“Langkah ini dilakukan untuk menangani peristiwa yang berdampak besar atau berpotensi meluas, serta yang menimbulkan korban luka berat, korban jiwa, atau kerugian materi,” ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, dilansir dari keterangan resmi yang diterima Hukumonline, Sabtu (28/12/2024)
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Komnas HAM melakukan fungsi pemantauan, pengawasan, penyelidikan, dan mediasi. Dari total kasus yang ditangani, sebanyak 354 kasus diselesaikan melalui pemantauan dan penyelidikan. Sementara 63 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, yang ditandai dengan dikeluarkannya dokumen Memorandum Penutupan.
Beberapa kasus menonjol yang ditangani tahun ini oleh Komnas HAM antara lain:
1. Penembakan Pelajar di Semarang
Komnas HAM memantau kasus penembakan oleh anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka. Atas pemantauan lapangan tersebut Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kapolda Jawa Tengah dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui surat nomor 1016/PM.00/R/XII/2024 pada 4 November 2024.
2. Penolakan Serikat Pengemudi Ojol di Tangerang
Langkah Komnas HAM atas aduan tersebut dengan menyurati Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Kasus penolakan pencatatan serikat pekerja SEPETA INDONESIA di Tangerang diselesaikan dengan rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Saat ini, SEPETA INDONESIA telah resmi tercatat sebagai serikat pekerja di luar perusahaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
3. Kenaikan UKT di PTN
Kasus ini berdasarkan pengaduan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh BEM Universitas Jenderal Soedirman, BEM Universitas Mataram, dan BEM Universitas Sebelas Maret, mengenai kenaikan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Selain itu, aduan Tim Hukum Advokasi Pendidikan Nasional dan Aliansi Pendidikan Gratis pasca terbitnya Permendikbud Ristek 2 Nomor 2024. Komnas HAM merekomendasikan evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Kasus Mafia Tanah di Dago Elos, Bandung
Mengenai dugaan mafia tanah di Dago Elos dan dugaan penolakan laporan polisi Tim Advokasi Dago Elos dan dugaan kekerasan terhadap warga Dago Elos oleh Satreskrim Polrestabes Kota Bandung yang dilaporkan oleh Tim Advokasi Dago Elos, Komnas HAM melakukan langkah awal dengan meminta keterangan Irwasda Polda Jawa Barat melalui dan ditanggapi baik oleh Irwasda Polda Jawa Barat.
