Keempat, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan diminta untuk menertibkan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) karena ada indikasi Syahbandar mencoba membuat roadmap sendiri seolah lepas dari pusat. Kelima, perlu dibuat roadmap yang diseragamkan dari tingkat pusat sampai ke syahbandar. Keenam, melakukan pemantauan data kargo komoditas mineral.
Ketujuh, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal kini mendapat perlindungan hukum melalui Pasal 110A dan 110 B UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang telah diubah menjadi Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ketentuan itu mengutamakan prinsip ultimum remidium di mana sanksi administratif lebih dikedepankan ketimbang pidana.
Kedelapan, PNBP sebagai biaya dari layanan publik pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait pelayanan transaksi jual beli bijih nikel. Kebocoran PNBP yang kerap terjadi diduga karena belum optimalnya integrasi unit yang berwenang, adminstrasi, simplifikasi, dan tertib jenis pungutan serta monitoring dan evaluasi yang lemah. Kesembilan, mengingat sebagian PNBP sifatnya pajak seperti royalti minerba, selama ini masalahnya soal tidak tertib administrasi dan minim pengawasan.
Kesepuluh, untuk dukungan dari perbankan, APNI mengusulkan perlu pakar sebagai konsultan perbankan pada industri hilir yang penuh dengan teknologi tinggi sehingga skema pembiayaan bank lokal baik BUMN dan swasta untuk industri hulu dan hilir perllu dibedakan.
“Agar bersifat adil dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, mengingatkan pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Kalangan pengusaha di sektor pengelolaan sumber daya alam silakan berbisnis dan menjalankan usaha sesuai aturan, tapi ada juga kewajiban untuk menyejahterakan rakyat.
“Kepada pemilik izin usaha pertambangan (IUP) harus diperhatikan! Jangan sampai kekayaan alam dikeruk tapi masyarakat sekitarnya dibiarkan miskin,” tegasnya.
