3 Poin Penting RUU Hukum Perdata Internasional Hingga Orasi Ilmiah Prof Shidarta
Terbaru

3 Poin Penting RUU Hukum Perdata Internasional Hingga Orasi Ilmiah Prof Shidarta

Merger dan akuisisi harus wajib memperhatikan aspek persaingan usaha, Mori Hamada & Matsumoto mulai beraliansi dengan ATD Law, perlunya sanksi tegas bagi Polantas tilang manual turut dibahas Hukumonline.

Agus Sahbani
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Kamis (27/10/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mulai 3 poin penting RUU Hukum Perdata Internasional hingga orasi ilmiah Prof Shidarta. Yuk, kita simak ringkasannya!

  1. 3 Poin Penting Substansi RUU Hukum Perdata Internasional

Dalam setiap pergaulan internasional umumnya memiliki implikasi hukum. Belum lagi, pesatnya perkembangan dunia digital yang tidak mengenal ruang dan waktu serta lintas batas, tentunya hukum keperdataan peninggalan kolonial Belanda yang masih digunakan Indonesia sudah tidak mampu lagi menjangkaunya. Itu sebabnya diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif terkait hukum keperdataan internasional yang kini sudah dituangkan dalam Rancangan UU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Simak selengkapnya dalam artikel ini!     

  1. Merger dan Akuisisi Wajib Perhatikan Aspek Persaingan Usaha

Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, dimana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non aset perusahaan yang di merger. Sementara akuisisi adalah memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran. Merger dan akuisisi merupakan bagian dari strategi perusahaan dengan berbagai tujuan diantaranya meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan sinergi operasional ataupun menciptakan efisiensi yang lebih baik lagi terhadap perusahaan. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Mori Hamada & Matsumoto Mulai Beraliansi dengan ATD Law

Mori Hamada & Matsumoto (MHM) merupakan merupakan firma hukum yang telah berdiri sejak Desember 2002 dan kini menawarkan layanan full service. Berbasis di Tokyo, Jepang, MHM juga memiliki kantor di kota-kota negara lain seperti di Beijing, Shanghai, Singapore, Bangkok, Yangon, dan Hanoi. Tim profesional hukum dan staf pendukung MHM menawarkan pengalaman, keahlian, dan kerja keras untuk memberikan hasil terbaik bagi klien dalam setiap masalah hukum yang ditangani. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Perlu Sanksi Tegas bagi Polantas Tilang Manual

Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jajaran polisi lalu lintas (Polantas) tidak melakukan penegakan hukum tilang terhadap pengendara roda dua dan empat secara manual perlu ditindaklanjuti secara konsisten di lapangan. Sebab, Intruksi Kapolri tersebut penegakan hukum berupa tilang hanya diberlakukan secara elektronik. Untuk itu, bagi Polantas yang masih kedapatan melakukan tilang secara manual perlu diberikan sanksi tegas. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Prof Shidarta: Filsafat Hukum Makin Krusial untuk Era Peradaban Teknologi Informasi

Shidarta menyampaikan orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Filsafat Hukum pada Universitas Bina Nusantara, Rabu (26/10/2022) kemarin. Shidarta memberi judul orasinya "Multisentrisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum". Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel tersebut dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info