Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan 13 arahan dan ajakan guna menyukseskan pemilihan preisden dan wakil presiden (pilpres) 2014. Hal itu diungkapkannya dalam rapat koordinasi nasional pemantapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Rapat koordinasi tersebut menjadi kelanjutan upaya pemerintah untuk menyukseskan pemilihan presiden setelah sehari sebelumnya, Senin, 2 Juni 2014, Presiden Yudhoyono menggelar pengarahan kepada para jajaran perwira tinggi TNI dan Polri.
Rapat koordinasi kali ini diikuti oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan presiden yaitu gubernur, bupati dan wali kota, pangdam, kapolda, pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panwaslu kabupaten dan kota seluruh Indonesia, serta institusi terkait.
"Ada 13 instruksi arahan dan ajakan saya," kata Presiden Yudhoyono dalam kesempatan tersebut.
Pertama, Presiden mengajak semua komponen untuk menyukseskan pemilihan presiden kali ini, seperti pemilu sebelumnya baik pemilihan presiden langsung 2004 maupun 2009, serta pemilihan legislatif 2014. "Dunia mengapresiasi tinggi atas pelaksanaan pemilu di negeri kita yang berlangsung damai, fair, dan demokratis," kata Presiden.
Kedua, Presiden Yudhoyono meminta agar menjadikan pengalaman sebagai guru bagi pelaksanaan pemilihan presiden 2014 dan mengupayakan tidak ada lagi pelanggaran dan penyimpangan dalam pemilu. "Yang sudah baik, mari kita jaga dan pertahankan, yang belum baik, mari kita perbaiki," kata Presiden.
Ketiga, penyelenggaraan pilpres harus berpegang teguh pada UUD 1945 serta undang-udang dan aturan yang telah diterbitkan. Keempat, para pemangku kepentingan dalam pemilihan presiden diminta agar memahami kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya. Selain itu juga dibutuhkan sosialisasi agar masyarakat memahami hal itu.
"Saya berharap tetap ada sosialisasi tentang siapa bertanggung jawab tentang apa, siapa bertugas apa, agar tidak salah alamat kalau ada aduan. Banyak saudara kita beranggapan pemilu ini semua berada di bawah kendali Presiden, tentunya tidak dan bukan. Berikan penjelasan gamblang," kata Presiden.
Cegah Kekerasan Kelima, Presiden mengajak seluruh komponen untuk mencegah dan meniadakan bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan pemilu, termasuk intimidasi dari siapa pun, dalam bentuk apa pun.
"Dalam pemilihan legislatif 2014 lalu, saya masih mendengar ada semacam instruksi dari sejumlah bupati, walikota, jangan terjadi lagi. Para pengawas dan penegak hukum, harus aktif untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran itu. Dalam hal penyimpangan, pelanggaran, sanksi harus adil," katanya.
Keenam, mencegah terjadinya kekerasan antarmassa kontestan pemilu, menjaga kedamaian dan ketertiban kampanye pilpres. "Mari kita cegah pula tindakan dan pernyataan yang provokatif dan agitatif, baik capres, cawapres atau tim sukses yang bisa menyulut emosi, banyak cara untuk berkampanye tanpa timbulkan ekses tidak perlu," katanya.
Presiden juga mengingatkan bahwa pilpres kali ini merupakan pertama kalinya diikuti oleh dua pasangan calon sehingga kemungkinan akan berlangsung lebih keras dibandingkan sebelumnya.
Ketujuh, Presiden menyerukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi para penyelenggara pemilu, aparat pemerintah dan penegak hukum. Presiden menyadari, bahwa dalam pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti memanas. Untuk itu, dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat mencegah tindakan-tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan tidak perlu. "Apalagi kalau lantas menimbulkan fitnah.
Kedelapan, protes dan ketidakpuasan terhadap pemilu dan hasilnya harus dilakukan secara damai dan sesuai prosedur hukum. "Jangan main hakim sndiri, melakukan kekerasan, aksi destruktif, anarkis, merusak, benturan fisik antar pendukung. Dalam pilkada, masih sering terjadi. Pilpres harapan saya tidak terjadi," katanya.
Kesembilan, Presiden menyerukan kepada pers dan media massa,untuk memberitakan secara akurat, konstruktif, adil dan berimbang. "Saya yakin pers kita juga memiliki semangat untuk menyukseskan pilpres 2014 ini, sebagaimana yang dulu-dulu pers lakukan. sungguh pun demikian rakyat indonesia ingin agar siaran dan pemberitaan pers di samping faktual dan akurat, juga 'fair' (adil) dan berimbang," kata Presiden.
Hakikatnya, menurut Presiden, media massa milik publik dan untuk kepentingan publik, bukan hanya pemilik modal. Pers juga berperan mewujudkan pemilu damai, tertib, adil, demokratis.
Kesepuluh, Presiden Yudhoyono mengintruksikan jajaran pemerintah, bupati, gubernur dan walikota tetaplah mengutamakan tugasnya di pemerintahan. Untuk itu, Presiden pada Rabu, 4 Juni 2014, akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para menteri tetap bertugas dengan baik di musim kampanye.
"Kalau memang tidak bisa lagi mengurusi kementeriannya, dan harus aktif menjadi tim sukses misalnya atau bergerak ke sana kemari, saya persilahkan untuk mengundurkan diri," kata Presiden Yudhoyono Kesebelas, Presiden mengingatkan kembali, netralitas TNI dan Polri. Era TNI dan Polri berpolitik praktis telah usai. "Mari kita jaga dan laksanakan hasil reformasi yang kita lakukan," kata Presiden.
