Ada sejumlah perkembangan besar sebagai hasil kerja sama ini. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung (RI) telah berjalan. Sebelumnya, semua perkara ditangani oleh seluruh hakim agung tanpa pemilahan dan sekarang telah ada pemisahan kamar perdata, pidana, dll. Saya pikir ini sangat penting bahwa telah ada kesadaran yang lebih baik tentang tugas utama Mahkamah Agung untuk menjadi rujukan otoritatif di masyarakat.
Hal yang berkaitan langsung dengan kesadaran ini adalah pentingnya konsistensi putusan Mahkamah Agung. Itu yang harus lebih dulu diwujudkan jika Mahkamah Agung ingin menjadi contoh bagi pengadilan di bawahnya. Apabila putusan Mahkamah Agung tidak konsisten, pengadilan yang lebih rendah tidak memiliki contoh untuk diikuti.
Menurut saya juga sangat penting bagi praktik hukum untuk mengetahui pandangan yang diikuti para hakim agung dalam rangka kepastian hukum. Pembangunan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusan yang dibuatnya hanya akan terjadi jika mereka konsisten. Apabila selalu terjadi perbedaan setiap bulannya misalnya, putusan-putusan itu tidak akan ikut membangun hukum.
Saya pikir Mahkamah Agung telah memiliki kesadaran akan hal itu dan mereka telah melakukan banyak hal. Misalnya soal perencanaan landmark decisions yang akan mereka jadikan pedoman. Mahkamah Agung juga tengah membuat pemilahan yang tegas tentang mekanisme penanganan perkara.
Para hakim agung telah fokus pada kompetensinya mengadili penerapan hukum. Mereka juga telah memilah perkara yang memiliki tingkat persoalan serius atau tidak. Mahkamah Agung mulai membangun sistem seleksi perkara sebelum diterima para hakim agung untuk disidangkan. Saya pikir hal itu akan sangat membantu kualitas penanganan perkara serta waktu yang dibutuhkan untuk membuat putusan. Prosesnya lebih efisien. Ketika hasil putusan lebih konsisten, publik akan memahami bagaimana suatu perkara diputuskan. Ada banyak kemajuan dari Mahkamah Agung yang saya amati terkait itu semua.
Apa saja tantangan dalam mengembangkan kerja sama antar lembaga peradilan berbeda negara seperti Indonesia-Belanda ini?
Saya pikir selalu ada tantangan dalam kerja sama lembaga peradilan berbeda negara. Meskipun ada keterkaitan sejarah dan banyak kesamaan antara sistem hukum Indonesia dengan Belanda, itu tidak berarti keduanya persis sama. Bahkan jika kelihatannya ada dua sistem hukum yang sama, bahkan menggunakan bahasa yang sama, perlu diperhatikan kembali letak perbedaannya. Kami tidak menguasai seluk beluk hukum Indonesia sehingga selalu memeriksa ulang bagaimana sistem hukum di Indonesia bekerja.