satu badan nasional yang mengurusi CSR. Cara lain, pemegang tanggung jawab diberikan pada Departemen Sosial, yang selama ini tugasnya memang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
Ahsanul mengemukakan hal ini sebagai tanggapan atas wacana pemotongan pajak bagi perusahaan yang menjalankan CSR. Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Sosial sebagai Pengurang Pajak. RPP ini merupakan amanat dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Salah satu mekanisme yang dikaji pemerintah untuk mendorong kepatuhan CSR perusahaan adalah fasilitas pemotongan pajak. Perusahaan yang menjalankan program CSR dapat diberikan pemotongan pajak penghasilan.
