Kesimpulannya, kerugian yang dialami BUMN tidak serta merta dapat menjerat pidana direksi BUMN. Harus dibuktikan dulu apakah kerugian itu dari hasil perbuatan melawan hukum. Prinsip BJR harus menjadi indikator dalam menentukan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
Apa Kata AIlex:
Regulasi yang Mengatur Keuangan Negara dan Aspek Kerugian Negara di Indonesia Berdasarkan hasil penelusuran dalam database regulasi, berikut adalah peraturan-peraturan yang mengatur atau berkaitan dengan keuangan negara dan kerugian negara di Indonesia: Regulasi Utama - Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Regulasi ini mengatur tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan negara, termasuk mekanisme, prosedur, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Regulasi Pendukung - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Mengatur secara teknis mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan negara. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Mengatur efisiensi belanja negara dalam APBN. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal
Mengatur mekanisme penyediaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Mengatur pengelolaan dana program jaminan kehilangan pekerjaan. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
Mengatur mekanisme subsidi listrik sebagai bagian dari belanja negara. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2025
Mengatur investasi pemerintah pada lembaga keuangan internasional. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
Mengatur aspek perpajakan yang berkaitan dengan keuangan negara. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Mengatur sistem administrasi perpajakan sebagai bagian dari penerimaan negara. - Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah
Mengatur kebijakan pemberian hibah yang juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara.
Regulasi-regulasi di atas menjadi acuan dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara serta aspek yang berkaitan dengan kerugian negara di Indonesia. |
