Pemerintah Pusatkan Dana CSR
Utama

Pemerintah Pusatkan Dana CSR

Pemerintah yang membagikan dana CSR tersebut ke seluruh daerah berdasarkan kriteria Human Development Index.

MVT
Bacaan 2 Menit

 

Fasilitas inilah yang dianggap aneh oleh Ahsanul. Ia meyakinkan, pemotongan pajak atas program CSR tidak akan memenuhi tujuan sebenarnya dari program tersebut.

 

Sebab, Direktorat Jenderal Pajak melihat fasilitas pemotongan itu dari jumlah catatan pajak tiap perusahaan. Persoalannya, kebanyakan perusahaan berkantor pusat di ibukota negara dan membayar pajak melalui KPP WP Besar di Jakarta.

Ahsanul mengkhawatirkan, perusahaan akan lebih suka menjalankan program CSR di tempat membayar pajak sehingga dana CSR justru dinikmati penduduk Jakarta. “Harusnya dana CSR kan lebih berhak diberikan pada masyarakat di area operasional perusahaan. Misalnya perusahaan tambang di Kalimantan, meskipun mereka bayar pajak ke Kantor Pajak di Jakarta, harusnya dana CSR tetap untuk masyarakat sekitar perusahaan itu,” tandasnya.

 

Usulan ini diapresiasi Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Iqbal Alamsyah. Menurutnya, pemerintah masih mengumpulkan masukan dan kajian tambahan untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sumbangan Sosial Pengurang Pajak tersebut. Karena itu, ia mengaakan pendapat Ahsanul patut dijadikan masukan. “Akan disampaikan ke tim penyusun,” ujarnya.

 

Namun, usulan pengumpulan secara nasional ini sedikit bertentangan dengan program CSR sebagai strategi bisnis perusahaan. Meski terdengar negatif, program CSR yang diselenggarakan perusahaan di Indonesia bermanfaat bagi masyarakat. Praktik di berbagai negara, CSR merupakan program kesukarelaan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

 

Menurut Yanti Koestoer, Direktur Eksekutif Indonesia Business Link (IBL), sebuah konsultan CSR, banyak perusahaan di Indonesia sudah menjalankan program ini dengan baik dan merasakan manfaatnya jauh sebelum UU PT mewajibkan. Karena itu, ia menghimbau pemerintah lebih berfokus pada upaya menkoordinasi dan mensinergiskan program CSR perusahaan dengan pemerintah.

 

“Pemerintah seharusnya lebih berperan sebagai penyuluh untuk memberikan pencerahan mengenai konsep CSR yang benar. Program CSR yang benar memang berpengaruh positif bagi perusahaan. Syaratnya, CSR dijalankan dengan benar sesuai tujuan utama yaitu memberdayakan masyarakat,” ujarnya dalam wawancara dengan hukumonline beberapa waktu yang lalu.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info