10 Kasus yang Jadi Perhatian Komnas HAM Sepanjang 2024
Kaleidoskop 2024

10 Kasus yang Jadi Perhatian Komnas HAM Sepanjang 2024

Komnas HAM juga terus mendorong penyelesaian yudisial terhadap 17 kasus yang telah diselidiki. Hingga kini, 4 kasus telah diputuskan Pengadilan HAM Ad Hoc, sementara 13 kasus lain masih berada di Kejaksaan Agung. Komnas HAM akan terus mengukuhkan tugasnya sebagai lembaga mandiri yang diberikan mandat mewujudkan situasi kondusif bagi pelaksanaan HAM agar HAM terus maju dan tegak di Nusantara.

CR 33
Bacaan 6 Menit
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Foto: Istimewa
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Foto: Istimewa

Perkembangan HAM pada kurun 2024 sangat dinamis dan penuh tantangan. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi momen pertaruhan eksistensial hak asasi manusia di Indonesia. Gejolak sosial politik serta kondisi stabilitas nasional yang memanas turut mempengaruhi situasi pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat berbagai kasus yang ditangani melalui mekanisme pemantauan, penyelidikan dan pengawasan yang mencakup berbagai isu, termasuk konflik agraria dan kriminalisasi yang melibatkan Pembela HAM. 

Baca Juga:
3 Peristiwa Kekisruhan di Organisasi Profesi Hukum Selama 2024

Mulai Debat Pilpres 2024 Hingga Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka

Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM telah menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM. Kasus-kasus tersebut diterima dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.050 kasus dilaporkan melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta, sementara 255 kasus diterima melalui 6 kantor perwakilan di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

Aduan disampaikan melalui berbagai saluran seperti pos/surat, datang langsung, daring, surel, hingga audiensi. Komnas HAM mendistribusikan laporan-laporan tersebut ke beberapa fungsi yaitu pemantauan sebanyak 709 kasus, mediasi 213 kasus, pemberian saran atau upaya lain 682 kasus, serta 701 aduan bersifat tembusan. Berdasarkan lokasi kejadian, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi (337), disusul Jawa Barat (232), dan Sumatera Utara (227).

Dalam laporan tersebut, Polri menjadi pihak yang paling banyak diadukan dengan 663 laporan, diikuti oleh pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (433 laporan), serta korporasi (321 laporan). Sementara itu, pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah hak atas kesejahteraan (813 aduan), hak memperoleh keadilan (758 aduan), dan hak atas rasa aman (212 aduan).

Penanganan Aduan dengan Respons Cepat dan Penyelesaian Kasus
Komnas HAM juga mengedepankan respons cepat terhadap dugaan pelanggaran HAM. Sepanjang tahun ini, Komnas HAM telah mengeluarkan 6 surat respons cepat atau surat perlindungan berdasarkan informasi awal dari media massa maupun sumber lain yang dapat diverifikasi. 

“Langkah ini dilakukan untuk menangani peristiwa yang berdampak besar atau berpotensi meluas, serta yang menimbulkan korban luka berat, korban jiwa, atau kerugian materi,” ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, dilansir dari keterangan resmi yang diterima Hukumonline, Sabtu (28/12/2024)

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Komnas HAM melakukan fungsi pemantauan, pengawasan, penyelidikan, dan mediasi. Dari total kasus yang ditangani, sebanyak 354 kasus diselesaikan melalui pemantauan dan penyelidikan. Sementara 63 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, yang ditandai dengan dikeluarkannya dokumen Memorandum Penutupan.

Beberapa kasus menonjol yang ditangani tahun ini oleh Komnas HAM antara lain:
1. Penembakan Pelajar di Semarang 

Komnas HAM memantau kasus penembakan oleh anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka. Atas pemantauan lapangan tersebut Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kapolda Jawa Tengah dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui surat nomor 1016/PM.00/R/XII/2024 pada 4 November 2024. 

2. Penolakan Serikat Pengemudi Ojol di Tangerang 

Langkah Komnas HAM atas aduan tersebut dengan menyurati Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Kasus penolakan pencatatan serikat pekerja SEPETA INDONESIA di Tangerang diselesaikan dengan rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Saat ini, SEPETA INDONESIA telah resmi tercatat sebagai serikat pekerja di luar perusahaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

3. Kenaikan UKT di PTN 

Kasus ini berdasarkan pengaduan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh BEM Universitas Jenderal Soedirman, BEM Universitas Mataram, dan BEM Universitas Sebelas Maret, mengenai kenaikan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Selain itu, aduan Tim Hukum Advokasi Pendidikan Nasional dan Aliansi Pendidikan Gratis pasca terbitnya Permendikbud Ristek 2 Nomor 2024. Komnas HAM merekomendasikan evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

4. Kasus Mafia Tanah di Dago Elos, Bandung 

Mengenai dugaan mafia tanah di Dago Elos dan dugaan penolakan laporan polisi Tim Advokasi Dago Elos dan dugaan kekerasan terhadap warga Dago Elos oleh Satreskrim Polrestabes Kota Bandung yang dilaporkan oleh Tim Advokasi Dago Elos, Komnas HAM melakukan langkah awal dengan meminta keterangan Irwasda Polda Jawa Barat melalui dan ditanggapi baik oleh Irwasda Polda Jawa Barat. 

