Berdasarkan langkah penanganan tersebut, Komnas HAM berpendapat peristiwa tersebut dapat menimbulkan potensi pelanggaran HAM sebagaimana UU HAM, khususnya hak memperoleh keadilan. Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolda Jawa Barat untuk melanjutkan penyelidikan dugaan mafia tanah yang merugikan warga setempat.
5. Pembunuhan Vina di Cirebon
Komnas HAM pada tahun 2016 telah menerima aduan terkait dugaan penghalangan bertemunya keluarga dan kuasa hukum terhadap 7 tersangka. Atas aduan tersebut, Komnas HAM telah bersurat guna permintaan klarifikasi Polda Jawa Barat. Pada tahun 2024 aduan kembali diterima, Komnas HAM kembali bersurat perihal permintaan keterangan dan tindak lanjut mengenai Akses Kunjungan Keluarga dan Kuasa Hukum terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Muhamad Rizky Rudiana als. Eky dan Vina Dewi Arista.
Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran hak atas keadilan dan ketidakpastian hukum dalam kasus ini. Rekomendasi disampaikan kepada Kepolisian, LPSK, dan instansi terkait untuk penyelesaian kasus ini secara adil.
6. Kasus Hak Kesejahteraan Antara Warga Dusun Batu Leman dan PT Harapan Hibrida Kalimantan Barat
Atas rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 2018 para korban merasa pihak PT Harapan Hibrida Kalimantan Barat (PT HHK), belum menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. Karena itu, Komnas HAM telah melakukan mediasi dengan manajemen PT Harapan Hibrida dan Perwakilan Warga Dusun Batu Leman pada 28 Februari 2024. Dihasilkan kesepakatan perdamaian yang poin utamanya adalah bahwa PT HHK akan memberikan sisa hasil produksi kepada 6 orang warga dan terkait klaim/tuntutan pengembalian lahan. PT HHK bersedia mengembalikan lahan yang diklaim oleh warga melalui skema lahan pengganti seluas 42 hektar.
7. Kasus Dugaan Kesewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perumda Pasar Palembang Jaya dalam Rencana Revitalisasi Pasar 16 Ilir Kota Palembang
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM melakukan pertemuan Mediasi dengan perwakilan P3SRS, Pemerintah Kota Palembang, Direktur Perumda Pasar Palembang Jaya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil BPN Sumatera Selatan pada Februari 2024. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan poin utama bahwa Perumda Pasar Palembang Jaya akan memberikan hak prioritas kepada pemilik SHM Rumah Susun yang lama dalam proses relokasi.
8. Kasus Penggusuran Warga Kampung Bayam karena Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara
