Komnas HAM menerima pengaduan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) dan pengaduan perwakilan warga Kampung Bayam. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah melakukan Mediasi antara warga Kampung Bayam dengan PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan Pemprov Jakarta. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan poin utama bahwa Pemprov Jakarta dan PT Jakpro berkomitmen membangun hunian alternatif di Kampung Bayam dan peningkatan kualitas hidup bagi warga yang tinggal di Rusun Nagrak.
9. Kasus Hak Kesejahteraan perihal Belum Dilaksanakannya Putusan MA terkait Penggantian Kerugian bagi 213.217 KK eks Pengungsi Kerusuhan Maluku dan Maluku Utara Tahun 1999
Terkait kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan tindak lanjut pengaduan dengan melakukan pertemuan koordinasi pada 6 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Perwakilan Eks Pengungsi dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara, Kemenkopolhukam, Kemensos, Pemerintah Provinsi Maluku, serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan telah mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk Tim Teknis berdasarkan SK Menteri Sosial nomor: 124/HUK/2021 tentang Tim Panel Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku dengan melibatkan Perwakilan Eks Pengungsi.
Komnas HAM RI juga merekomendasikan untuk pemberian akses informasi dan transparansi tindak lanjut penanganan kepada Pengadu dan melakukan upaya persuasif untuk mencegah risiko konflik dan menjaga situasi agar tetap kondusif.
10. Sorotan Kasus di Papua
Komnas HAM memberikan perhatian khusus terhadap situasi di Papua, yang mencatat eskalasi kekerasan di beberapa wilayah. Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua fokus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil, marginalisasi masyarakat adat, dan konflik agraria. Beberapa kasus yang menonjol melibatkan dugaan penyiksaan dan penembakan oleh aparat keamanan.
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Dalam konteks pelanggaran HAM berat, Komnas HAM terus mendorong penyelesaian yudisial terhadap 17 kasus yang telah diselidiki. Hingga kini, 4 kasus telah diputuskan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, sementara 13 kasus lainnya masih berada di Kejaksaan Agung. Pada tahun ini, Komnas HAM juga menerbitkan 725 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) untuk peristiwa-peristiwa seperti Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa 1965/1966, dan lainnya.
Komnas HAM menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan menghadapi tantangan yang ada, lembaga ini berupaya memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, mendorong kebijakan pemulihan hak korban, dan memaksimalkan upaya mediasi, serta penyelesaian konflik yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak.
“Komnas HAM akan terus mengukuhkan tugasnya sebagai lembaga mandiri yang diberikan mandat mewujudkan situasi kondusif bagi pelaksanaan HAM bagi setiap orang di Indonesia agar HAM terus maju dan tegak di Nusantara,” kata Atnike.
