Pemutusan hubungan kerja (PHK) lumrah terjadi dalam setiap hubungan industrial. Tindakan PHK dapat terjadi karena beberapa sebab dari pihak perusahaan maupun pegawai. Yang pasti, tindakan melakukan PHK diatur dalam peraturan perundangan dengan tetap mengedepankan hak masing-masing pihak.
Mantan hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, Saut C Manalu, mengatakan PHK mengakhiri hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Termasuk mengakhiri hak buruh yang bersangkutan untuk berorganisasi dalam serikat pekerja di perusahaan tersebut. Saut mengatakan ada beberapa yang perlu dicermati dalam proses PHK.
Antara lain, alasan yang digunakan melakukan PHK baik dari pengusaha atau pekerja/buruh. Tapi perlu diingat ada beberapa alasan yang tak bisa digunakan pengusaha untuk melakukan PHK misalnya karena buruh sakit atau hamil. Kemudian, prosedur PHK, yang melekat juga konvensi organisasi perburuhan PBB (ILO) No.158 Tahun 1982 tentang PHK.
“Konvensi ini menekankan pengaturan materiil dan prosedur PHK yang intinya menyebut tidak ada PHK yang fair tanpa prosedur yang fair,” ujarnya dalam diskusi TURC bertema Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023: Implikasinya dalam Mengukur Standar Kepatuhan Perusahaan & Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh, Sesi Kelima: PHK dan Akibat Hukumnya, Kamis (5/12/2024).
Baca juga:
- Legislator Imbau Awasi Implementasi Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen
- Kenaikan Upah Minimum 2025 Sebesar 6,5 Persen Diapresiasi Buruh
- Perlindungan Hukum Pembayaran Upah di bawah Ketentuan UMP
Saut menjelaskan jauh sebelum terbit UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan prosedur PHK sudah diatur dalam berbagai regulasi. Misalnya, proses PHK dilakukan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Pusat (P4P). Setelah terbit UU 13/2003 kemudian disusul UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) mekanisme PHK berubah. Secara umum kedua beleid itu memberikan perlindungan yang baik terhadap buruh yang menghadapi ancaman PHK. Tapi sejak terbit UU Cipta Kerja, perlindungan terhadap buruh dipreteli.
Partner Indonesian Consultant At Law (ICLaw) itu mencatat Pasal 151 dan Pasal 155 UU 13/2003 memberikan perlindungan terbaik bagi buruh yang mengalami PHK. Sebab Pasal 151 ayat (2) memandatkan dalam hal PHK tidak dapat dihindari, ‘maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh’. Ketentuan ini menegaskan maksud PHK harus dirundingkan lebih dulu, sebelum terjadinya PHK.
