Berdasarkan langkah penanganan tersebut, Komnas HAM berpendapat peristiwa tersebut dapat menimbulkan potensi pelanggaran HAM sebagaimana UU HAM, khususnya hak memperoleh keadilan. Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolda Jawa Barat untuk melanjutkan penyelidikan dugaan mafia tanah yang merugikan warga setempat.

5. Pembunuhan Vina di Cirebon 

Komnas HAM pada tahun 2016 telah menerima aduan terkait dugaan penghalangan bertemunya keluarga dan kuasa hukum terhadap 7 tersangka. Atas aduan tersebut, Komnas HAM telah bersurat guna permintaan klarifikasi Polda Jawa Barat. Pada tahun 2024 aduan kembali diterima, Komnas HAM kembali bersurat perihal permintaan keterangan dan tindak lanjut mengenai Akses Kunjungan Keluarga dan Kuasa Hukum terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Muhamad Rizky Rudiana als. Eky dan Vina Dewi Arista.

Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran hak atas keadilan dan ketidakpastian hukum dalam kasus ini. Rekomendasi disampaikan kepada Kepolisian, LPSK, dan instansi terkait untuk penyelesaian kasus ini secara adil.

6. Kasus Hak Kesejahteraan Antara Warga Dusun Batu Leman dan PT Harapan Hibrida Kalimantan Barat 

Atas rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 2018 para korban merasa pihak PT Harapan Hibrida Kalimantan Barat (PT HHK), belum menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. Karena itu, Komnas HAM telah melakukan mediasi dengan manajemen PT Harapan Hibrida dan Perwakilan Warga Dusun Batu Leman pada 28 Februari 2024. Dihasilkan kesepakatan perdamaian yang poin utamanya adalah bahwa PT HHK akan memberikan sisa hasil produksi kepada 6 orang warga dan terkait klaim/tuntutan pengembalian lahan. PT HHK bersedia mengembalikan lahan yang diklaim oleh warga melalui skema lahan pengganti seluas 42 hektar.

7. Kasus Dugaan Kesewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perumda Pasar Palembang Jaya dalam Rencana Revitalisasi Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM melakukan pertemuan Mediasi dengan perwakilan P3SRS, Pemerintah Kota Palembang, Direktur Perumda Pasar Palembang Jaya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil BPN Sumatera Selatan pada Februari 2024. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan poin utama bahwa Perumda Pasar Palembang Jaya akan memberikan hak prioritas kepada pemilik SHM Rumah Susun yang lama dalam proses relokasi. 

8. Kasus Penggusuran Warga Kampung Bayam karena Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara

Komnas HAM menerima pengaduan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) dan pengaduan perwakilan warga Kampung Bayam. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah melakukan Mediasi antara warga Kampung Bayam dengan PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan Pemprov Jakarta. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan poin utama bahwa Pemprov Jakarta dan PT Jakpro berkomitmen membangun hunian alternatif di Kampung Bayam dan peningkatan kualitas hidup bagi warga yang tinggal di Rusun Nagrak. 

9. Kasus Hak Kesejahteraan perihal Belum Dilaksanakannya Putusan MA terkait Penggantian Kerugian bagi 213.217 KK eks Pengungsi Kerusuhan Maluku dan Maluku Utara Tahun 1999 

Terkait kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan tindak lanjut pengaduan dengan melakukan pertemuan koordinasi pada 6 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Perwakilan Eks Pengungsi dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara, Kemenkopolhukam, Kemensos, Pemerintah Provinsi Maluku, serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan telah mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk Tim Teknis berdasarkan SK Menteri Sosial nomor: 124/HUK/2021 tentang Tim Panel Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku dengan melibatkan Perwakilan Eks Pengungsi. 

Komnas HAM RI juga merekomendasikan untuk pemberian akses informasi dan transparansi tindak lanjut penanganan kepada Pengadu dan melakukan upaya persuasif untuk mencegah risiko konflik dan menjaga situasi agar tetap kondusif. 

10. Sorotan Kasus di Papua

Komnas HAM memberikan perhatian khusus terhadap situasi di Papua, yang mencatat eskalasi kekerasan di beberapa wilayah. Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua fokus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil, marginalisasi masyarakat adat, dan konflik agraria. Beberapa kasus yang menonjol melibatkan dugaan penyiksaan dan penembakan oleh aparat keamanan.

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Dalam konteks pelanggaran HAM berat, Komnas HAM terus mendorong penyelesaian yudisial terhadap 17 kasus yang telah diselidiki. Hingga kini, 4 kasus telah diputuskan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, sementara 13 kasus lainnya masih berada di Kejaksaan Agung. Pada tahun ini, Komnas HAM juga menerbitkan 725 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) untuk peristiwa-peristiwa seperti Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa 1965/1966, dan lainnya.

Komnas HAM menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan menghadapi tantangan yang ada, lembaga ini berupaya memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, mendorong kebijakan pemulihan hak korban, dan memaksimalkan upaya mediasi, serta penyelesaian konflik yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

“Komnas HAM akan terus mengukuhkan tugasnya sebagai lembaga mandiri yang diberikan mandat mewujudkan situasi kondusif bagi pelaksanaan HAM bagi setiap orang di Indonesia agar HAM terus maju dan tegak di Nusantara,” kata Atnike.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info