Kedua belas, Presiden mengintruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah membantu penyelenggaraan pemilu. Misalnya, untuk pengiriman logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil seperti di Papua, Papua Barat. Terakhir, Presiden menyerukan agar menggunakan anggaran yang telah dialokasiakan dengan sebaik-baiknya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi kelanjutan upaya pemerintah untuk menyukseskan pemilihan presiden setelah sehari sebelumnya, Senin, 2 Juni 2014, Presiden Yudhoyono menggelar pengarahan kepada para jajaran perwira tinggi TNI dan Polri.
Rapat koordinasi kali ini diikuti oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan presiden yaitu gubernur, bupati dan wali kota, pangdam, kapolda, pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panwaslu kabupaten dan kota seluruh Indonesia, serta institusi terkait.
"Ada 13 instruksi arahan dan ajakan saya," kata Presiden Yudhoyono dalam kesempatan tersebut.
Pertama, Presiden mengajak semua komponen untuk menyukseskan pemilihan presiden kali ini, seperti pemilu sebelumnya baik pemilihan presiden langsung 2004 maupun 2009, serta pemilihan legislatif 2014. "Dunia mengapresiasi tinggi atas pelaksanaan pemilu di negeri kita yang berlangsung damai, fair, dan demokratis," kata Presiden.
Kedua, Presiden Yudhoyono meminta agar menjadikan pengalaman sebagai guru bagi pelaksanaan pemilihan presiden 2014 dan mengupayakan tidak ada lagi pelanggaran dan penyimpangan dalam pemilu. "Yang sudah baik, mari kita jaga dan pertahankan, yang belum baik, mari kita perbaiki," kata Presiden.
Ketiga, penyelenggaraan pilpres harus berpegang teguh pada UUD 1945 serta undang-udang dan aturan yang telah diterbitkan. Keempat, para pemangku kepentingan dalam pemilihan presiden diminta agar memahami kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya. Selain itu juga dibutuhkan sosialisasi agar masyarakat memahami hal itu.
"Saya berharap tetap ada sosialisasi tentang siapa bertanggung jawab tentang apa, siapa bertugas apa, agar tidak salah alamat kalau ada aduan. Banyak saudara kita beranggapan pemilu ini semua berada di bawah kendali Presiden, tentunya tidak dan bukan. Berikan penjelasan gamblang," kata Presiden.
Cegah Kekerasan Kelima, Presiden mengajak seluruh komponen untuk mencegah dan meniadakan bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan pemilu, termasuk intimidasi dari siapa pun, dalam bentuk apa pun.
"Dalam pemilihan legislatif 2014 lalu, saya masih mendengar ada semacam instruksi dari sejumlah bupati, walikota, jangan terjadi lagi. Para pengawas dan penegak hukum, harus aktif untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran itu. Dalam hal penyimpangan, pelanggaran, sanksi harus adil," katanya.
Keenam, mencegah terjadinya kekerasan antarmassa kontestan pemilu, menjaga kedamaian dan ketertiban kampanye pilpres. "Mari kita cegah pula tindakan dan pernyataan yang provokatif dan agitatif, baik capres, cawapres atau tim sukses yang bisa menyulut emosi, banyak cara untuk berkampanye tanpa timbulkan ekses tidak perlu," katanya.
Presiden juga mengingatkan bahwa pilpres kali ini merupakan pertama kalinya diikuti oleh dua pasangan calon sehingga kemungkinan akan berlangsung lebih keras dibandingkan sebelumnya.
Ketujuh, Presiden menyerukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi para penyelenggara pemilu, aparat pemerintah dan penegak hukum. Presiden menyadari, bahwa dalam pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti memanas. Untuk itu, dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat mencegah tindakan-tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan tidak perlu. "Apalagi kalau lantas menimbulkan fitnah.
Kedelapan, protes dan ketidakpuasan terhadap pemilu dan hasilnya harus dilakukan secara damai dan sesuai prosedur hukum. "Jangan main hakim sndiri, melakukan kekerasan, aksi destruktif, anarkis, merusak, benturan fisik antar pendukung. Dalam pilkada, masih sering terjadi. Pilpres harapan saya tidak terjadi," katanya.
Kesembilan, Presiden menyerukan kepada pers dan media massa,untuk memberitakan secara akurat, konstruktif, adil dan berimbang. "Saya yakin pers kita juga memiliki semangat untuk menyukseskan pilpres 2014 ini, sebagaimana yang dulu-dulu pers lakukan. sungguh pun demikian rakyat indonesia ingin agar siaran dan pemberitaan pers di samping faktual dan akurat, juga 'fair' (adil) dan berimbang," kata Presiden.
Hakikatnya, menurut Presiden, media massa milik publik dan untuk kepentingan publik, bukan hanya pemilik modal. Pers juga berperan mewujudkan pemilu damai, tertib, adil, demokratis.
Kesepuluh, Presiden Yudhoyono mengintruksikan jajaran pemerintah, bupati, gubernur dan walikota tetaplah mengutamakan tugasnya di pemerintahan. Untuk itu, Presiden pada Rabu, 4 Juni 2014, akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para menteri tetap bertugas dengan baik di musim kampanye.
"Kalau memang tidak bisa lagi mengurusi kementeriannya, dan harus aktif menjadi tim sukses misalnya atau bergerak ke sana kemari, saya persilahkan untuk mengundurkan diri," kata Presiden Yudhoyono Kesebelas, Presiden mengingatkan kembali, netralitas TNI dan Polri. Era TNI dan Polri berpolitik praktis telah usai. "Mari kita jaga dan laksanakan hasil reformasi yang kita lakukan," kata Presiden.
Kedua belas, Presiden mengintruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah membantu penyelenggaraan pemilu. Misalnya, untuk pengiriman logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil seperti di Papua, Papua Barat. Terakhir, Presiden menyerukan agar menggunakan anggaran yang telah dialokasiakan dengan sebaik-baiknya.