Apalagi, pemerintah seringkali minim kreatifitas program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sempat dikemukakan Hardinsyah, Ketua National Center for Sustainability Reporting (NCSR), pada hukumonline. Sebagai lembaga mitra pemerintah dalam pengembangan masyarakat, ia banyak menerima keluhan dari perusahaan swasta yang melaksanakan program CSR. Sebagian besar berisi aduan bahwa Pemerintah Daerah di daerah operasi perusahaan tersebut selalu meminta dana dengan dalih implementasi CSR. “Bahkan ada Pemda yang minta dana CSR perusahaan itu dikumpulkan saja ke mereka. Persoalannya, Pemdanya sendiri tidak punya perencanaan penggunaan dana itu dengan benar,” sergahnya.
Lanjut Hardinsyah, CSR sebenarnya bisa dikoordinasikan oleh pemerintah asal perencanaannya jelas. Pemerintah atau Pemda harus punya rencana strategis yang terukur. “Ini program pengentasan kemiskinan di daerah A. Dana dari pajak sekian, dari pemerintah pusat sekian, perusahaan diminta menutupi kekurangannya,” ia memisalkan.
Dengan cara seperti itu, ia yakin perusahaan akan senang bekerja sama dengan pemerintah. “Tidak perlu diwajibkan pun perusahaan akan berpartisipasi aktif. Tapi sifatnya koordinasi,” imbuhnya.
